PENERAPAN PASAL 1 AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UND…

Asas legalitas berkaitan dengan asas Lex Temporis Delicti yaitu suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan, tetapi di dalam praktek terdapat kasus PT. Kahatex dimana putusan hakim tidak menerapkan asas lex temporis delicti, sedangkan asas tersebut merupakan asas dasar (legalitas) dalam Hukum Pidana Indonesia. Permasalahan yang …

KETIDAKPASTIAN WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati sangat berkaitan sekali dengan hak asasi manusia. Dimana proses menunggu untuk dieksekusi pidana mati sendiri sangat menyakitkan bagi terpidana dan menimbulkan fenomena masa tunggu eksekusi pidana mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan diperlukannya kepastian waktu eksekusi pidana mati, ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam …

HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT | PEWARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3465-88-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 SUR h

HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 HUK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 - TENTANG SISTEM PERADIL…

Edisi

.

ISBN/ISSN

.

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 KOM u

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-91481-6-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ILH p

BUNGA RAMPAI KOMISI YUDISIAL DAN REFORMASI PERADILAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.115 YUD b

JURNAL YUDISIAL VOL.07 NO.03 DESEMBER 2014 | LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS

Edisi

-

ISBN/ISSN

1978-6506

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 YUD

KOMISI YUDISIAL (KESEJAHTERAAN HAKIM DEMI TEGAKNYA KEADILAN)

Edisi

JANUARI - FEBRUARI 2013

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

58 hlm ; 21,5 x 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

MODEL III PENGANTAR HUKUM DAN KEPENDUDUKAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

304.6 RAH m

PENERAPAN KODE ETIK POLRI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN T…

Polri sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalaninya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan pe…

TANGGUNGJAWAB DEVELOVER PT. MUTIARA DAGO TERHADAP PEMBELI APARTEMEN GRAND DAG…

Semakin sempitnya lahan untuk pemukiman di perkotaan, maka diciptakan bangunan vertikal. Bangunan vertikal ini merupakan suatu hal yang baru, karena status kepemilikan tanah untuk berdirinya suatu bangunan menjadi hal yang tidak melekat. Hampir keseluruhan developer apartemen melakukan penjualan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan, permasalahan akan muncul jika janji developer kepada …

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI …

Sepanjang perjalanan sejarah, Aceh merupakan salah satu wilayah yang tidak pernah sepi dari gejolak dan dinamika sosial politik. Pada paska terjadinya tsunami gejolak politik dan dinamika sosial beragsur membaik sebuah perjanjian kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah RI yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Isi perjanjian Helsinki membahas tentang aturan-aturan bar…

PERAN FUNGSI DAN TUGAS BINMAS DIWILAYAH DESA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEP…

Kepolisian di tingkat kantor polisi adalah untuk melayani orang-orang yang umumnya berada pada tingkat yang lebih rendah (orang pada umumnya). Pada tingkat ini, banyak konflik atau gangguan keamanan di jalan terjadi (kejahatan jalanan) yang khawatir orang menimbulkan rasa takut dan bahkan mengganggu atau merusak produktivitas rakyat. Pada tingkat polisi, polisi diharapkan untuk menjadi mitra ma…

MODEL I PENGANTAR HUKUM DAN KEPENDUDUKAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.083 HUT m

KONTRIBUSI PEMIKIRAN UNTUK BANGSA (SEBUAH BUNGA RAMPAI)

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-979-8973-73-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.01 LEM

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA (SUATU POKOK BAHASA)

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8973-05-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.13 KAH p

TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

808.02 YAD t

FILSAFAT HUKUM KOLONIAL MILENIAL

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 YAD f

EKONOMI KOPERASI (IDEOLOGI TEORI DAN PRAKTIK BERKOPERASI)

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8973-25-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334 IND e

MENDAKI PUNCAK KEILMUAN MENJADI MENARA AIR KEHIDUPAN (BUNGA RAMPAI ORASI GURU…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-71889-0-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.005 LEM m

PRESENTASI HASIL PENELITIAN HIBAH PROGRAM DESENTRALISASI, SENTRALISASI DAN HI…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8793-80-6

Deskripsi Fisik

iv + 213 hlm ; 20,4 x 28,5 cm

Judul Seri

3400.72 LEM p

No. Panggil

3400.72 LEM p

PAGUYUBAN PASUNDAN DARI MASA KE MASA DALAM TUJUH BAHASA

Edisi

.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

950 PAS p

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DARI L…

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan…

UNPAS DALAM DINAMIKA SEJARAH 1960 - 2019

Edisi

KEENAM

ISBN/ISSN

978-979-8973-90-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

100 YAY u

BAHASA INDONESIA UNTUK MAHASISWA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-70287-7-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

499 WID b

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM S…

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum dan Keadilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan kedudukannya secara ideal dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pasal 19 Ayat (20) jo Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak I…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. …

Penyalahgunan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun Untuk mengelabuhi pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi…

PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURA…

Banyaknya asset daerah yang tidak jelas keberadaannya serta peruntukannya dan pertanggungjawabannya secara penuh terhadap barang tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Daerah dan menimbulkan ketidakberaturan dalam Pemerintahan Daerah akibat ketidak-taatan terhadap peraturan-peraturan oleh aparatur Negara. Permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah …

PEMBUKTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MEN…

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern, kekurangpahaman aparat penyidik dalam bidang tindak pidana media sosial (cybercrime) membuat proses penyidikan menjadi lama dan sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar asusila, porno…

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 SYU s

ILMU BUDAYA DASAR KUMPULAN ESSAY MANUSIA DAN BUDAYA

Edisi

6

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

301 HAB i

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH MILIK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUP…

Tanpa adanya peraturan yang tegas maka tanah sering menjadi malapetaka bagi manusia, baik disebabkan perbuatan hak, yang menimbulkan perselisihan ataupun penggunaan yang salah, dan juga sering kali terjadi perselisihan yang berkenan dengan hubungan hukum antara orang dengan tanah, misalnya tentang keabsahan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Potret konflik agaria dinegeri ini da…

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH ANTARA BIBI DAN KEPONAKAN DITINJAU DARI U…

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi. Didalam agama Islam syaratsyarat perkawinan akan menimbulkan la…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA AN…

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil …

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

30.590.8 BUN p

TINDAK PIDANA KORPORASI CORPORATE CRIME

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SAI t

BUKU PEDOMAN KULIAH KERJA (MAGANG)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

378.19 BUK

FENOMENA PERKAWINAN SEJENIS DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pernikahan sejenis merupakan sesuatu perkawinan yang melanggar hukum. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria da…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN DENGAN CARA KPR (KREDI…

Pembelian Apartemen dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli membawa akibat tidak baik bagi pembeli, penjualan dilakukan ketika bangunan belum selesai. Pembangunan terhenti karena Developer tidak dapat menyelesaikan kewajiban, sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini mempertanyakan status hukum pemilikan satuan rumah susun (Apartement) dengan perjanjian pengikatan jual bel…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA SAKRAL …

Masyarakat adat Bali mengenal berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana diantaranya tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian menurut adat di Bali yang dimaksudkan disini adalah pencurian terhadap bendabenda yang berwujud dan diberi makna tertentu, sehingga menurut kepercayaan masyarakat, benda tersebut mempunyai nilai materiil maupun imateriil, antara lain pencurian benda-b…

KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DAN PERUSAKAN BAGASI…

Kasus pembobolan bagasi penumpang dilakukan bervariasi antara lain diduga adanya kerjasama oknum petugas di area X-ray dan Porter di ground handling bandara melalui pembongkaran barang secara paksa, pencurian barang melalui jasa pengiriman kargo, keterlibatan petugas keamanan dan loading master (orang yang mengatur di bagasi agar sesuai dengan beban pesawat) dan lain sebagainya. Dalam Undang-Un…

PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN ME…

Pelaksanaan pembebasan tanah, baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, maupun pembebasan tanah untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan masalah, khususnya hal ganti rugi, karena ketidaksiapan aparat. Penelitian ini mempertanyakan bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Peraturan Presiden Repub…

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM I…

Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan. Di dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama untuk membentuk sebuah keluarga dan melahirkan keturunan. Praktek perkawinan yang paling sering diemui di Indonesia adalah perkawinan poligami karena poligami dibolehkan baik dalam undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenta…

IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHA…

Dalam praktik penegakan hukum saat ini, banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Masyarakat kerap merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural atau kepastian hukum semata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana …

TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PANGANDARAN …

Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) merupakan suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Dalam praktek terjadi pembalakan liar di kawasan hutan …

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN BATAM DIHUB…

Data yang dilansir oleh berbagai media dan institusi pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa sekitar 20-30 persen dana APBN yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administratif maupun aspek substansinya, hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana prosedur pengadaan barang da…

TINJAUAN JENJANG KARIR DAN PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN U…

Aparatur Sipil Negara atau disingkat menjadi ASN adalah istilah baru dalam dunia pemerintahan yang sudah cukup lama diperkenalkan di Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemerintah yang baik (Good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudk…

HASIL TEMUAN BPK RI PADA DINAS BINA MARGA BERKAITAN DENGAN BUKTI AWAL TINDAK …

Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan yang salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada skripsi ini, yang menjadi identifikas…

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDA…

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan dan narapidana, anak negara dan warga binaan pemasyarakatan lainnya sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi d…