PENARIKAN OBJEK JAMINAN DEBITUR ATAS JASA PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMB…

Perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan harus di buat dengan akta notaris dan objek jaminan fidusianya harus didaftarkan di Kantor Kementrian Hukum dan HAM. Pada kenyataannya, Perusahaan pembiayaan selalu melakukan perjanjian pembiayaan yang di buat di bawah tangan dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penuli…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH RICKY BAGJA SELAKU EKS STAF BANK …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja terhadap nasabah Tengku Ajuana, akibat hukum yang ditimbulkan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku Eks Staf Bank Woori Saudara terhadap nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, …

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN PERATURAN…

Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1988 sampai saat ini, Indonesia telah mengeluarkan tiga kali perubahan undang-undang pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain undang-undang yang berubah secara otomatis Peraturan Pemerintah yang menjabarkan dari pasal-pasal yang terkait di undang-undang terseb…

HAK PEMBAGIAN GAJI TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS P…

Perkawinan merupakan mekanisme survival (cara mempertahankan hidup) manusia. Akan tetapi perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil akan sangat mengganggu tugas-tugas mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan tentang pembagian gaji terhadap isteri yang diceraikan oleh suami yang berstatus PNS, bagaimana cara pelaksanaan pembagian gaji terhadap isteri yang d…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKA…

Skripsi ini berjudul “Tinjauan yuridis kriminologis tindak pidana pemalsuan kartu kredit di hubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”. Perlindungan terhadap para pengguna kartu kredit merupakan suatu yang mutlak untuk dilakukan, hal ini timbul seiring dengan kemajuan zaman terutama menyangkut penggunaan masyarakat luas terhadap layanan kartu …

PRAKTEK EKSEKUSI ATAS DASAR PERIKEMANUSIAAN DAN KEPATUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN …

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Eksekusi dalam ruang lingkup perdata merupakan upaya pengadilan untuk memp…

LIKUIDASI BANK BPR CITRALOKA DANA MANDIRI AKIBAT PEMBUKUAN GANDA BERDASARKAN …

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, maka arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional. Dalam melaksanakan usahanya Bank Perkreditan Rakyat berasaskan demokrasi ekonomi dengan m…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM TINDAKAN PIDANA PEMALSUAN SURAT…

SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Tindak pidana pemalsuan surat ijin mengemudi merupakan tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat. Pelaku menggunakan alasan ekonomi serta menganggap mekanisme yang cukup sulit dalam mendapatkan surat ijin mengemudi secara resmi.…

KLAUSULA BAKU YANG DIBUAT OLEH PENGEMBANG DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BE…

Penggunaan klausula baku dalam lalu lintas pergaulan manusia dan di dunia bisnis properti pada khususnya sudah merupakan hal yang lazim. Dalam praktek properti, seringkali pengembang menerapkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah susun yang dibuat dihadapan notaris. Namun penggunaan perjanjian ini terutama disertai klausul pengalihan tanggung jawab (eksonerasi), begitu banyak masalah y…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEWENANGAN PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK KHITAN…

Permasalahan yang sangat utama yaitu suatu kompetensi atau kewenangan seorang tenaga kesehatan Perawat, tanpa ketelitian dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sehingga menyebabkan suatu kelalaian yakni melakukan bedah minor (operasi) kecil dengan cara menghkitan korban dengan menggunakan alat couter atau laser yang mengakibatkan ujung penis korban mengenai kepala penis hingga mengalami kepal…

KAJIAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP POLISI SEBAGAI KORBAN GENG MOTOR DIHUBUN…

Banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, bahkan polisi sebagai penegak hukum pun turut menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap para korban tindak pidana yang dilakukan anggota geng motor yang telah melanggar Undang-Undang Drt No 12 Tahun 1951 dan Pasal 212 KUHP, apakah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 199…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT MENGKONSUMSI AIR MINUM ISI ULANG YANG…

Air adalah kebutuhan yang paling penting yang merupakan elemen terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, sejak diciptakan tubuh manusia telah mengandung air karena manusia membutuhkan air setiap hari minimal delapan liter air harus diminum agar dapat menjaga fungsi ginjal, sehingga air sangat dibutuhkan oleh manusia akan tetapi pada masa sekarang air bersih sulit untuk didapatkan karena sumb…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK RUMAH SARANG BURUNG WA…

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan penduduk, mengundang risiko berubahnya sumber daya alam seperti: pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam. Tekanan yang semakin besar tersebut dapat mengganggu dan merusak struktur dan f…

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM PEMBOCORAN INFORMASI PRIBADI KEPADA PIH…

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan bangsa. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuat aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya yang diatur dalam Undang - Undang…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKELAHIAN PELAJAR YANG BERUSIA DEWASA ANTARA SMA …

Tawuran atau tubir adalah istilah yang sering digunakan masyarakat dalam bentuk perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok maupun suatu rumpun masyarakat, sebab tawuran beragam, mulai dari yang sepele sampai hal-hal yang serius pada tindakan bentrok. Tawuran merupakan penyimpangan sosial berupa perkelahian, sedangkan pelajar merupakan bagian dari generasi muda yang merup…

BENTUK WANPRESTASI DARI PT. KERETA API (PERSERO) DOP BANDUNG DAN PT. JASA RAH…

Alat transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Baik pembangunan di bidang ekonomi maupun pembangunan di bidang transportasi itu sendiri. Kereta api merupakan alat pengangkutan yang banyak dan sering digunakan oleh masyarakat sebagai moda darat. Sebab, biayanya relatif terjangkau oleh masyarakat, juga risiko kecelakaan lebih kecil dibanding dengan alat angku…

KEHARAMAN JUAL BELI DALAM PROGRAM SHOOPAY LATER PADA APLIKASI E COMMERCE DALA…

Tidak bisa dipungkiri bahwa dizaman yang serba modern ini bahwa kita semakin suguhi dengan segala kemudahan dalam ber transaksi secara online. Dengan hadirnya Shopee Pay Later ini maka memberikan permasalahan diantaranya, Bagaimana implementasi mengenai jual beli oleh ShopeePay Later menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Bagaimana factor atau kendala dalam transaksi akad Shopee Paylater? Bag…

TINDAK PIDANA PENCULIKAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH KELOMPOK TERORISME…

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara tersebut dikenal dengan kejahatan transnasional, sedangkan kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral disebu…

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI TERHADAP OKNUM POLIS…

Salah satu penegak hukum yang sangat berperan penting pada garda terdepan yaitu kepolisian, kepolisian memiliki tugas pokok membimbing, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam kontek berbuat dan bertindak secara bertanggung jawab, tidak sewenang-wenang, hati-hati, tidak menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materil sesuai dengan Undang-Undang Polri Peraturan Disiplin dan Peraturan Kode…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN DIGITAL VIDEO DISC (DVD) POR…

Perkembangan teknologi meliputi berbagai bidang, salah satu di antaranya perkembangan dalam bidang komunikasi, teknologi ini makin hari makin berkembang seakan-akan menjadi suatu tuntutan yang harus diikuti. Teknologi semakin berkembang karena masyarakatpun selalu berkembang. Teknologipun mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Walaupun demikian kemajuan teknologi apapun termasuk kemaju…

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK TERHADAP PENGUSAHA JASA PENGGUN…

Listrik amatlah penting dalam kehidupan masyarakat karena listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, dimana aktivitas mereka sehari-hari tergantung pada listrik, mulai dari alat-alat rumah tangga sampai alat-alat industri berat. Dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pasokan listrik menjadi sangat terbatas. Sedangkan permintaan konsumen akan listrik sangat tinggi. Dan inilah yan…

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG N…

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, perkembangan munculnya lembaga-lembaga baru sebagai wujud dilakukannya perubahan UUD Negar…

PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKU…

Kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan Anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorat…

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM …

Upaya hukum peninjauan kembali dalam kuhap merupkan sarana dan usha untuk menegakan keadilan dari suatu putusan hakim yang di rasa tidak mencerminkan keadilan, dalam hal ini selalu ada kemungkin kekeliruan atau khilafan yang dilakukan oleh hakim namun dalam hal ini kuhap hanya memberikan upaya hukum peninjauan kembali hanya kepada terpidana dan ahli warisnya,sedangkan jaksa tidak di atur kewena…

ENCYCLOPEDIA OF SOCIOLOGY

Edisi

1

ISBN/ISSN

0-02897051-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

301.03 ENC

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SINAR LASER UNTUK PERAWATAN KEC…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 PUS p

PERAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL) DI K…

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, salah satu pembangunan di Indonesia adalah pembangunan industri di kawasan industri Leuwi Gajah. Adanya kegiatan produksi industri-industri di Leuwi…

DISPARITAS PENUNTUTAN KPK DALAM PENERAPAN PASAL SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT …

KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan kasus korupsi seperti kasus suap dan gratifikasi. KPK sudah optimal melakukan tugasnya sehingga kasus korupsi telah banyak terungkap dari tahun ke tahun. Dalam membuat dakwaan di beberapa perkara tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum KPK mendakwa pelaku tindak pidana baik dalam perkara sama ataupun berbeda dengan pasal yang sama. Tetapi d…

PELAKSANAAN PAKSA BADAN (GIJZELING) DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN D…

Dalam perkara kepailitan suatu perusahaan, dikenal adanya Paksa Badan atau Gijzeling, yaitu penahanan terhadap Debitor Pailit yang beritikad tidak baik dalam memenuhi kewajibannya, namun pada prakteknya sejak Paksa Badan diberlakukan kembali lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan dan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan …

KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI PERKARA TILANG AKIBAT PERKARA TERLA…

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, sebagian besar masyarakatnya menggunakan kendaraan pribadi pada setiap harinya untuk beraktivitas. Karena banyaknya pengguna kendaraan pribadi sehingga dapat memperbanyak pengguna jalan raya. Dengan padatnya pengguna jalan raya tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah dibuat. Pelanggaran lalu …

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA | PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DAN TRANSFORMATIF

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-979-007-906-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 BAM p

ARBITRASE LUAR NEGERI DAN PEMAKAIAN HUKUM INDONESIA

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-899-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.09 GAU a

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SE…

Seiring meningkatnya kegiatan bisnis di era globalisasi dan modernisasi saat ini dengan banyaknya transaksi bisnis syariah yang tidak lepas akan terjadinya konflik yang berujung sengketa. Untuk itu diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efesien, dengan biaya murah. Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARIAH CARD SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH BERDA…

Syariah Card sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu, merupakan sistem pembayaran yang berkembang dengan pesat dikarenakan keamanan dari risiko membawa uang tunai dalam jumlah banyak, efisien, cepat dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan. Bank syariah melirik produk pembiayaan konsumer tersebut sebagai salah satu produk jasa yang ditawarkan. Ada batasan sangat penting yang haru…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN…

Dalam mewujudkan kepeliharaan dan kesinambungan dalam bidang pertanian , maka pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Pe…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PNS YANG INGIN BERPOLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG â€â€¦

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami mengenai pelaksanaan pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, juga untuk mengetahui, menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan cara penyelesaiannya serta bagaimana akibat hukum yang timbul bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poliga…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENC…

Pengaruh minuman keras bukan hanya berbahaya bagi kehidupan generasi muda saja, tetapi mereka adalah bahaya nasional yang dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama masing-masing pihak seperti orang tua, guru, penegak hukum, pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bahaya ketergantungan mengkonsumsi minuman keras demi kelangsungan har…

PENYALAHGUNAAN ASET NEGARA DALAM BENTUK JARINGAN SATELIT UNTUK KEPENTINGAN KO…

Kejahatan korupsi saat ini sudah menyebar kesegala bidang, tidak terkecuali dalam bidang telekomunikasi sebagaimana dilakukan oleh IM2. IM2 telah menyalahgunakan pita frekuensi 2.1 Ghz, dan secara melawan hukum beroperasi pada jaringan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti, bagaimana Undang-Undang Telekomunikasi jo Peraturan Mente…

KAJIAN YURIDIS TRADISI MERARIQ PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK DALAM PERSPEKTIF …

Tradisi merariq tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawa larinya si gadis seringkali menimbulkan konflik terbuka diantara mereka. Para orangtua yang anak perempuannya dilarikan (diculik) bisa menolak untuk menikahkan dan menjadi wali bagi anak perempuannya.. Dari permasalahan tersebut terdapat pertanyaan sebagai berikut : Apakah melakukah …

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP VIKTIMISASI SEKUNDER KORBAN TINDAK PID…

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik mengkategorikan salinan putusan sebagai informasi publik. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam bagian VI mengenai Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Te…

UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999 (UU. NO. 22. 25 DAN 28-1999) DILENGKAPI JUK…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.15 UND

BAHASA BELANDA SEBAGAI BAHASA SUMBER BIDANG HUKUM

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

400 RIY b

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/003 T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MPR k

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DI…

/ACA?>3:/3

PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKART…

Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam upaya pembebasan tanah guna pembangunan bandar udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo ini, banyak pihak menilai bahwa proses penyelesaian sengketa ini masih belum seluruhnya mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak tidak sesuatu dengan ketentuan pemberian ganti kerugian sesuai Pasal 36 Undang-Undang N…

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN JUAL BEL…

Peraturan mengenai levering di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukumnya hanyalah sejauh kewajiban dan proses beralihnya levering tersebut. Permasalahan yang terjadi antara toko fashion online x dengan pembeli nya menyebabkan sebuah permasalahan hukum berupa ketidakpastian waktu levering. Tidak diaturnya kepastian waktu levering di dalam KUHPerdata dikaitkan dengan per…

TUNTUTAN HUKUM PAHALA SETYA LUMBAN BATU (HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN) TERHA…

ABSTRAK Salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) adalah setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 19…

IMPLEMENTASI DIVERSI YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM KASUS PENCABULAN ANAK OLEH…

Sistem Peradilan Pidana Anak menyiratkan digunakannya pendekatan restorative justice atau keadilan melalui sistem diversi, peraturan ini mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum, diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya penyelesaian melalui re…

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN MOBIL DINAS UNTUK KEPENTINGA…

Semakin maraknya penggunaan kendaraan dinas diluar kepentingan dinas di Kota Cimahi menandakan lemahnya instrument hukum pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi terhadap penggunaan aset daerah, padahal sebagaimana diketahui bahwa, penggunaan kendaraan dinas bukan pada peruntukannya merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Penggunaan kendaraan dinas diluar jam dinas dianggap hal yang b…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA …

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara“. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah dijaga dan dipertahankan keamanannya dari Sabang sampai Merauke (Papua), dan ini adalah harga mati. Keutuhan NKRI harus dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang bermaksud untuk memecah belah dan memi…