PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK SEORANG ANAK DALAM MEMILIH AGAMA YANG DIYAKININYA…

Kebebasan beragama adalah suatu bagian dari hak asasi manusia, dimana kebebasan beragama dapat diartikan setiap manusia dapat bebas memilih suatu agama yang sesuai dengan keyakinan hati nuraninya. Di Indonesia sendiri kebebasan tentang memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya telah diatur dalam Pasal 18 E Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV dan terdapat juga pada Pasal 4 serta Pasal 22 U…

IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BE…

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, diantaranya didalam pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan masing-masing …

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA MILITER YANG BERSAMA SAMA (DEELNEMIN…

Setiap anggota militer harus member contoh yang baik kepada masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan tercela namun kenyataan nya ditemukan anggota militer yang memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan pemyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang dilakukan bersama-sama, Hal yang paling mengkhawatirkan iala…

PENGAWASAN TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TA…

Lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembagan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembagan juml…

IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN 1974 ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA ATAS KEPEMI…

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) dan sekaligus negara pantai yang memiliki banyak pulau – pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah sekitar pulau–pulau terluar tersebut dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia mencari nafkah bagi kehidupan keluarga mereka. Salah satu negara tetangga yang berbatasan dekat denga…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG DI…

Anak merupakan suatu anugrah yang tak ternilai harganya yang diberikan oleh Tuhan dan memiliki hak yang sama sebagai manusia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak ini merupakan upa…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PERBANDINGAN KONSEP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANT…

Tindak pidana perkosaan atau saat ini sering disebut kejahatan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yakni pada tataran perampasan kehormatan seseorang, baik terhadap pria, wanita maupun anak-anak. Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 dan unsur yang terkandung di dalam nya tidak luas serta sanksi pidana nya pun selama ini tidak efektif dalam pelaksanaan…

PENERAPAN SANKSI BAGI PENGGUNA LSD (LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE) MENURUT UNDAN…

Jumlah penyalahgunaan narkotika khususnya LSD (Lysergic Acid Diethylamide) di Indonesia terus menunjukan grafik peningkatan dari tahun ke tahun. Badan Narkotika Nasional memaparkan bahwa dari kasus narkotika yang masuk sedikitnya adalah kasus penyalah guna LSD. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah gu…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.570 K/PDT/1999 JO NO.2863 K/PDT/1999 TENTA…

Kasus ini mencuat saat warga Meruya memprotes keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan PT. Portanigra atas tanah seluas 44 Ha. Kepemilikan berganda atas tanah tersebut berawal dari penyelewengan Djuhri, mandor tanah, atas kepercayaan yang diberikan Benny melalui Toegono dalam pembebasan di Meruya Selatan pada tahun 1972. Djuhri menjual tanah itu kembali kepada pihak lain karena tahu pe…

KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMESANAN F…

indak pidana yang terjadi pada saat ini sudah beraneka ragam, dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum driver ojek online. Karena banyaknya orang-orang yang melakukan ojek online banyak pula dari driver-driver ojek online tersebut yang sering melakukan penipuan agar mereka mendapatkan benefit atau keuntungan yang lebih dengan…

URGENSI PELAKSANAAN SANKSI PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENG…

Kenakalan anak yang semakin meningkat menggambarkan potret buram dari Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pidana penjara bukan lagi menjadi solusi untuk dapat mengurangi jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga harus adanya perubahan paradigma bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap anak bukan sanksi yang bersifat retributif melainkan sanksi yang sifatnya rehabilitatif, sep…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN …

Kata Deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan deelneming diartikan menjadi penyertaan. Sedangkan pengertian dari deelneming itu sendiri adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.Deelneming dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang man…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJA…

Anak perlu mendapatkan jaminan perlindungan yang tidak terbatas dan tanpa perbedaan status sosial , politik , dan agama. Perlindungan yang diberikan berlaku juga terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Beda Kewarganegaraan. Karena perbedaan Kewarganegaraan dari kedua orang tuanya menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan anak mengigat perbedaan hukum dari orang tua. hukum Indonesia seb…

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KREDIT FIKTIF OLEH PT. SIMPANG JAYA …

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN…

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia dan di Indonesia menurut masyarakat adat batak toba, perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk meneruskan generasi masyarakat batak toba. Namun, masyarakat batak toba menganut dan memegang teguh mengenai larangan perkawinan semarga karena perkawinan semarga adalah bentuk pelanggaran terhadap n…

KAJIAN YURIDIS PERDAGANGAN NARKOTIKA YANG MELIBATKAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYAR…

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungn. Kasus perdagangan narkotika dan penyalahgunaan narkotika saat ini semakin marak terjadi di Indonesia. Indonesia saat ini sudah men…

VIKTIMOLOGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7111-39-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.03 YUS v

DELIK-DELIK KHUSUS

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7111-38-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 YUS d

WAJAH PERADILAN INDONESIA PASCA REFORMASI

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7111-40-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 YUS w

IMPLIKASI DESA PANGANDARAN SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN BERDA…

Pemekaran dalam prosesnya atas dasar demokrasi yang didalamnya syarat kepentingan-kepentingan politik. Kecenderungan elit politik yang syarat “kepentingan” menjadi dorongan mempeijuangkan pemekaran suatu wiayah hal ini mungkin pengaruh dari wilayah-wilayah yang sudah mendapat restu mekar, demikian halnya dalam pemekaran kabupaten Ciamis. Geliat demokrasi muncul dari wilayah pengandaran, yang se…

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN TUAN X TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURU…

Korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan ole…

IMPLEMENTASI ATAS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI …

Partai politik merupakan bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Maka dari itu, kebebasan berserikat merupakan hak yang sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, se…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR-MENUKAR TANAH ANTARA AHMAD SELAKU PEMBERI …

This is about the exchange agreement made between Ahmad conferred by OHIM as the receiver in agreement with the land exchange agreement as the objects. This agreement between Ahmad as the giver found a polemic against OHIM as the receiver was not running smoothly, because Ahmad did not meet the performance in accordance with the agreements that have been agreed by both parties. From this, …

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSID…

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional demi terwujudnya kesejahteraan. Dalam proses bertani, tujuan diberikannya pupuk untuk memberikan tambahan unsur hara pada tanah dan memperbaiki kondisi tanah. Pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk mewujudkan ketahanan pangan serta membantu petani mendapatkan Pupuk dengan harga yang terja…

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TASIKMALAYA ATAS TINDAKAN PELAYANAN ME…

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab hukum keperdataan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah yang telah lalai dalam menyediakan fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa obat yang diperuntukan bagi pasien, serta para pihak yang ikut bertanggungjawab dan proses pertanggungjawabannya , atas dasar tersebut muncul beberapa pertanyaan antara lain : Bagaimana perat…

PERBANDINGAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DAN NARAPIDANA SIPIL DIHUBUN…

Sistem pembinaan pemasyarakatan narapidana militer dan narapidana sipil tunduk terhadap Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pola pembinaan narapidana militer tercantum dalam Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyakatan Militer. sama halnya pola pembinaan narapidana sipil yang tercantum dalam Pe…

TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI SUNGAI CIPEUSING DI KECAMATAN BAT…

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan sebagai salah satu upaya manusia dalam meningkatkan guna memenuhi kualitas hidupnya. Namun munculnya industri tersebut juga telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang kian hari kian mengkhwatirkan. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air Sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal disepanjang ali…

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR11 TAHUN 2008 TENTANG INFORM…

Perkembangan jaman yang modern serta kemajuan teknologi yang pesat di abad ke-21 ini membawa masyaratnya juga kedalam kehidupan yang canggih. Media komunikasi elektronik menjadi alternative untuk berkomunikasi litas waktu dan tempat dimanapun berada yang dimaksudkan memudahkan kehidupan dan pekerjaan manusia. Namun tekhnolongi komunikasi elektronik ini bukan lagi hanya sekedar alat pembantu pen…

CACAT PELAKSANAAN LELANG ASET JAMINAN DEBITOR PAILIT DI HUBUNGKAN PERATURAN M…

Pembangunan dalam bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi menjadi tanggung jawab bersama baik pihak masyarakat maupun perbankan yang memiliki dana lebih yang dapat dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan. Di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu atau pun tidak mau membayar hutangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit at…

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT HARAPAN BUNDA JAKARTA TIMUR TERHADAP PASIEN PENG…

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah ditegaskan bahwa : “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berte…

KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERCOBAAN TERHENTI KEJAHATAN PENYELUNDUP…

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang dilakukan secara terorganisir yang semakin meningkat di Indonesia melalui sindikat-sindikat penyelundup. Wilayah Indonesia merupakan tempat transit yang strategis dalam fenomena migrasi secara illegal. Indonesia menghadapi dua macam arus migrasi illegal, yaitu arus masuk dan keluar wilayah Indonesia. Lemahnya pen…

KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ORANG YANG MEMILIKI KELAMIN GANDA (KHUNTSA MUSYKIL)…

Manusia mengalami beberapa siklus kehidupan yang di awali sejak dia dilahirkan, lalu hidup dan berkembang tumbuh dewasa, sakit, kemudian pada akhirnya meninggal dunia. Kelahiran, pernikahan dan kematian adalah beberapa aspek dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi orang lain, yaitu waris. Pada dasarnya manusia yang lahir di dunia ini berjenis kelamin perempuan atau…

PENERAPAN PRINSIP UTMOST GOODFAITH DALAM PERJANJIAN PERPANJANGAN POLIS ASURAN…

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak kepihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dalam penerbitan perjanjian asuransi kedua belah pihak memiliki kewajiban yang melekat yakni penerapan prinsip utmost goodfaith sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost goodfaith membebankan kewajiban k…

TANGGUNG JAWAB KLINIK MENGENAI MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER TERHADAP…

Penyakit hernia merupakan penyakit yang sering dialami oleh masyarakat di indonesia,tindakan dokter dalam melaksanakan operasi kepada pasien mempunyai kelalaian. Salah satu kasus kelalaian dokter dalam operasi penyakit hernia di klinik yaitu ketika pasien berobat di klinik, dokter yang praktik di klinik meminta kepada pasien untuk melaksanakan operasi penyakit hernia di klinik, setelah pasien m…

IMPLEMENTASI PRINSIP INTERNATIONAL RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB INTERNASION…

Isu lingkungan hidup pada masyarakat global sudah sering terdengar, terutama masalah kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penyumbang asap terbesar se-Asia Tenggara, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus kebakaran hutan yang terjadi di setiap tahunnya di Indonesia. Adanya polusi udara lintas batas ini mengakibatkan Indonesia harus…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENODAAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN KUHP Jo UNDANG-UNDANG…

Masalah perbedaan dalam hal keagamaan di Indonesia memang sangat riskan, karena merupakan hal yang sangat sensitif. Belakangan ini banyak sekali terjadi kasus penodaan terhadap agama yang tentunya akan membuat terancamnya kerukunan hidup umat beragama. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti apa yang dimaksud dengan penistaan terhadap agama, bilamana seseorang pelaku peni…

TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PT.INDO BUANA MAKMUR TEXTILE TERH…

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang maka tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan semakin hari semakin menunjukan perkembangannya, begitu pula pada pembangunan industri yang ada di Kabupaten Bandung. Kegiatan industri pada saat tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya membantu perekonomian masyarakat namun disisi lain terjadi dampak pencemaran terhadap sungai akibat dari pembuanga…

HASIL PEMERIKSAAN PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) SEB…

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari sumber illegal menjadi uang yang legal (sah). Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengusut asal-usul uang/harta kekayaan. Dalam kasus Panama Papers, aparat penegak hukum sulit membuktikan adanya TPPU karena dokumen yang ditemukan tidak…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LOCAL BRAND KULINER SEBLAK INSTAN MOMMY INDO DIHU…

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai temuan diantaranya dapat dijadikan komoditi industri dan perdagangan, tentu semua itu terkait pula dengan pola perdagangan yang cenderung mengarah pada terbukanya sekat-sekat pembatasan dalam jaringan perdagangan yang selama ini telah berlangsung. Sebagai upaya untuk melindungi berbagai temuan tersebut, Indonesia t…

IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG DEM…

Praktek yang terjadi, walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai Program Legislasi Daerah namun, faktanya terdapat banyak Perda yang bermasalah, dimana adanya 3.000 peraturan daerah se-Indonesia yang bermasalah. Pada skripsi ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagimanakah implementasi program legislasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang demokratis oleh Pemerintah Daerah gun…

PENARIKAN OBJEK JAMINAN DEBITUR ATAS JASA PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMB…

Perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan harus di buat dengan akta notaris dan objek jaminan fidusianya harus didaftarkan di Kantor Kementrian Hukum dan HAM. Pada kenyataannya, Perusahaan pembiayaan selalu melakukan perjanjian pembiayaan yang di buat di bawah tangan dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penuli…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH RICKY BAGJA SELAKU EKS STAF BANK …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja terhadap nasabah Tengku Ajuana, akibat hukum yang ditimbulkan dan bagaimana penyelesaian sengketa atas peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ricky Bagja selaku Eks Staf Bank Woori Saudara terhadap nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis, …

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN PERATURAN…

Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1988 sampai saat ini, Indonesia telah mengeluarkan tiga kali perubahan undang-undang pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain undang-undang yang berubah secara otomatis Peraturan Pemerintah yang menjabarkan dari pasal-pasal yang terkait di undang-undang terseb…

HAK PEMBAGIAN GAJI TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS P…

Perkawinan merupakan mekanisme survival (cara mempertahankan hidup) manusia. Akan tetapi perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil akan sangat mengganggu tugas-tugas mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan tentang pembagian gaji terhadap isteri yang diceraikan oleh suami yang berstatus PNS, bagaimana cara pelaksanaan pembagian gaji terhadap isteri yang d…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU KREDIT DIHUBUNGKA…

Skripsi ini berjudul “Tinjauan yuridis kriminologis tindak pidana pemalsuan kartu kredit di hubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”. Perlindungan terhadap para pengguna kartu kredit merupakan suatu yang mutlak untuk dilakukan, hal ini timbul seiring dengan kemajuan zaman terutama menyangkut penggunaan masyarakat luas terhadap layanan kartu …

PRAKTEK EKSEKUSI ATAS DASAR PERIKEMANUSIAAN DAN KEPATUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN …

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Eksekusi dalam ruang lingkup perdata merupakan upaya pengadilan untuk memp…

LIKUIDASI BANK BPR CITRALOKA DANA MANDIRI AKIBAT PEMBUKUAN GANDA BERDASARKAN …

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, maka arah kebijakan di sektor perbankan bertujuan agar hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis berusaha dalam sektor perbankan nasional. Dalam melaksanakan usahanya Bank Perkreditan Rakyat berasaskan demokrasi ekonomi dengan m…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM TINDAKAN PIDANA PEMALSUAN SURAT…

SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Tindak pidana pemalsuan surat ijin mengemudi merupakan tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat. Pelaku menggunakan alasan ekonomi serta menganggap mekanisme yang cukup sulit dalam mendapatkan surat ijin mengemudi secara resmi.…

KLAUSULA BAKU YANG DIBUAT OLEH PENGEMBANG DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BE…

Penggunaan klausula baku dalam lalu lintas pergaulan manusia dan di dunia bisnis properti pada khususnya sudah merupakan hal yang lazim. Dalam praktek properti, seringkali pengembang menerapkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah susun yang dibuat dihadapan notaris. Namun penggunaan perjanjian ini terutama disertai klausul pengalihan tanggung jawab (eksonerasi), begitu banyak masalah y…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEWENANGAN PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK KHITAN…

Permasalahan yang sangat utama yaitu suatu kompetensi atau kewenangan seorang tenaga kesehatan Perawat, tanpa ketelitian dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sehingga menyebabkan suatu kelalaian yakni melakukan bedah minor (operasi) kecil dengan cara menghkitan korban dengan menggunakan alat couter atau laser yang mengakibatkan ujung penis korban mengenai kepala penis hingga mengalami kepal…