EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI PENCEGAHAN PENGULAN…

Pembinaan narapidana merupakan bentuk pemidanaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah masa pidananya. Pembinaan narapidana ini juga bertujuan agar narapidana memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidu…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 03/PID.SUS/2012/ PTR. TENTANG PENGGANDAAN DATA KOMP…

Pada perkembangan dunia yang semakin modern, teknologi menjadi salah satu media yang digunakan manusia dalam mencari informasi dan sekaligus menjadi media penyimpanan data berharga. Namun hal tersebut dapat berakibat pada berkembangnya kejahatan berbasis teknologi (Cybercrime) salah satunya kejahatan terhadap data komputer (Computer related crime). Penelitian ini merupakan hasil dari studi kasu…

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TERHADAP PERKARA P…

Perkembangan dunia yang begitu pesat berdampak positif terhadap keuangan nasional maupun internasional khususnya, terhadap transaksi bisnis perdagangan dunia saat ini. Tetapi disatu sisi memberikan dampak negatif, yang dimana menimbulkan perselisihan pendapat yang dapat menimbulkan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana antara para pihak dihadapkan pada perbedaan kepentingan.…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN BARANG ELEKTRO…

Barang elektronik (Gadge) merupakan barisan dari komputer tablet yang dibuat, dikembangkan, didesain dan dipasarkan. Secara garis besar merupakan sebuah platform untuk media audio visual termasuk book, film, musik, parodi, permainan, aplikasi dan konten website. Sejak kemunculan Barang elektonik (Gadget) inilah banyak para pelaku usaha yang memanfaatkannya sebagai ajang untuk mencari keuntungan…

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENGANIAYAAN ORANG TUA OLEH ANAK

Penganiayaan adalah salah satu bentuk dari kekerasan, masalah penganiayaan ini dapat terjadi di dalam masyarakat bahkan di dalam keluarga, pelaku penganiayaan bisa saja dilakukan oleh keluarga, keluarga ini termasuk anak, ayah dan ibu yang memiliki ikatan, hubungan darah dan ikatan kekerabatan. Salah satu kewajiban anak di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahw…

POKOK-POKOK SOSIOLOGI HUKUM

Edisi

15

ISBN/ISSN

979-421-131-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.15 SOE p

ANALISIS YURIDIS WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN SEORANG IBU PENGGANTI (SURROGATE…

Surrogate Mother adalah suatu proses pembuahan yang terjadi di luar rahim antara ovum dan sperma yang telah disiapkan dan dibiarkan bercampur didalam sebuah tabung kimia serta diberi suhu yang menyamai panas badan seorangwanita agar tetap hidup. Surrogate Mother bertujuan untuk menolong bagi pasangan suami-isteri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara normal atau mandul. perkembanganny…

PERLINDUNGAN NASABAH BANK TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS INTERNET BANKING AKIB…

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi, telah diwujudkan oleh perbankan melalui internet banking, yang merupakan suatu layanan elektronik kepada nasabah bank secara on line di internet. Di Indonesia, telah ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tentang perlindungan nasabah bank, terhadap penggunaan produk perbankan. Dalam tugas akhir ini, Penel…

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MODUS PERNIKAHAN KONTRAK DENGAN WARGA…

Perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang mengambil perhatian baik nasional maupun internasional. Indonesia menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, penduduk banyak tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Berbagai modus silih berganti pelaku menjerat korban salah satunya dengan Kawin Kontrak, jadi iming-iming hidup bahagia namun berujung ke…

KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEM…

IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah salah satu sekolah kedinasan penyelenggara pendidikan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya IPDN dalam menyelenggarakan pendidikan harus terbebas dari segala bentuk kekerasan agar tercipta iklim pendidikan yang nyaman dan kondusif. Namun seiring berjalanya pendidikan di lingkungan IP…

ANALISIS YURIDIS PROSES FERMENTASI KOPI LUWAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDAN…

Indonesia memiliki hasil budi daya yang beragam di segala bidang yang sudah dikenal di dunia. Salah satu hasil budi daya Indonesia yang sudah terkenal di dunia adalah Kopi Luwak. Kopi luwak merupakan salah satu kopi terenak di dunia dan merupakan salah satu kopi termahal di dunia. Nilai ekonomis yang tinggi pada kopi luwak menjadi suatu mata pencaharian masyarakat Indonesia yang kemudian sudah …

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF D…

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari warga negara Indonesia yang dijamin kebebasannya untuk berorganisasi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu kebebasan berorganisasi warga negara Indonesia adalah keikutsertaan dalam partai politik, namun keikutsertaan PNS dalam partai politik menimbulkan perdebatan tersendiri sehingga terjadi keberpihakan dan menggan…

PAILITNYA PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN BATAVIA AIR DALAM PERJANJIAN DENGA…

Perkembangan di era globalisasi berdampak bagi perkembangan jasa transportasi. Pesatnya perkembangan jasa transpotrasi melahirkan kerjasama antara biro perjalanan dengan perusahaan maskapai penerbangan. Namun, perjanjian kerjasama antara Nata Tours and Travels Bandung dengan Batavia Air tidak berjalan dengan lancar, karena uang jaminan dan deposit tiket pesawat yang telah disetorkan oleh N…

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KERJA ANTARA PENYIAR RADIO DENGAN PT.MIT…

Perjanjian kerja yang dilakukan antara penyiar radio dengan PT. Mitragamma Swara Radio OZ 103.1 FM Bandung merupakan perjanjian kerja yang tertulis yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan seaktual mungkin mengenai perkembangan pandangan serta ketentuan yuridis terhadap kedudukan hukum perj…

HAK-HAK PERDATA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG KEDUA ORANGTUAN…

Anak adalah tunas harapan bangsa yang akan menjalankan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Anak perlu mendapatkan jaminan perlindungan tidak terbatas dan tanpa perbedaan status sosial, politik dan agama. Perlindungan yang diberikan berlaku juga terhadap hak-hak perdata yang lahir dari perkawinan campuran yang kedua orangtuanya bercerai. Perbedaan kewarganegaraan dari orang tua menimbulkan per…

KEKUATAN HUKUM PINJAM NAMA (NOMINEE) PADA AKTA JUAL BELI DIHUBUNGKAN DENGAN P…

Dalam kehidupan pasti selalu ada hubungan timbal balik, baik dalam berbagai macam hal, dan hal ini menyebabkan adanya terjadi perikatan Semua orang setiap harinya melakukan kegiatan perikatan, misalnya kegiatan jual beli suatu barang atau sewa menyewa itu semua termasuk dalam kegiatan perikatan Dalam Penelitian ini penulis mempertanyakan bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian pinjam nama atau…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT KEPEMILIKAN BITCOIN YANG DIKLASIFIKASI SEBAGAI…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MUH k

TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN YANG TIDAK SESUAI DEN…

Standard Oprational Procedure merupakan suatu perangkat instruksi atau langkah –langkah kegiatan untuk menentukan kebutuhan tertentu pasien yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan asuhan kebidanan untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif sehingga konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Kelalaian bidan serta kurangnya pengetahua…

PENGAWASAN PT. PERTAMINA (PERSERO) TERHADAP DISTRIBUTOR UNTUK PASOKAN GAS ELP…

Gas elpiji merupakan produk gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang dipasarkan oleh PT. Pertamina (Persero), sebagai bahan bakar yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk memasak. Pada saat ini gas elpiji sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini disebabkan, adanya program konversi minyak tanah ke gas elpiji oleh pemerintah. Dengan adanya program konversi tersebut, permintaan masyara…

GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PT. SUMMIT OTO FI…

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari tiga pihak, yaitu lessor, lessee, dan Suplier. Hubungan lessor dengan lessee sering diwarnai dengan berbagai persoalan, sebagaimana terjadi pada lembaga pembiayaan leasing PT. Summit Oto Finance Cabang Semarang, yaitu terjadinya wanprestasi dalam perjanjian leasing pada PT. Summit Oto Finance, akibat hu…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN (DOKTER) DALAM UPAYA PENINGKATAN MU…

Kasus-kasus yang berhubungan dengan bidang kesehatan sering diberitakan di dalam media cetak dan elektronik di antaranya adalah kasus seorang dokter diduga melakukan tindakan malpraktik. Contoh kasus tersebut adalah kasus David NOAH vs Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung di mana David NOAH merasa dirinya adalah korban malpraktik dari dokter yang merawatnya. Padahal, nyatanya risiko medislah …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN TERHADAP PERBUATAN TIDAK MENYENANGKA…

Tenaga kesehatan dinyatakan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat, dengan begitu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi operasional dan didukung juga dengan kode etik tenaga kesehatan, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Kesehatan…

PENGAWASAN TERHADAP PEMASANGAN PAPAN REKLAME PADA KAWASAN TANPA PENYELENGGARA…

Reklame merupakan alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang tidak dapat dipasang di sembarang tempat. Namun, pada praktiknya di Ko…

IMPLEMENTASI ASAS KECERMATAN FORMAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLE…

Karya ilmiah ini berjudul : Implementasi asas kecermatan formal dalam penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN kota bekasi terhadap perwujudan good governance ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Pemerintahan menurut m.kusnadi adalah urusanurusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya dan kepenting…

UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : (UU R.I. NOMOR 14 TH.2008 )

Edisi

KEDUA

ISBN/ISSN

978-979-007-180-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 SIN u

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TUNTUTAN AGEN TERHADAP UTAN…

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Sebuah perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila mencakup 2 unsur yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan terdapat dua orang kreditur ataupun lebih. Sejak putusan pailit diucapkan maka, kewenangan debitur untuk mengurus harta kekayaan beralih…

PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Asas merupakan hal yang sangat esensi dalam penegakan hukum.Tujuannya agar penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan sesuai karakteristik dan berdaya guna bagi masyarakat.Salah satu asas yang memberikan ketegasan kepastian hukum,keadilan menjamin perikemanusiaan dan wibawa putusan hakim yaitu asas ne bis in idem. Asas ini memberikan ketegasan bahwa seseorang tidak boleh diadili dan dihukum l…

KEDUDUKAN WAKAPOLSEK BUAH BATU BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23…

Dalam merealisasikan apa yang menjadi tugas Polri, kepemimpinan adalah salah satu penentu kinerja organisasi Polri. Kepemimpinan yang efektif bisa mengelola segenap potensi dan sumber daya yang ada dan mengarahkannya untuk mewujudkan visi organisasi Polri. Maka diperlukan kewenangan dari para pimpinan yang didukung oleh segenap anggotanya untuk menggerakkan organisasi. Pada skripsi ini, yang me…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN PRODUK ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DALAM…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 INK k

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI EKS DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DI PT.KAI DIHUBUNGANKAN…

Pensiun adalah pemberhentian pegawai atas keinginan perusahaan, berdasarkan undang-undang, ataupun keinginan pegawai itu sendiri. Batas usia pensiun menurut Undang-undang aparatur sipil negara adalah 58 tahun. Tapi dalam prakteknya masih ada batas usia pensiun yang dilanggar oleh perusahaan terutama oleh PT.KAI yang mana pegawai eks departemen perhubungan dipensiunkan pada usia 56 tahun. Tujuan…

IMPLIKASI ANGGARAN DANA BANTUAN DESA BERDASARKAN PP No. 43 TAHUN 2014 DI KAIT…

Bantuan Langsung Anggaran dana desa adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa, Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut…

ANALISIS HOME INDUSTRY SEPATU CIBADUYUT KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDA…

Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Asean China Free Trade Agrement (ACFTA) berawal 1 Januari Tahun 2010 mengancam keberadaan industri Indonesia terutama para pengusaha home industry skala kecil, Persiapan Indonesia menghadapi persaingan global masih kurang sebagai contoh adalah home industry skala kecil Sentra Industri Sepatu Cibaduyut Kota Bandung. Pemerintah tetap merencanakan pemberla…

PENCEMARAN LAUT PALABUHANRATU AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DIH…

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, pol…

KETERBATASAN SDM BAPAS KLAS I BANDUNG DALAM MENDAMPINGI ANAK DI PENGADILAN DI…

Adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak salah satunya mengenai fungsi dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kurang baik, yaitu kurang nya jumlah pegawai yang terdapat di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Bandung yang hanya memiliki 39 orang dari jumlah yang ideal adalah sebanyak 131 orang. Cakupan BAPAS Klas 1 Bandung yang meliputi sebagian besar wilayah Jawa Barat terdiri dari…

PERLINDUNGAN HUKUM IKLAN KARTU PROVIDER AS VS XL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UN…

Iklan-iklan antar produk kartu seluler di Indonesia selama ini kerap saling sindir dan merendahkan produk kompetitornya untuk menjadi provider yang terbaik di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan antara XL dan Kartu As akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi, bukan hanya pada ekonomi tetapi juga bagaimana pendapat masyarakat yang melihat dan menilai kedua provider ini secara m…

PEMBLOKIRAN SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL PT.INDOSAT OLEH PT.TELKOM DIHUBU…

Alat komunikasi pada saat ini terdiri dari telepon, surat kabar, radio, televisi. Telepon merupakan alat komunikasi yang paling banyak dipakai dibandingkan jenis komunikasi melalui telepon dengan jumlah penduduk misalnya terasa belum memadai. Pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka seperti jasa lainnya. Jasa telekomunikasi diatur dalam traktat internasional Gener…

KEDUDUKAN DEWAN PERS DALAM RANGKA MENEGAKAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MEDIA…

Kedudukan Dewan Pers Dalam Rangka Mengegakan Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online Bedasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,dalam hal penyelesaian sengketa pemberitaan pers dapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers, sanksi dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang dijatuhkan dewan pers adalah pemuatan hak jawa…

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR : 1239/PID.B/2012/PN.BDG TENTANG KE…

Studi Kasus ini memaparkan mengenai status kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan dalam kasus penipuan. Dalam melakukan tindak pidana, Terdakwa berusaha meyakinkan para calon korbannya dengan cara menjanjikan keuntungan yang besar apabila calon korbannya tersebut menanamkan modal usaha pada Koperasi. Namun pada akhirnya semua keuntungan yang dijanjikan berhenti di tengah jal…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KODE POS ALAMAT INDONESIA YANG DIKELUA…

Dalam kehidupan perdagangan selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar hukum. Begitupun yang terjadi dalam perkembangan Kode Pos Alamat Indonesia yang tidak hanya dipergunakan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) saja sebagai penciptanya, tetapi telah diperg…

JUAL BELI SEX TOYS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 282 KUHP Jo. UNDANG - UNDANG NO.…

Pada saat ini khususnya dikota - kota besar seperti Bandung banyak bertebaran toko-toko yang menjual alat - alat bantu sex ( sex toys . Bagi masyarakat hal ini dirasakan sangat meresahkan karena secara tidak langsung membangkitkan minat dan ga irah masyarakat yang melihatnya . S elain itu dengan banyaknya penjualan alat bantu sex secara terang - terangan dikhawat irkan dapat merusak menta…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PPTKIS YANG MELANGGAR PASAL 103 AYAT (1) UU …

Penempatan dan perlindungan Calon Tenaga Kerja Indoneisa (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar sanksi pidana pada saat di penampungannya o…

PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 J…

Kejahatan korupsi ini bukan lagi dikatakan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (exstra ordinary crime), karena dilihat dari dampak negatif korupsi bukan hanya berdampak kepada individu atau satu kelompok saja melainkan efek dari korupsi ini sangat besar dan meluas, mulai dari kerugian negara bahkan sampai dengan kemiskinan yang semakin meluas bagi ma…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH KAWASAN OBSERVATORIUM BOSS…

Observatorium Bosscha merupakan salah satu tempat peneropongan bintang tertua di Indonesia. Observatorium Bosscha berlokasi di Lembang, Jawa Barat, sekitar 15 km di bagian utara Kota Bandung dengan koordinat geografis 107° 36' Bujur Timur dan 6° 49' Lintang Selatan. Tempat ini berdiri di atas tanah seluas 6 hektar, dan berada pada ketinggian 1310 meter di atas permukaan laut atau pada ketinggia…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA TAMANSARI KOTA BANDUNG DALAM PENGGU…

Penggusuran adalah pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Penggusuran pada umunya ditunjukan pada orang miskin atau pemukiman liar. Pemerintah didalam penggusuran seharusnya tidak boleh berlaku sewenang-wenang tetapi harus memperhatikan hak-hak yang berbasis Hak Asasi Manusia. Adapun persoalan yang dikemukakan dalam penulisan ini yang pertama bagaimana perlindungan hukum terha…

PERSAINGAN MONOPOLISTIS MELALUI PENGGUNAAN SIMBOL ATAU KATA YANG MIRIP PADA B…

Hak Kekayaan Intelektual menjadi masalah yang semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang merek. Hak kekayaan intelektual haruslah dihargai dan diberi nilai yang tinggi karena dilahirkan dari akal pikiran manusia. Dalam hal ini dapat dilihat Apakah Undang – undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur penggunaan simbol atau …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DA…

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan investasi terbesar di pulau Jawa, yang menetapkan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Pemberian Insentif dan kemudahan tersebut diberikan untuk mendorong daya saing dan mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis da…

GANTI RUGI ASURANSI DISEBABKAN GEMPA BUMI TERHADAP GEDUNG SARANA SUMATERA BAR…

Ganti rugi asuransi disebabkan gempa bumi terhadap gedung sarana sumatera barat ventura oleh pt berdikari insurance di hubungkan dengan kitab undang – undang hukum dagang.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses ganti rugi perjanjian asuransi akibat gempa bumi, serta dihubungkan dengan kitab undang undang hukum dagangdan apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi …

TINDAK PIDANA PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN BANDUNG DIHUBUNGKA…

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan undang-undang yang melindungi anak-anak dari tindak pidana penculikan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka permasalahan ini di batasi sebagai berikut: 1) Apakah tin…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PROS…

Adanya teknologi informasi dan transformasi yang semakin pesat dengan menggunakan dunia sebagai pusat dan lahan perkembangannya yang menimbulkan suatu teknologi digital dibidang fotografi yag telah menyeret dunia fotografi untuk masuk kedalamnya, karena kebutuhan, kemudian fasilitas dan ketidakmampuan manusia untuk menolak perkembangan teknologi tersebut. Proses digital image yang dipergunakan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LANGSUNG (STRICT LIABILITY) KORPORASI DALAM PERKARA…

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dengan tujuan tertentu. Peranan korporasi cenderung ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat korporasi dalam kegiatan bisnisnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik y…