SKRIPSI

IMPLEMENTASI ASAS KECERMATAN FORMAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BPN KOTA BEKASI TERHADAP PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

---

Karya ilmiah ini berjudul : Implementasi asas kecermatan formal dalam penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN kota bekasi terhadap perwujudan good governance ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Pemerintahan menurut m.kusnadi adalah urusanurusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya dan kepentingan rakyatnya. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah berpegang teguh pada suatu asas yang dinamakan Asas umum pemerintahan yang baik. Adanya Asas umum pemerintahan yang baik ini bertujuan agar terwujudnya suatu pemerintahan yang dicita-citakan dalam suatu negara tetapi dalam kenyataannya pemerintah seringkali melalukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, seperti yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yang difokuskan mengenai bagaimana penerapan asas kecermatan formal dalam penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN kota bekasi terhadap perwujudan good governance, kendala - kendala dalam implementasi asas kecermatan tersebut dan penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini untuk Metode Pendekatannya menggunakan Metode Yuridis Normatif, yaitu Penelitian hukum yang mengkaji Kaidah, Norma, Asas berkaitan dengan implementasi asas kecermatan formal dalam penerbitan sertifikat hak milik oleh bpn kota bekasi terhadap perwujudan good governance dihubungkan dengan undang – undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam implementasi asas kecermatan formal yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kota bekasi dalam penerbitan sertifikat hak milik terhadap perwujudan good governance masih terdapat kendala yang di hadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi tersebut. sehingga didalam implementasi asas kecermatan tersebut bisa disimpulkan belum terlaksana secara seutuhnya. Kendala-Kendala yang dialami oleh Badan Pertanahan Nasional kota bekasi tersebut timbul karena sikap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi itu sendiri yang tidak cermat dalam melakukan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa pertanahan dikelompokan menjadi dua, yang pertama penyelesaian sengketa bisa dilakukan atau diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan dan yang kedua penyelesaian sengketa bisa diselesaikan diluar jalur litigasi yaitu mediasi. Kedua jalur tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang dimana pemilihannya tersebut dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Good Governance, Asas Kecermatan Formal, Implementasi, Penerbitan Sertifikat Hak Milik

---

Ketersediaan

2000001250

342 GUN i

Fakultas Hukum

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repository

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

342 GUN i

Penerbit

BANDUNG : FAKULTAS HUKUM UNPAS., 2017

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/27673/

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

342

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar