DISPARITAS PENUNTUTAN KPK DALAM PENERAPAN PASAL SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of DISPARITAS PENUNTUTAN KPK DALAM PENERAPAN PASAL SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

DISPARITAS PENUNTUTAN KPK DALAM PENERAPAN PASAL SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

FAJAR PRAMUDITA | 121000349 - Nama Orang;

KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan kasus korupsi seperti kasus suap dan gratifikasi. KPK sudah optimal melakukan tugasnya sehingga kasus korupsi telah banyak terungkap dari tahun ke tahun. Dalam membuat dakwaan di beberapa perkara tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum KPK mendakwa pelaku tindak pidana baik dalam perkara sama ataupun berbeda dengan pasal yang sama. Tetapi dalam penerapan tuntutan pidana badan, denda, dan uang pengganti berbeda satu sama lain. Sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Idenfikasi masalah yang diteliti yaitu, faktor-faktor apa yang menyebabkan teijadinya disparitas penuntutan terhadap kasus suap dan gratifikasi di KPK, dalam hal bagaimana KPK menerapkan disparitas penuntutan terhadap kasus penyuapan dan gratifikasi, dan bagaimanakah cara mengatasi disparitas penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. Adapun tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas penuntutan terhadap kasus suap dan gratifikasi, objektifitas KPK dalam penerapan pasal suap dan gratifikasi terhadap putusan yang mengandung disparitas, dan cara mengatasi disparitas penuntutan perkara tindak pidana penyuapan dan gratifikasi. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dan yuridis-normatif. Deskriptif analitis yaitu Deskriptif analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Sedangkan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang berupaya untuk mengkaji ketentuan-ketentuan/ norma-norma yuridis dengan asas dan teori-teori hukum. Kesimpulan dari skripsi ini adalah disparitas penuntutan yang dilakukan penuntut KPK hampir sama dengan disparitas hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Dalam mengatasi disparitas harus membuat dakwaan mengacu kepada Undang- Undang dan Peraturan terkait serta harus mempunyai pedoman penuntutan pidana.

Kata kunci: Disparitas - Gratifikasi - Penuntutan – Suap

Ketersediaan

2000001235 345 PRA d Fakultas Hukum Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repository

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 345 PRA d
Penerbit: BANDUNG : FAKULTAS HUKUM UNPAS., 2017
Deskripsi Fisik: http://repository.unpas.ac.id/28770/
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 345
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar