SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN PENGECUALIAN PENJATUHAN PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

---

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara“. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah dijaga dan dipertahankan keamanannya dari Sabang sampai Merauke (Papua), dan ini adalah harga mati. Keutuhan NKRI harus dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang bermaksud untuk memecah belah dan memisahkan diri dari NKRI. Perbuatan tersebut apapun bentuknya harus dicegah dan ditumpas demi keutuhan NKRI. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah suatu gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh OPM sehingga meresahkan masyarakat, menggangguketertiban, dan instabilitas politik serta keamanan. Untuk keutuhan NKRI, keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik, pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan persuasive di samping mengambil tindakan-tindakan militer (ABRI) untuk menumpas OPM. Kontak senjata antara ABRI dengan OPM tidak dapat dielakkan, sehingga menimbulkan kematian di pihak anggota-anggota OPM. Identifikasi masalahnya adalah 1) Apakah anggota militer dalam kontak senjata yang mengakibatkan matinya anggota OPM dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana?; 2) bagaimana pertanggunjawaban pidana anggota militer (ABRI) yang telah melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap anggota OPM dimuka Hakim?; dan 3) apakah ada alasan-alasan yang mengecualikan penjatuhan pidana terhadap anggota militer (ABRI) yang telah melakukan penembakan dan pembunuhan yang mengakibatkan matinya anggota OPM?.
Metode penelitian adalah deskriptif analitis yakni menggambarkan masalah-masalah yang ada di sesuaikan dan dianalisis dengan pendekatan yuridis normative.
Kesimpulannya 1) perbuatan yang dilakukan anggota militer (ABRI) yang melakukan penembakan dan pembunuhan termasuk melanggar Pasal 338 KUHPidana ; 2) perbuatan anggota militer (ABRI) yang melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap anggota OPM harus dimintakan pertanggungjawabannya dimuka hakim; dan 3) ada alasan yang mengecualikan dijatuhinya pidana terhadap anggota militer (ABRI) yang telah melakukan penembakan dan pembunuhan tersebut yakni bersandar padaPasal 51 ayat (1) KUHPidana (melaksanakan perintah atasan).
Kata kunci : Pembunuhan, Pertanggungjawaban Pidana, Pengecualian Penjatuhan Pidana

---

Ketersediaan

2000000874

345 ARI p

Fakultas Hukum

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repository

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ARI p

Penerbit

BANDUNG : FAKULTAS HUKUM UNPAS., 2016

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/14431/

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

345

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar