SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KODE POS ALAMAT INDONESIA YANG DIKELUARKAN OLEH PT. POS INDONESIA (PERSERO) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
Dalam kehidupan perdagangan selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar hukum. Begitupun yang terjadi dalam perkembangan Kode Pos Alamat Indonesia yang tidak hanya dipergunakan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) saja sebagai penciptanya, tetapi telah dipergunakan oleh pihak perusahaan lain selain PT. POS INDONESIA (PERSERO), Atau sebagian dari format Serial Number pada Kode Pos Alamat Indonesia digunakan sebagai identitas perusahaan agar mudah untuk meyusun database anak perusahaan agar dapat dikenali dan disusun secara mudah. Database adalah masalah baru yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkup perlindungan hak cipta. Hal ini merupakan pengaturan hukum baru. Dalam konteks ini, perlu diketahui perlindungan hak cipta. Kode pos merupakan serangkaian huruf atau angka (Serial Number) atau bisa juga mengandung kombinasi keduanya yang ditambahkan pada alamat surat untuk keperluan penyortiran surat. Terdapat tiga masalah yang penulis rumuskan dalam penulisan hukum ini yaitu Apakah Kode Pos Alamat Indonesia yang termasuk kategori ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bagaimana kriteria pelanggaran Hak Cipta terhadap Kode Pos Alamat Indonesia, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) terhadap pihak perusahaan lain diluar PT. POS INDONESIA (PERSERO) apabila menggunakan Kode Pos Alamat Indonesia tanpa izin. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode/cara penelitian mulai dari Spesifikasi Penelitian yang bersifat Deskriptif-Analitis, metode pendekatan dengan pendekatan Yuridis-Normatif tahapan penelitian yang mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan dengan menggunakan alat pengumpulan data salah satunya mengadakan wawancara bebas tidak berstruktur serta studi kepustakaan untuk keperluan penelitian, serta analisis data yang menggunakan metode analisis Yuridis-Kualitatif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah membawa suatu konsekuensi logis di samping menyempurnakan aturan-aturan yang baru, undang-undang ini juga menambah muatan materinya dengan isu-isu baru dalam bidang karya cipta. Atas dasar hal tersebut diusulkan apabila pihak dari PT. POS INDONESIA (PERSERO) selaku pemegang Hak Cipta dari Buku Kode Pos Alamat Indonesia untuk segera mendaftarkan Hak Cipta dari database dari Kode Pos Alamat Indonesia itu sendiri. Hal ini untuk mempermudah apabila dikemudian hari terdapat sengketa pelanggaran Hak Cipta terhadap Kode Pos Alamat Indonesia maka PT. POS INDONESIA (PERSERO) mempunyai bukti yang kuat untuk melakukan upaya hukum terhadap pelaku tindak pelanggaran Hak Cipta tersebut.
2000000845 | 346 PRA p | Fakultas Hukum | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repository |
Tidak tersedia versi lain