SKRIPSI
TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Konsep strict liability merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum Common Law. Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembangannya, konsep strict liability juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang dianggap membahayakan sosial. Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau strict liability. Berdasarkan hal tersebut, timbul beberapa masalah diantaranya, bagaimanakah sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana?, Bagaimanakah penerapan asas strict liability terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?, Kendala-kendala apakah yang dihadapi pemerintah dalam hal penerapan asas strict liability terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yang dilakukan adalah studi dokumen. Sesuai dengan pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang, bukan korporasi. Namun demikian, korporasi tetap memiliki kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi. Penerapan asas strict liability dalam kasus pembakaran hutan di Riau oleh korporasi memiliki unsusr-unsur yang bersifat khusus timbulnya tanggungjawab langsung dan seketika pada saat terjadinya perbuatan, tindak kejahatan oleh korporasi dapat diterapkan asas strict liability, karena asas ini di dalamnya mencakup tindak pelanggaran atau tindak pidana kejahatan. Beberapa indikasi bagaimana ketidak mudahannya asas strict liability ini diterapkan antara lain bahwa selama ini belum ada kasus yang dibawa penggugat ke pengadilan untuk menuntut strict liability. Kemudian kendala yang dihadapi korban mengenai masalah beban pembuktian, ketika suatu korporasi telah bangkrup dan beban biaya pembuktian yang ditanggung oleh pihak korporasi merupakan hambatan dalam proses pembuktian. Kata Kunci : pembakaran hutan , asas strict liability, korporasi, tindak pidana asap riau
2000000184 | 345 FAZ t | Fakultas Hukum | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repository |
Tidak tersedia versi lain