PERPUSTAKAAN SALEH ADIWINATA

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Visitor
  • Area Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEDUDUKAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SKRIPSI

KEDUDUKAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

IMAN YUHANSYAH | 101000074 - Nama Orang;

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bilamana terjadi kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena berhalangan tetap secara bersamaan maka Tugas Kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama (Menteri Triumvirat). Mekanisme pelaksanaan Tugas Kepresidenan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur dengan rinci dan tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal ini. Maka dapat muncul permasalahan mengenai kedudukan, wewenang, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepresidenan, siapa yang mengkoordinasi ketiga Menteri Triumvirat, serta mengenai konsekuensi yuridis bila terjadi perselisihan dan bagaimana pertanggungjawaban dari Menteri Triumvirat. Penelitian ini bersifat (deskriptif analitis) dengan menggunakan Metode pendekatan (yuridis normative) yang selanjutnya menyusun tahap penelitian melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research), seterusnya menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, kemudian menggunakan alat pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, buku, file, dokumen yang ada hubungannya dengan skripsi ini, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan (metode kualitatif). Bahwa ketiga Menteri Triumvirat dalam menggantikan sementra Tugas Kepresidenan dalam hal Presiden sebagi Kepala Pemerintahan, serta bilamana terjadi perselisihan atau sengketa mekanisme penyelesaiannya oleh Mahkamah Konstitusi, dalam pelaksaanan Tugas Kepresidenan oleh ketiga Menteri Triumvirat tidak ada yang mengkoordinasi, serta mekanisme pertanggungjawaban dapat saja disamakan dengan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu diperlukan Peraturan perundang-Undangan yang mengatur dengan rinci mengenai pelaksanaan Tugas Kepresidenan oleh ketiga Menteri Triumvirat sebagai penjabaran dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Menteri, Triumvirat, Kedudukan, Kekosongan, Jabatan, Presiden dan Wakil Presiden.


Ketersediaan
2000000983342 YUH kFakultas HukumTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repository
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342 YUH k
Penerbit
BANDUNG : FAKULTAS HUKUM UNPAS., 2014
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
342
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PERPUSTAKAAN SALEH ADIWINATA
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik