SKRIPSI
PENERAPAN DURASI WAKTU PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN BINTAN DIHUBUNGANKAN DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERKARA PIDANA DI LINGUNGAN POLRI
Pembakaran lahan yang terjadi di Perumahan Villa Indah, Kelurahan Sei Lekop, Kabupaten bulan Juli Tahun 2022, telah menimbulkan dampak yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Tindak pidana pembakaran lahan yang beroperasi tersebut, bahwa telah dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Bintan. Namun dalam penanganan dan penyelesaianya masih terdapat adanya kendala, sehingga lahan hasil kebakaran dilakukan oleh siapa pelakunya sampai sejauh ini belum diketahui. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Durasi Waktu Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Kelurahan Sei Lekop Kabupaten Bintan Dihubungkan Dengan PERKAP Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan POLRI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisia data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh penelitian akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian Field Research (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah penerapan durasi waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan sangat sulit, sulit, sedang, atau mudah. Tindak pidana pembakaran lahan di Perumahan Villa Indah, Kelurahan Sei Lekop, Kabupaten Bintan termasuk dalam kriteria sangat sulit. Dalam penanganan dan penyelesaiannya masih terdapat berbagai kendala yang meliputi kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, kurangnya pengawasan dan meningkatnya modus operandi, sehingga penyelesaian dalam penanganan tindak pidana pembakaran lahan tersebut tidak optimal. Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan, Tindak Pidana, Pembakaran Lahan
SKP0000758 | 345 RAJ p | Fakultas Hukum | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain