Image of PERLINDUNGAN HUKUM BANK BPR GARUT TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG JAMINANNYA TIDAK DIDAFTARKAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BANK BPR GARUT TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG JAMINANNYA TIDAK DIDAFTARKAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Perjanjian kredit merupakan permasalahan yang sering timbul dalam perbankan. Permasalahan yang terjadi tersebut disebabkan karena agunan yang tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki nilai eksekusi yang menyebabkan pihak bank sulit untuk mengambil alih agunan yang diberikan. Oleh karenanya pemahaman mengenai perlindungan hukum bank BPR Garut terhadap perjanjian kredit yang jaminannya tidak didaftarkan, serta akibat hukum dari perjanjian kredit yang jaminannya tidak didaftarkan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BPR Garut perlu untuk dikaji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan suatu pendekatan yuridis normatif, sehingga peneliti mendeskripsikan dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap penelitiannya sendiri melalui tahapan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan primer, sekunder, dan tersier serta melakukan teknik wawancara serta pengumpulan datadata yang berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap Bank BPR Garut. Hasil penelitian yaitu bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap perjanjian kredit yang jaminan nya tidak didaftarkan adalah dilakukan dengan cara pihak bank harus mampu menerapkan prinsip-prinsip perbankan dalam pemberian kredit agar dapat meminimalisir resiko hukum yang timbul dari perjanjian serta agunan yang dijadikan jaminan harus terdaftar. Akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian kredit apabila jaminannya tidak didaftarkan adalah sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut tetap secara sah berlaku serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan kredit yang timbul dapat ditempuh dengan upaya hukum non litigasi terlebih dahulu untuk meminimalisir pembiayaan yang timbul, apabila nonlitigasi masih belum bisa membantu penyelesaian permasalahan hukum maka bisa menggunakan upaya hukum dengan menempuh jalur litigasi pada Pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan

Ketersediaan
SKP0000708346 ERS pFakultas HukumTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
346 ERS p
Penerbit
BANDUNG : FAKULTAS HUKUM UNPAS.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
346
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar