SKRIPSI
AKIBAT HUKUM BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “SUKAMANAH TANDANG” DALAM PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG BUMDES DIKAITKAN DENGAN PERMENDES NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BUMDES
Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di suatu Desa diharapkan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi masyarakat dan Desa, tapi pada praktiknya tidaklah mudah membangun BUMDes ideal karena terkendala Sumber Daya Manusia, sistem pengelolaan, pertanggungjawaban dan akibat hukum yang timbul karenanya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab identifikasi masalah BUMDes “Sukamanah Tandang” mengenai pengelolaan dan pengaturan BUMDes beserta akibat hukum bagi BUMDes dalam pengelolaan dana penyertaan modal Desa, serta upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaannya. Metode yang digunakan penulis dengan spesifikasi penelitian secara deskriftif analitis, metode pendekatan adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data secara dokumen kepustakaan, analisis data menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, tahapan penelitian secara kepustakaan dan tahap lapangan. Berdasarkan rangkaian penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Sukamanah Tandang dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sudah sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun masih terdapat beberapa hal yang mengganjal terkait optimalisasi unit-unit usaha yang dikembangkan belum bisa seluruhnya berjalan maksimal. Karenanya diharapkan upaya yang lebih maksimal dari Pemerintah Kabupaten dan Desa untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi supaya BUMDes dapat berjalan dengan baik dan maksimal tanpa melanggar peraturan perundang-undangan hingga berpotensi melahirkan sanksi baik perdata dan/atau pidana. Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Penyertaan Modal, Akibat Hukum
SKP0000373 | Fakultas Hukum | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain