PEMBAHARUAN HUKUM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-32-8

Deskripsi Fisik

15,5 x 23 cm; hal: xiv + 186 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 PRA p

PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PIDANA TERHADAP INDIKASI PENELAN…

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya normanorma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak ditegakkan, untuk mengurangi maraknya kasus penelantaran anak. Penegakan hukum tentang penelantaran anak dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan terhadap Lembaga-lembaga perlindungan anak, memperk…

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

979-3576-36-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 MUB p

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-7060-56-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 NAS p

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DUNAMIKA PEMBENTUKAN HUKUM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-7973-21-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 ROS P

ORGANISASI DAN JURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.109.598 SUS o

PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.

Edisi

1

ISBN/ISSN

976-602-229-109-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 ART p

KRIMINALISASI JURNALIS TERHADAP PUBLIKASI PRODUK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF…

Kebijakan kriminal (khususnya pemidanaan) terhadap publikasi produk jurnalistik dalam bentuk pemberitaan di media cetak maupun media elektronik merupakan kemunduran kemerdekaan pers di Indonesia. Sejak Januari sampai Desember 2021, Dewan Pers telah melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 34 provinsi. Hasilnya, nilai IKP nasional mengalami kenaikan dibanding survei yang dilakukan tahun…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA …

Terdapat ketentuan terbaru mengenai standar pelayanan informasi publik di Pengadilan yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, KMA ini salah satunya mengatur mengenai pengaburan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Putusan yang dipublikasikan ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agu…

PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP…

Negara Indonesia merupakan negara yang kekurangan perumahan masih cukup besar, terutama di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Kementerian Perumahan mendorong pengembang properti membangun perumahan dan apartemen di lokasi padat penduduk, untuk itu Belakangan ini salah satu cara untuk mengatasi kekurangan perumahan itu dengan cara Pembangunan Apartemen, karena sampai saat ini Apartemen sanga…

TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) ATAS PELAK…

Lelang eksekusi Hak Tanggungan merupakan penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan atas dasar adanya permohonan dari pihak kreditor kepada KPKNL karena debitor tidak memenuhi somasi yang diberikan oleh kreditor sehingga berdasarkan pasal 14 undang-undanng hak tanggungan undang- undang no 4 tahun 1996 kreditor berhak untuk melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan pada perjanjian antara pi…

HAK PRIVASI DALAM PERBUATAN YANG MERUPAKAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KESUSILA…

Globalisasi telah membawa budaya barat ke Indonesia, salah satu pengaruh globalisasi yaitu adanya fenomena menginap dengan pasangan yang belum menikah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan hak privasi dan dilindungi didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBATALKAN OLEH PU…

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat di batalkan. Adapun pembatalan akta yang melalui putusan pengadilan, bukan karena adanya kelalaian atau kesalahan oleh Notaris sebagai pembuat akta melainkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para pihak terkait isi akta yang dapat mengakibatkan bat…

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR TERHADAP KOPERASI PERIKANAN LAUT (KPL…

Koperasi Perikanan Laut dibuat untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dengan cara memberikan pinjaman dana untuk membantu para nelayan maupun para pengusaha guna untuk melakukan usaha yang sedang dijalankannya. Kegiatan pinjam meminjam ini disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus ini, para pihak melakukan perjanjian pinjam meminjam, namun seiring berjalannya …

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6322-83-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.066 RAS a

HUKUM PERS INDONESIA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-6344-67-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

323.4 ABD h

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-6344-99-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 EKA h

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBERI GADAI YANG MENGALAMI KERUGIAN KARENA AGUNAN DIL…

Kegiatan pinjam-meminjam merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh setiap masyarakat untuk mendapatkan sebuah dana tambahan. Lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga resmi di bidang keuangan yang salah satu kegiatannya memberikan pasilitas kredit (pinjaman) kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Penelitian ini d…

PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN AK…

Salah satu kendala dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) oleh bank syariah memakai akad murabahah adalah pihak nasabah yang selalu menahan atau menanti-nanti pembayaran angsuran Pembiayaan Pemilikan Rumah. Padahal, nasabah itu termasuk mampu untuk membayar cicilan Pembiayaan Pemilikan Rumah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana …

PENERAPAN PASAL 10 AYAT (2) SEBAGAI PERSYARATAN TERTENTU TERHADAP PEMBERIAN H…

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan persyaratan tertentu untuk memperoleh hak yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1). Dalam pemberian hak Pasal 10 Ayat (1) dengan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) masih memiliki permasalahan dengan adanya pengulangan kembali tindak pidana. Terdapat 106 narapidana yang telah diberikan hak yang terc…

PERBANDINGAN FORMULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KITAB UNDANG-UND…

Kekerasan seksual merupakan salah satu problematika yang telah bergulir sejak lama dan meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan seksual telah mengkhawatirkan banyak pihak khususnya bagi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Problematika inilah yang mendorong adanya bentuk elaborasi dari negara dengan menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk kedalam Program Legislasi Nasional (P…

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI FOREIGN EXCHAGE (FOREX) TRADING BERDASAR…

Forex adalah pasar paling likuid dan terbesar di dunia yang beroperasi 24 jam, bergerak dari satu zona ke zona lainnya di berbagai pusat keuangan dunia. Perputaran uang di pasar Forex adalah sekitar 3,8 triliun USD per hari. Pada umumnya banyak masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia khususnya yang memperdagangkan valuta asing secara online. Gambaran Umum Hukum Islam Pada Bisnis Perdagangan…

HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SEBAGAI AKTUALISASI PEMBENTUKAN HUKUM NASIO…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7416-60-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 RIK h

PERJANJIAN JUAL BELI

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-602-6322-02-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 MOC p

KEJAHATAN PENGADILAN DAN HUKUM PIDANA

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-538-324-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

364.095.98 WAL k

HUKUM PIDANA KORUPSI | TEORI, PRAKTIK DAN PERKEMBANGANNYA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-6716-24-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 JUP h

ANALISIS TERHADAP UPAYA PENGEMBALIAN TANAH SEBAGAI JAMINAN INVESTASI YANG BER…

Perjanjian kerjasama investasi perlu dilakukan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya yaitu Pasal 1320 KUHPerdata. Namun dalam praktiknya, terdapat pihak yang membuat perjanjian dengan cara yang menyimpang yakni melakukan penipuan dan jaminan investasi berupa tanah dialihkan secara melawan hukum. Peralihan hak milik tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum yang m…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS HIPNOTIS D…

Di Indonesia tindak pidana pencurian sering terjadi karena faktor – faktor ekonomi dan lainnya. Dan diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi orang dengan mudah mempelajari ilmu baru untuk dapat memperlancar aksinya, salah satunya adalah mempelajari ilmu hipnotis. Namun tindak pidana pencurian dengan modus hipnotis ini merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk diu…

WANPRESTASI PERSEROAN TERBATAS AMRINDO DALAM KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN JASA…

Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) adalah suatu perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang jasa perkara aquo merupakan suatu Suplier/Pengadaan. yang mana dalam hal ini Tn. Jonny Simanullang (Penggugat) menjalin kerjasama dengan PT. Amrindo (Terguggat). Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, pertama Bagaimana Wanprestasi PT. Amrindo dalam P…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NY. N SEBAGAI KORBAN TERHADAP KASUS …

Tindak pidana pencurian merupakan permasalahan sosial yang terus menerus dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Delik pencurian merupakan delik yang paling umum dikenal oleh semua orang karena tertulis di dalam semua peraturan di dunia. Diperlukan adanya upaya hukum untuk menegakkan sanksi terhadap pelaku pencurian agar pelaku tidak menjadi terbiasa untuk melakukan tindak pidana pencurian maupun …

HAK ASASI MANUSIA | HAKEKAT, KONSEP DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM D…

Edisi

CET. 2, 3

ISBN/ISSN

979-3304-21-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.08 MUL h

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DENGAN MENGGUN…

Tanah memiliki peranan penting dan penguasaan atas tanah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Penguasaan tanah hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, namun dalam praktiknya banyak penguasaan tanah hak milik oleh Warga Negara Asing dengan didasarkan perjanjian nominee dan penguasaan tanah tersebut menimbulkan berbagai perselisihan/permasalahan yang berujung pada gugat…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT MARGAHAYU LAND DI KOTA BANDUNG YANG TE…

Pemutusan Hubungan Kerja menjadi satu hal yang sangat menakutkan bagi pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Kasus PHK secara sepihak menjadi suatu hal yang sangat merugikan bagi kelangsungan hidup pekerja. kerugian ini dilihat bahwa keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tidak memperhatikan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah baga…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NYONYA R SEBAGAI KORBAN KDRT TERHADAP TIN…

Kekerasan berarti setiap tindakan oleh seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau kematian, atau menyebabkan kerugian fisik atau materi pada orang lain. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum. Kekerasa…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN D SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PACARAN …

Kekerasan dalam pacaran (dating violence) merupakan perlakuan atau kekerasan ekstrem pada pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan pembatasan aktivitas. Kebanyakan dari mereka yang mengalami kekerasan dalam pacaran ini tidak menyadari bahwa mereka korban akibat kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam paca…

PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA OLEH M TERHADAP KEKERASA…

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi secara verbal maupun non verbal, dan mempunyai akibat bagi korban seperti cacat fisik dan gangguan psikis pada korban. Kekerasan terhadap perempuan secara verbal maupun non verbal tidak hanya terjadi dalam kehidupan berumah tangga saja, namun sekarang sering juga terjadi di dalam hubungan yang masih mempunyai status pacaran. Sering kali perempuan yang …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS FINANCIAL TEKN…

Pemanfaatan teknologi dibidang keuangan tersebut sejalan dengan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi. Perkembangan teknologi telah merubah cara berkehidupan masyarakat. Banyak manfaat yang diberikan dari berkembangnya teknologi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa akan selalu ada sisi negative dari berkembangnya teknologi. Dengan semakin cepatnya perkembangan…

KELALAIAN PIHAK EKSPEDISI PADA PERJANJIAN BAKU TERHADAP HILANGNYA BARANG SAAT…

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki kebutuhan yang wajib dipenuhi, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada zaman sekarang yang semakin canggih dan modern ini masyarakat tidak perlu lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara langsung (Face to face) karena, zaman sekarang sudah tersedia layanan online shopping. Dalam praktiknya pengiriman barang yang dilakukan oleh…

HAK TANGGUNGAN ASAS-ASAS KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAN MASALAH YANG DIHADAPI …

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-135-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 SYA h

HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (EDISI REVISI)

Edisi

REVISI

ISBN/ISSN

978-979-769-939-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.23.23 CHA h

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA DIKAITKAN D…

Marijuana atau daun ganja adalah tanaman yang bernama latin Cannabis Sativa.Tanaman ini mengandung 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid. Setiap bahan memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Namun ganja menimbulkan kontroversi di sebuah Negara serta kalangan masyarakat. Ganja atau mariyuana (Cannabis Sativa) di Indonesia masih menjadi kebijakan hukum yang termasuk dalam krimina…

KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA BARANG BERGERAK DARI LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG DIAMBI…

Pemberian pembiayaan konsumen dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan yang tergolong kedalam perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur dengan disertakan jaminan fidusia. Adanya Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan kredit. Namun dalam praktiknya timbul berbagai persoalan. Di antaranya dalam hal eksekusi jaminan fidusia, maraknya fenomena…

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA DIKAITKAN D…

Marijuana atau daun ganja adalah tanaman yang bernama latin Cannabis Sativa.Tanaman ini mengandung 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid. Setiap bahan memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Namun ganja menimbulkan kontroversi di sebuah Negara serta kalangan masyarakat. Ganja atau mariyuana (Cannabis Sativa) di Indonesia masih menjadi kebijakan hukum yang termasuk dalam krimina…

HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PEKERJA DAN PENGUSAHA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-979-341-143-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 DAN h

STATUS HUKUM ANAK SETELAH PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP P…

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa berhubungan satu sama lain untuk menciptakan keluarga dan melanjutkan keturunan salah satunya melalui pernikahan yang sah. Asas pernikahan menganut tentang monogami. Monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relative/terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syara…

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-7583-81-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAR p

PENETAPAN TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTA…

Pasal 6 UUPA telah menjelaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, artinya setiap hak atas tanah harus diusahakan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal yang menjadi masalah hak atas tanah tersebut tidak dilaksanakan bahkan sampai menelantarkan tanahnya selama bertahun-tahun. Berdasar pada permasalahan tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait pengaturan tanah terlant…

ANALYSIS OF PHENOMENA OF MASS JUDGMENT FROM A LEGAL SOCIOLOGICAL POINT OF VIEW

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan berlandaskan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dasar negara yang berdasarkan pada Pancasila, diharapkan mampu menjadi sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib. Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tindakan tercela dan juga melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Main …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS HILANGNYA BARANG PRIBADI DI KABIN …

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi udara selaku pihak pelaku perjanjian pengangkutan udara sangat diperlukan, termasuk apabila terjadi kasus kehilangan barang pribadi di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan yang dialami oleh penumpang, maka perlu dikaji mengenai: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang atas hilangnya barang pribadi di kabin pesawat pada suatu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMUT…

Pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang terjadi di PT. Daido Metal Indonesia terhadap salah satu karyawannya dilakukan tanpa adanya kesepatakan antara pekerja dan pihak perusahaan, sedangkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut masih dalam waktu kontrak dan belum berakhir. Adapun permsalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, bagaimana p…