KEKUASAAN KEHAKIMAN, KOMISI YUDISIAL, HAK ASASI MANUSIA DAN ETIKA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-5690-28-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SUP k

PENGANTAR PERBANDINGAN HUKUM WARIS

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-384-129-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 RIO p

PENGANTAR HUKUM ADAT

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-378-788-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.570.959.801 AGU p

HUKUM PIDANA | PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN …

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-6232-60-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MAK h

CYBERSECURITY PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA LAYANAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-8423--08-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.7 AHM c

UNDANG-UNDANG KESEHATAN TERBARU 2023

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

PENGANTAR HUKUM LAUT

Edisi

KEDUA

ISBN/ISSN

978-623-080-152-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 Sya p

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN | TELAAH SINGKAT TERHADAP KEBERLAKUAN ASAS PEMISAHA…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-502-265-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 DED p

PUTUSAN KUMULASI PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA DI DALAM PERSPEKTIF UND…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SOREANG MENJADI SARANA MENDAMAIKAN DALAM K…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

UPAYA PEMBELI PERUMAHAN D"BEATLE TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DARI PT.X DAL…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

PENYALAHGUNAAN APLIKASI LIVE STREAMING SEBAGAI MEDIA PORNOGRAFI DI TINJAU DAR…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345

WANPRESTASI PERJANJIAN PENERBITAN LAGU OLEH PUBLISHER MUSIK DALAM PERSPEKTIF …

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAL…

As an important component for human survival, land is a valuable natural resource. Land has evolved from a basic need to a commodity that is owned, managed and used by most people in their daily lives. Apart from its monetary value, land also has cultural and political significance. Therefore, land disputes will always arise in every society. Disputes over who owns a plot of land sometimes …

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN A TERHADAP P SEHUBUNGAN MEMPERLIHATKAN …

Exposing genitals is a sexual crime that can occur anywhere, one of which can occur in public transportation. Angkot, as a form of public transportation, is popular because of its predetermined routes and varying fares. However, the safety of public transport is often not guaranteed, leading to criminal acts such as sexual crimes. One of the sexual crimes that often occurs in public transpo…

PENDAPAT HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DALAM PERS…

Everyone has the potential to become a victim of crime, including both adults and children. Children who become victims of crime within the household may experience prolonged trauma or long-lasting effects. One common form of violence against children in the household is perpetrated by domestic helpers (ART) against their employer's children. Therefore, it is necessary to provide a legal o…

HARMONISASI DALAM PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA: …

Religious freedom is a fundamental human right guaranteed by the constitution and laws in Indonesia. Although the 1945 Constitution and various laws guarantee freedom of religion and worship, its implementation still faces challenges, especially regarding the establishment of houses of worship. Several incidents such as the Ahmadiyah case in Tasikmalaya and GKI Yasmin in Bogor demonstrate …

TEORI-TEORI HUKUM

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6344-49-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 DEW t

METODE MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA ANTARA MAS…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNA ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN BEASISWA ANTARA PENERIMA BEASISWA DENGAN LEMBAGA PENG…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONSINYASI GANTI KERUGIAN DALAM RANGKA PENGADAAN TA…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PROVINSI NUSA TENGGA…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DI LAKUKAN OLEH ERDINA YUSANI TERHADAP TINDAK PIDAN…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345

KEKUATAN SURAT KUASA UNTUK MENJUAL TERHADAP JAMINAN DEBITUR DI BPR SYARIAH AL…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

TIDAK DITERAPKANNYA PASAL 362 KUHP DALAM PERKARA PENAMBANGAN TANPA IZIN (STUD…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI PENGADILAN TANPA NELALUI DEWAN PER…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345

PENERAPAN SISTEM PENUNTUTANTUNGGAL DALAM PENANGANAN TIDAK PIDANA KORUPSI DI H…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PENGGUNAAN NILAI HASH BERDAS…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341

PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (AMICUS CURIAE) TERHADAP KULITAS PUTUSAN H…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341

PEMANFAATAN LISTRIK TENAGA NUKLIR DALAM PARADIGMA TEORI HUKUM PROGRESIF (UTIL…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

KEPASTIAN HUKUM LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH P2TP2A KABUPAT…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345

PENERAPAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT YANG TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN DARI O…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

KEDUDUKAN WALI BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MENURUT…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346

PENERAPAN PASAL 30 AYAT (2) TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI GU…

The prosecutor's office not only has duties and authority in the criminal field, but also has other duties and authority, namely in the civil and state administration fields. Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office explains the role of the Prosecutor in the civil and state administration fields. State Attorney is a prosecutor with special powers,…

PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUK…

This research is motivated by the increasing development of crimes in Indonesia, one of which is stealing. Theft is a criminal offense that is rampant in everyday life. This Memorandum of Law discusses the crime of theft committed by X who is an employee of the Company. The essence of the case is that X is suspected of committing theft, but the stolen goods are stored in a locker and are st…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT.X AKIBAT PERBUATAN MERUBAH INVOICE SE…

In the business world, an invoice, also known as an invoice, is an official financial document issued by a seller to a buyer as proof of purchase of goods and services. Invoices, as a tool for recording business transactions and creating payment obligations, have a central role in ensuring clarity and integrity in every transaction. However, unfortunately, the practice of changing invoices …

KEPASTIAN HUKUM REDISTRIBUSI TANAH NEGARA YANG DIBERIKAN KEPADA PT. QL AGROF…

Land redistribution is one of a series of activities carried out by the government in order to distribute and/or grant land rights to people who are entitled to receive them in accordance with applicable regulations in order to create prosperity for all Indonesian people. In implementing the redistribution of state land former HGU Perkebunan Bojongsari CV. In Sindang Jaya, there are several…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PANTI ASUHAN BUDI…

Children in orphanages are vulnerable to violence. It is important to note that children living in orphanages also have the same right to legal protection as stipulated in Article 58 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. 6 Based on this, the researchers found three problems, namely (1) What forms of violence were carried out by the administrators of the Budi Pertiwi Orphana…

DUALISME PEGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341

PENTINGNYA PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: K…

The number of cases of sexual violence that is currently occurring is getting higher and more extreme. It occurs due to the inability to handle the case. The researcher used a normative juridical research method with a qualitative juridical approach; namely, the obtained data was analyzed using a legal theory approach, legal principles, and a statutory approach. She conducted library resear…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG DIRUGIKAN AKIBAT TIDAK DAPAT M…

The winner of the auction has the right to transfer land rights and control the object of mortgage rights based on the auction minutes issued by the State Property and Auction Services Office (KPKNL). However, in this research, the auction winner did not obtain his rights because the object was still controlled by the debtor. In this research questions. 1) What is the responsibility of the …

PERLINDUNGAN HARTA BAWAAN ISTRI AKIBAT PAILIT MELALUI PERJANJIAN PRA NIKAH D…

Marriage agreements are generally often referred to as prenuptial agreements. But the meaning of each of these agreements is actually different. A prenuptial agreement is an agreement held by the two prospective brides before the marriage takes place. But in the language of law or law, what is often used is a marriage agreement, not a pre-marriage agreement. In the implementation of the co…

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KANDUNGAN IBU YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA DI …

Recent legal regulations on corrections include the protection of the rights of mothers and children, particularly in the context of the detention of women as prisoners, taking into account the special needs, especially regarding children who are still in the womb. This provision is explained in Article 1 paragraph 1 and 2 of Law No. 35 of 2014. The protection of the rights of mothers and …

UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH SMAN 5 KOTA SUKABUMI TERHADAP…

Drug trafficking is very rapid in Indonesia, whose users are both from the lower classes of society with low economic income and the upper class whose economic income is already lucrative. Drugs are drugs that are needed by humans, for scientific purposes such as medical purposes whose use is according to the dosage, but if the use and utilization are not in accordance with the portion and…

KEPASTIAN HUKUM STATUS KEPEMILIKAN TANAH TIMBUL DALAM PROGRAM REFORMA AGRARI…

The Agrarian Reform Program is one of the important efforts in improving the welfare of rural communities, especially in terms of land ownership. In Patimban Village, Subang Regency, the implementation of the agrarian reform program, especially the Land for Agrarian Reform Objects (TORA) Program related to arising land, is a major concern. This research aims to analyze the certainty of land…

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM MENDAPATKAN WARISAN YANG BAGIANNYA SAMA DENG…

Death will definitely be experienced by every human being, the legal consequences that arise from death, one of which concerns the issue of managing the continuity of rights and obligations of heirs. In this case, the division of inheritance often causes problems between one heir and another. In the case examined by researchers that illegitimate children receive the same share of inheritan…

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH DIKAITKAN DE…

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty Godhead. The legal consequences for marriages that do not have a marriage certificate are that legally the husband or wife and any children born cannot take civil legal action relating to their household. Regarding chil…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SETIAWAN TERHADAP PERBUATAN EKSPLOI…

Discriminatory treatment, slavery and exploitation of the weak are becoming problems, especially due to the increasing economic needs. TPPO as a special criminal act is an organized crime with the aim of exploitation. Setiawan’s case is about the impact of labor exploitation at Company X. This Legal Memorandum will discuss the qualification of acts of labor exploitation by a palm oil com…