IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHA…

Dalam praktik penegakan hukum saat ini, banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Masyarakat kerap merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural atau kepastian hukum semata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana …

TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PANGANDARAN …

Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) merupakan suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Dalam praktek terjadi pembalakan liar di kawasan hutan …

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN BATAM DIHUB…

Data yang dilansir oleh berbagai media dan institusi pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa sekitar 20-30 persen dana APBN yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administratif maupun aspek substansinya, hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana prosedur pengadaan barang da…

TINJAUAN JENJANG KARIR DAN PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN U…

Aparatur Sipil Negara atau disingkat menjadi ASN adalah istilah baru dalam dunia pemerintahan yang sudah cukup lama diperkenalkan di Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemerintah yang baik (Good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudk…

HASIL TEMUAN BPK RI PADA DINAS BINA MARGA BERKAITAN DENGAN BUKTI AWAL TINDAK …

Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan yang salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada skripsi ini, yang menjadi identifikas…

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDA…

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan dan narapidana, anak negara dan warga binaan pemasyarakatan lainnya sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi d…

ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERHADAP WISATAWAN DI DAERAH OBJEK WISATA DI HUBUNGK…

Pada hakikatnya kehidupan dan kegiatan manusia mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat ”tidak kekal”. Sifat yang tidak kekal merupakan sifat alami yang tidak dapat dipastikan. Kepastian tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman dalam diri manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi selalu berupaya untuk mengh…

PERUBAHAN SUKU BUNGA PINJAMAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK PANIN BANDUNG DALAM PE…

Cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kredit dianggap sebagai suatu pendorong untuk kelancaran perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia. Salah satu kegiatan kredit yang saat ini diminati masyarakat ialah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Perjanjian KPR yang dibuat antara piha…

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIHU…

Setiap manusia dimanapun mengalami tiga siklus kehidupan yaitu lahir, hidup dan berkembang seperti dewasa, sakit, kemudian pada akhirnya meninggal dunia. Sejak kelahirannya, manusia telah menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum baginya sendiri dan bagi orang lain, timbul hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, dengan kerabatnya, dan dengan masyarakat yang berada dilingkung…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAK…

Angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun jenis kejahatan tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kejahatan berat dan kejahatan ringan. Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus…

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI BADAN LAYA…

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DE…

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap obat tradisional yang diperdagangkan di Indonesia harus…

IMPLEMENTASI RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 20…

Restitusi merupakan suatu hal yang penting dalam rangka perlindungan korban di suatu negara. Di Indonesia sudah diatur mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan, salah satunya ialah hak korban untuk mengajukan ganti rugi melalui restitusi. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Jo PP No. 44 Tahun 2008. Namun pada tahap implementasinya, pemberian restitusi belum optimal. Berdasarkan u…

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN HAKIM ADHOC DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI…

Seiring dengan amat pentingnya keberadaan Hakim Adhoc, terkait dengan kedudukan dan fungsinya dalam kekuasaan kehakiman, menimbulkan berbagai pandangan tentang keberadaan jabatan Hakim Adhoc, apakah merupakan Pejabat Negara atau bukan. Kedudukan Hakim Ad Hoc menjadi tidak adanya kepastian hukum dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dala…

IMPLIKASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PASAL 80 A…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi di bentuknya hak imunitas yang dimiliki anggota DPR RI berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang mana seharus setiap manusia berkedudukan sama di mata hukum, tanpa membedakan kedudukan keturunan, maupun golongan dalam jabatannya. Akan terasa tidak adil apabila jabat…

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA M.RASYID AMRULLAHRAJASA DAN MUHMMAD DWIGU…

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku Muhammad Rasyid Amrullahrajasa (22 tahun ) dan kasus lainnya Muhammad Dwigusta Cahya (19 tahun), Kedua kasus tersebut memiliki banyak kesamaan, mulai dari proses perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, ganti kerugian yang diberikan oleh keluarga terdakwa, serta termasuk pasal yang didakwakan, meskipun dalam putusan yang diberikan ha…

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER ATAS PERMI…

Aborsi atas permintaan pasien tidak dapat dibenarkan, kecuali jika dilakukan dengan semata-mata berdasarkan pertimbangan medis. Norma-norma hukum, agama, dan masyarakat untuk Hippocrates sumpah dan etika medis secara eksplisit menentang aborsi. Meningkatnya jumlah aborsi telah mengancam generasi masa depan; janin tidak bersalah harus mati untuk dosa dua kekasih. Aborsi sangat berbahaya dan bany…

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS KERUSAKAN LINGKUNGA…

Kegiatan pertambangan, di satu sisi merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional, namun apabila dilihat dari sisi lain, banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan hidup, termasuk lingkungan cagar budaya di dalamnya. Kondisi yang telah berlangsung tersebut, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemer…

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LOGO BLUE BIRD SECARA MELAWAN HUKUM OLEH PT.…

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara menjadi sesuatu yang penting keberadaan HKI senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, pada sisi lain terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Hak Merek berarti memi…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSES PEMBUATAN BUKU PELAJARAN DAN BU…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mengatur dan mengatasi adanya buku pelajaran dan buku cerita anak sekolah dasar berkontenkan pornografi , faktor-faktor yang menyebabkan termuatnya pornografi dalam buku pelajaran dan buku cerita anak, dan upaya-upaya penan…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) BERD…

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan nikah, dengan mengajarkan pernikahan yang sah berdasarkan Alqur’an dan As- Sunnah. Sebagaimana pengertian perkawinan itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi pada kenyataanya tidak semua pasangan mampu untuk menciptakan kondisi tersebut, sehinggak akhirnya mere…

DINAMIKA HUKUM ADAT

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-74419-2-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.598 046 BAM h

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6308-79-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.598 046 BAM h

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NO.37/PID.SUS-TPK/…

Terdakwa Samin Tan dijatuhkan vonis dengan putusan bebas karena menurut Majelis Hakim “pemberi gratifikasi” belum diatur secara khusus terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan Nomor37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst terdapat kekeliruan substansial dikarenakan bukan kali pertama seorang pemberi …

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 987K/PID.SUS/2011/MA TENTANG PENERAPAN PRIN…

Penjatuhan hukuman mati tidak dapat mengecilkan bahkan menihilkan prinsipprinsip fair trial, mengingat hukuman mati merupakan hukuman yang tidak dapat diperbaiki jika terpidana dieksekusi. Pengadilan dalam kasus kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus secara cermat memperhatikan semua aturan yang relevan untuk melindungi hak atas fair trial. Prinsip-prinsip fair trial ini telah tertuan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA MELALUI JEJARING SO…

Sehubungan jumlah penduduk yang besar, banyak pula permasalahanpermasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Salah satunya delik Kesusilaan. Jejaring sosial adalah salah satu bentuk perkembangan internet yang paling fenomenal dewasa ini. Kemunculan berbagai situs jejaring sosial memberikan kemudahan bagi setiap orang dan berbagai belahan dunia untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Akan t…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg TE…

Antara Aban dengan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung telah terjalin hubungan keperdataan yaitu perjanjian kredit dengan Akad Murabahah dan atas pinjaman kredit tersebut, Aban telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya. Sengketa yang terjadi antara Aban dengan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung karena terhadap objek jaminan dalam perjanjian …

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA MILITER TERHADAP…

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Setiap ang…

STATUS PERKAWINAN PADA MASA IDDAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 197…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa perkawinan pada masa iddah tidak diperbolehkan karena banyak hal-hal yang dilanggar dalam melangsungkan sebuah perkawinan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Praktek perkawinan yang paling sering ditemui di Indonesia adalah perkawi…

PERAN SERTA DOKTER KANDUNGAN DALAM PERBUATAN ABORSI BERDASARKAN TEORI DEELNEMING

Manusia mengalami perubahan karena perkembangan ilmu pengetahuan. Imbas dari perkembangan tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga kearah negatif. Salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut adalah tindak pidana aborsi. Tindakan aborsi dalam prosesnya, ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain diantaranya dengan bantuan dokter kandu…

HAK NAFKAH TERHADAP ISTERI DAN ANAK DARI PERCERAIAN KARENA ISTERI NUSYUZ BERD…

Perkawinan merupakan lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa dalam satu rumah tangga (keluarga). Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi. Di dalam suatu perkawinan ada kalanya terjadi keadaan tertentu seperti hak dan kewajiban antara suami i…

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN MELALUI WALI YANG TIDAK SAH DI DESA LUB…

Perkawinan merupakan suatu hal penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur baik oleh hukum agama maupun negara. Salah satu syarat sahnya perkawinan yaitu adanya wali nikah yang sah, karena dalam hukum perkawinan, wali nikah merupakan rukun yang berarti harus ada bagi calon mempelai wanita sebagai seseorang yang…

PENUTUPAN SALURAN LIMBAH OLEH DAN SEKTOR 21 TERHADAP PABRIK TEKSTIL DI DAERAH…

Sungai Citarum merupakan anak sungai DAS Citarum Hulu yang digunakan untuk sumber air baku air minum, irigasi dan perikanan di Kota Bandung. Sungai Citarum yang melewati Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung berpotensi tercemar oleh limbah dari sektor domestik. Namun saat ini belum ada informasi mengenai beban pencemar terhadap Sungai Citarum dari sektor domestik. Oleh kar…

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINANA YANG DILANGSUNGKAN 2 KALI MENURUT AGAM…

Perkawinan di Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama yang ada bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Di Indonesia bukanlah tidak mungkin apabila terjadi perkawinan antar agama, perkawinan antar agama biasanya dilakukan dengan cara salah satu pihak harus tunduk pada salah satu agama yang dianutnya ataupun mereka harus melangsun…

GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SUKAMAHI KABUPATEN BOG…

Paradigma ganti rugi cenderung bermakna bahwa pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian sebelum pelepasan tanahnya untuk kepentingan umum. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan umum) sebagai suatu landasan hukum bagi pemerintah yang akan melakukan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum da…

KESALAHAN PROSEDUR INFORMED KONSENT OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DIHUBUNGKAN D…

Penelitian ini mengkaji tentang kesalahan prosedur Informed Consent yang dilakukan oleh Dokter terhadap pasien. Dalam hal ini, kesalahan tindakan medik yang dilakukan oleh Dokter termasuk ke dalam Malpraktik medik dalam pelayanan kesehatan dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari tenaga kesehatan maupun Rumah sakit yang melakukan k…

PELAKSANAAN KEPUTUSAN BPSK YANG TIDAK DIJALANKAN OLEH DEVELOPER AKIBAT WANPRE…

Maraknya akan kebutuhan tempat tingga membuat developer selaku pelaku pembangunan membangun apartemen sebagai alternatif kebutuhan konsumen akan tempat tinggal, namun developer tidak sepenuhnya melakukan apa yang seharusnya yang telah disesuaikan di dalam perjanjian jual-bel dengan konsumen salah satu contohnya ialah pembangunan yang tidak kunjung selesai mengakibatkan kerugian bagi konsumen di…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI RUMAH SUSUN DARI TINDAKAN PEMBONGKARAN YANG…

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alernatif yang sangat tepat untuk menjawab permasalahan tentang pengadaan perumahan dengan pembangunan rumah susun, pemanfaatan dan penggunaan tanah dapat dikurangi, namun kebutuhan akan perumahan tetap tersedia. Dengan pembangunan rumah susun, maka kota memiliki banyak persediaan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk membangun taman-taman kota dan…

PENDAFTARAN TANAH YANG DIPEROLEH KARENA DALUWARSA ( VERJARING ) DIHUBUNGKAN D…

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang diselenggarakan mulai tanggal 24 September 1961 menjadi dasar pendaftaran tanah secara serentak meliputi seluruh wilayah Indonesia. Namun, meskipun begitu bukan berarti tidak terdapat masalah terhadap pendaftarannya. Karena Indonesia mayoritas menganut ketentuan hukum adat, masih banyak tanah-tanah yang tidak memiliki alat bukti tertulis terhadap tanah…

INDIA INSIDE THE EMERGING CHALLENGE TO THE WEST

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-1-4221-5875-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

338.0640954 KUM i

PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945

Edisi

3

ISBN/ISSN

979-561-432-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.029 SAI p

AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL LAW.

Edisi

8

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341 STA i

HUKUM DAN EKONOMI

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-511-069-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

330.026 SAL h

REKONSTRUKSI ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN | GEEN STRAF ZONDER SCHULD

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-03-7684-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ROM r

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN | MASALAH DAN PEMECAHAN

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-511-301-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 MAR t

KEBUDAYAAN MENTALITAS DAN PEMBANGUNAN

Edisi

12

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

306 KOE k

PANCASILA PERJALANAN SEBUAH IDEOLOGI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.5 ABD p

HUKUM PERDATA I "BUKU PANDUAN MAHASISWA"

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-511-403-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SUH h

HIMPUNAN PERATURAN 2 PAJAK PENGHASILAN (PPH) 1995-1996

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-637-890-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 GUN h

PEREKONOMIAN INDONESIA

Edisi

4

ISBN/ISSN

979-511-575-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SUR p