TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP VIKTIMISASI SEKUNDER KORBAN TINDAK PID…

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik mengkategorikan salinan putusan sebagai informasi publik. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam bagian VI mengenai Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Te…

UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999 (UU. NO. 22. 25 DAN 28-1999) DILENGKAPI JUK…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.15 UND

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/003 T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MPR k

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DI…

/ACA?>3:/3

PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKART…

Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam upaya pembebasan tanah guna pembangunan bandar udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo ini, banyak pihak menilai bahwa proses penyelesaian sengketa ini masih belum seluruhnya mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak tidak sesuatu dengan ketentuan pemberian ganti kerugian sesuai Pasal 36 Undang-Undang N…

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN JUAL BEL…

Peraturan mengenai levering di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukumnya hanyalah sejauh kewajiban dan proses beralihnya levering tersebut. Permasalahan yang terjadi antara toko fashion online x dengan pembeli nya menyebabkan sebuah permasalahan hukum berupa ketidakpastian waktu levering. Tidak diaturnya kepastian waktu levering di dalam KUHPerdata dikaitkan dengan per…

TUNTUTAN HUKUM PAHALA SETYA LUMBAN BATU (HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN) TERHA…

ABSTRAK Salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) adalah setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 19…

IMPLEMENTASI DIVERSI YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM KASUS PENCABULAN ANAK OLEH…

Sistem Peradilan Pidana Anak menyiratkan digunakannya pendekatan restorative justice atau keadilan melalui sistem diversi, peraturan ini mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum, diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya penyelesaian melalui re…

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN MOBIL DINAS UNTUK KEPENTINGA…

Semakin maraknya penggunaan kendaraan dinas diluar kepentingan dinas di Kota Cimahi menandakan lemahnya instrument hukum pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi terhadap penggunaan aset daerah, padahal sebagaimana diketahui bahwa, penggunaan kendaraan dinas bukan pada peruntukannya merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Penggunaan kendaraan dinas diluar jam dinas dianggap hal yang b…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA …

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan �tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara�. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah dijaga dan dipertahankan keamanannya dari Sabang sampai Merauke (Papua), dan ini adalah harga mati. Keutuhan NKRI harus dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang bermaksud untuk memecah belah dan memi…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NO.02/PDT.SUS/2015/PN.SPG TENTA…

Peminjaman nama perusahaan adalah seseorang yang menggunakan nama perusahaan orang lain untuk mengikuti proses lelang dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang namanya dipinjam tersebut, hal ini dilakukan karena si peminjam tidak mempunyai perusahaan yang memenuhi syarat yang di tenderkan. Peminjaman nama perusahaan tersebut menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya seperti dalam kasus an…

TANGGUNG JAWAB HUKUM KLIEN TERHADAP PEMBAYARAN TARIF ADVOKAT ATAS PERIKATAN J…

Hubungan hukum antara advokat dengan klien pada dasarnya tidak seimbang, dimana pada umumnya klien lemah dalam posisi pemahaman hukum. Tetapi, melalui perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak akan ditentukan, sehingga kepentingan klien dan advokat menjadi terlindungi. Perjanjian diawali dengan adanya proses tawar menawar, termasuk dalam hal pembayaran honorarium jasa advokat. Penentu…

KONSEPSI NEGARA HUKUM

Edisi

2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 YUN k

KANDASNYA PERPPU DAN MASA DEPAN MK

Edisi

CET. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 SAL k

EXPLANATION IN SOCIAL SCIENCE A CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF EXPLANATIONS AND THE…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

300 BRO e

HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA | ESENSI DAN TEORI

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-231-789-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.06 HAR h

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO “OMESH dan FRODO” DI ACARA HITAM PUTIH T…

Fotografi merupakan salah satu dari bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya di lapangan sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta yang merupakan hak milik seorang pencipta, yang dalam hal ini disebut fotografer. Penayangan potret Omesh dan anjing peliharaannya Frodo oleh Trans…

IMPLEMENTASI MENGENAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK BERDA…

Partai politik merupakan bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Maka dari itu, kebebasan berserikat merupakan hak yang sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Semua itu merupakan jaminan dari aturan hukum yang ada di Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Meskipun demikian, seiring berjalannya kebebasan bers…

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RI…

Kekayaan alam negara Indonesia berupa bumi dan air dan kekayaan dalam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan kekayaan alam tersebut tidak dilakukan secara berlebihan melainkan dalam batasan yang telah ditentukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan s…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA SUAMI MENINGGALKAN ISTRI …

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat putusnya perkawinan dapat dikarenakan suami meninggalkan istrinya. Sehingga mengakibatkan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut…

PENERAPAN PASAL 1 AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UND…

Asas legalitas berkaitan dengan asas Lex Temporis Delicti yaitu suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan, tetapi di dalam praktek terdapat kasus PT. Kahatex dimana putusan hakim tidak menerapkan asas lex temporis delicti, sedangkan asas tersebut merupakan asas dasar (legalitas) dalam Hukum Pidana Indonesia. Permasalahan yang …

KETIDAKPASTIAN WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati sangat berkaitan sekali dengan hak asasi manusia. Dimana proses menunggu untuk dieksekusi pidana mati sendiri sangat menyakitkan bagi terpidana dan menimbulkan fenomena masa tunggu eksekusi pidana mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan diperlukannya kepastian waktu eksekusi pidana mati, ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam …

HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT | PEWARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3465-88-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 SUR h

HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 HUK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 - TENTANG SISTEM PERADIL…

Edisi

.

ISBN/ISSN

.

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 KOM u

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-91481-6-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ILH p

BUNGA RAMPAI KOMISI YUDISIAL DAN REFORMASI PERADILAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.115 YUD b

JURNAL YUDISIAL VOL.07 NO.03 DESEMBER 2014 | LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS

Edisi

-

ISBN/ISSN

1978-6506

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 YUD

MODEL III PENGANTAR HUKUM DAN KEPENDUDUKAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

304.6 RAH m

PENERAPAN KODE ETIK POLRI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN T…

Polri sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalaninya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan pe…

TANGGUNGJAWAB DEVELOVER PT. MUTIARA DAGO TERHADAP PEMBELI APARTEMEN GRAND DAG…

Semakin sempitnya lahan untuk pemukiman di perkotaan, maka diciptakan bangunan vertikal. Bangunan vertikal ini merupakan suatu hal yang baru, karena status kepemilikan tanah untuk berdirinya suatu bangunan menjadi hal yang tidak melekat. Hampir keseluruhan developer apartemen melakukan penjualan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan, permasalahan akan muncul jika janji developer kepada …

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI …

Sepanjang perjalanan sejarah, Aceh merupakan salah satu wilayah yang tidak pernah sepi dari gejolak dan dinamika sosial politik. Pada paska terjadinya tsunami gejolak politik dan dinamika sosial beragsur membaik sebuah perjanjian kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah RI yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Isi perjanjian Helsinki membahas tentang aturan-aturan bar…

PERAN FUNGSI DAN TUGAS BINMAS DIWILAYAH DESA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEP…

Kepolisian di tingkat kantor polisi adalah untuk melayani orang-orang yang umumnya berada pada tingkat yang lebih rendah (orang pada umumnya). Pada tingkat ini, banyak konflik atau gangguan keamanan di jalan terjadi (kejahatan jalanan) yang khawatir orang menimbulkan rasa takut dan bahkan mengganggu atau merusak produktivitas rakyat. Pada tingkat polisi, polisi diharapkan untuk menjadi mitra ma…

MODEL I PENGANTAR HUKUM DAN KEPENDUDUKAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.083 HUT m

KONTRIBUSI PEMIKIRAN UNTUK BANGSA (SEBUAH BUNGA RAMPAI)

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-979-8973-73-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.01 LEM

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA (SUATU POKOK BAHASA)

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8973-05-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.13 KAH p

FILSAFAT HUKUM KOLONIAL MILENIAL

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 YAD f

EKONOMI KOPERASI (IDEOLOGI TEORI DAN PRAKTIK BERKOPERASI)

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8973-25-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334 IND e

MENDAKI PUNCAK KEILMUAN MENJADI MENARA AIR KEHIDUPAN (BUNGA RAMPAI ORASI GURU…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-71889-0-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.005 LEM m

PRESENTASI HASIL PENELITIAN HIBAH PROGRAM DESENTRALISASI, SENTRALISASI DAN HI…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8793-80-6

Deskripsi Fisik

iv + 213 hlm ; 20,4 x 28,5 cm

Judul Seri

3400.72 LEM p

No. Panggil

3400.72 LEM p

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DARI L…

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan…

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM S…

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum dan Keadilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan kedudukannya secara ideal dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pasal 19 Ayat (20) jo Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak I…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. …

Penyalahgunan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun Untuk mengelabuhi pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi…

PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURA…

Banyaknya asset daerah yang tidak jelas keberadaannya serta peruntukannya dan pertanggungjawabannya secara penuh terhadap barang tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Daerah dan menimbulkan ketidakberaturan dalam Pemerintahan Daerah akibat ketidak-taatan terhadap peraturan-peraturan oleh aparatur Negara. Permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah …

PEMBUKTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MEN…

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern, kekurangpahaman aparat penyidik dalam bidang tindak pidana media sosial (cybercrime) membuat proses penyidikan menjadi lama dan sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar asusila, porno…

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 SYU s

ILMU BUDAYA DASAR KUMPULAN ESSAY MANUSIA DAN BUDAYA

Edisi

6

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

301 HAB i

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH MILIK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUP…

Tanpa adanya peraturan yang tegas maka tanah sering menjadi malapetaka bagi manusia, baik disebabkan perbuatan hak, yang menimbulkan perselisihan ataupun penggunaan yang salah, dan juga sering kali terjadi perselisihan yang berkenan dengan hubungan hukum antara orang dengan tanah, misalnya tentang keabsahan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Potret konflik agaria dinegeri ini da…

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH ANTARA BIBI DAN KEPONAKAN DITINJAU DARI U…

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi. Didalam agama Islam syaratsyarat perkawinan akan menimbulkan la…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA AN…

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil …