TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN DIGITAL VIDEO DISC (DVD) POR…

Perkembangan teknologi meliputi berbagai bidang, salah satu di antaranya perkembangan dalam bidang komunikasi, teknologi ini makin hari makin berkembang seakan-akan menjadi suatu tuntutan yang harus diikuti. Teknologi semakin berkembang karena masyarakatpun selalu berkembang. Teknologipun mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Walaupun demikian kemajuan teknologi apapun termasuk kemaju…

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK TERHADAP PENGUSAHA JASA PENGGUN…

Listrik amatlah penting dalam kehidupan masyarakat karena listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, dimana aktivitas mereka sehari-hari tergantung pada listrik, mulai dari alat-alat rumah tangga sampai alat-alat industri berat. Dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pasokan listrik menjadi sangat terbatas. Sedangkan permintaan konsumen akan listrik sangat tinggi. Dan inilah yan…

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG N…

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, perkembangan munculnya lembaga-lembaga baru sebagai wujud dilakukannya perubahan UUD Negar…

PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKU…

Kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan Anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorat…

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM …

Upaya hukum peninjauan kembali dalam kuhap merupkan sarana dan usha untuk menegakan keadilan dari suatu putusan hakim yang di rasa tidak mencerminkan keadilan, dalam hal ini selalu ada kemungkin kekeliruan atau khilafan yang dilakukan oleh hakim namun dalam hal ini kuhap hanya memberikan upaya hukum peninjauan kembali hanya kepada terpidana dan ahli warisnya,sedangkan jaksa tidak di atur kewena…

ENCYCLOPEDIA OF SOCIOLOGY

Edisi

1

ISBN/ISSN

0-02897051-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

301.03 ENC

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SINAR LASER UNTUK PERAWATAN KEC…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 PUS p

PERAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL) DI K…

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, salah satu pembangunan di Indonesia adalah pembangunan industri di kawasan industri Leuwi Gajah. Adanya kegiatan produksi industri-industri di Leuwi…

DISPARITAS PENUNTUTAN KPK DALAM PENERAPAN PASAL SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT …

KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan kasus korupsi seperti kasus suap dan gratifikasi. KPK sudah optimal melakukan tugasnya sehingga kasus korupsi telah banyak terungkap dari tahun ke tahun. Dalam membuat dakwaan di beberapa perkara tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum KPK mendakwa pelaku tindak pidana baik dalam perkara sama ataupun berbeda dengan pasal yang sama. Tetapi d…

PELAKSANAAN PAKSA BADAN (GIJZELING) DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN D…

Dalam perkara kepailitan suatu perusahaan, dikenal adanya Paksa Badan atau Gijzeling, yaitu penahanan terhadap Debitor Pailit yang beritikad tidak baik dalam memenuhi kewajibannya, namun pada prakteknya sejak Paksa Badan diberlakukan kembali lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan dan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan …

KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI PERKARA TILANG AKIBAT PERKARA TERLA…

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, sebagian besar masyarakatnya menggunakan kendaraan pribadi pada setiap harinya untuk beraktivitas. Karena banyaknya pengguna kendaraan pribadi sehingga dapat memperbanyak pengguna jalan raya. Dengan padatnya pengguna jalan raya tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah dibuat. Pelanggaran lalu …

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA | PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DAN TRANSFORMATIF

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-979-007-906-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 BAM p

ARBITRASE LUAR NEGERI DAN PEMAKAIAN HUKUM INDONESIA

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-899-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.09 GAU a

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SE…

Seiring meningkatnya kegiatan bisnis di era globalisasi dan modernisasi saat ini dengan banyaknya transaksi bisnis syariah yang tidak lepas akan terjadinya konflik yang berujung sengketa. Untuk itu diperlukan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efesien, dengan biaya murah. Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARIAH CARD SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH BERDA…

Syariah Card sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu, merupakan sistem pembayaran yang berkembang dengan pesat dikarenakan keamanan dari risiko membawa uang tunai dalam jumlah banyak, efisien, cepat dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan. Bank syariah melirik produk pembiayaan konsumer tersebut sebagai salah satu produk jasa yang ditawarkan. Ada batasan sangat penting yang haru…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN…

Dalam mewujudkan kepeliharaan dan kesinambungan dalam bidang pertanian , maka pemerintah mengeluarkan Undang � Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Pasal 13 Undang � Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Pe…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PNS YANG INGIN BERPOLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG �…

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami mengenai pelaksanaan pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, juga untuk mengetahui, menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan cara penyelesaiannya serta bagaimana akibat hukum yang timbul bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poliga…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENC…

Pengaruh minuman keras bukan hanya berbahaya bagi kehidupan generasi muda saja, tetapi mereka adalah bahaya nasional yang dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama masing-masing pihak seperti orang tua, guru, penegak hukum, pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bahaya ketergantungan mengkonsumsi minuman keras demi kelangsungan har…

PENYALAHGUNAAN ASET NEGARA DALAM BENTUK JARINGAN SATELIT UNTUK KEPENTINGAN KO…

Kejahatan korupsi saat ini sudah menyebar kesegala bidang, tidak terkecuali dalam bidang telekomunikasi sebagaimana dilakukan oleh IM2. IM2 telah menyalahgunakan pita frekuensi 2.1 Ghz, dan secara melawan hukum beroperasi pada jaringan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti, bagaimana Undang-Undang Telekomunikasi jo Peraturan Mente…

KAJIAN YURIDIS TRADISI MERARIQ PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK DALAM PERSPEKTIF …

Tradisi merariq tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawa larinya si gadis seringkali menimbulkan konflik terbuka diantara mereka. Para orangtua yang anak perempuannya dilarikan (diculik) bisa menolak untuk menikahkan dan menjadi wali bagi anak perempuannya.. Dari permasalahan tersebut terdapat pertanyaan sebagai berikut : Apakah melakukah …

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP VIKTIMISASI SEKUNDER KORBAN TINDAK PID…

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik mengkategorikan salinan putusan sebagai informasi publik. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam bagian VI mengenai Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Te…

UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999 (UU. NO. 22. 25 DAN 28-1999) DILENGKAPI JUK…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.15 UND

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/003 T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MPR k

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DI…

/ACA?>3:/3

PENYELESAIAN GANTI RUGI ATAS PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL YOGYAKART…

Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam upaya pembebasan tanah guna pembangunan bandar udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo ini, banyak pihak menilai bahwa proses penyelesaian sengketa ini masih belum seluruhnya mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak tidak sesuatu dengan ketentuan pemberian ganti kerugian sesuai Pasal 36 Undang-Undang N…

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN JUAL BEL…

Peraturan mengenai levering di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukumnya hanyalah sejauh kewajiban dan proses beralihnya levering tersebut. Permasalahan yang terjadi antara toko fashion online x dengan pembeli nya menyebabkan sebuah permasalahan hukum berupa ketidakpastian waktu levering. Tidak diaturnya kepastian waktu levering di dalam KUHPerdata dikaitkan dengan per…

TUNTUTAN HUKUM PAHALA SETYA LUMBAN BATU (HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN) TERHA…

ABSTRAK Salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) adalah setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1) UUD 19…

IMPLEMENTASI DIVERSI YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM KASUS PENCABULAN ANAK OLEH…

Sistem Peradilan Pidana Anak menyiratkan digunakannya pendekatan restorative justice atau keadilan melalui sistem diversi, peraturan ini mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum, diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya penyelesaian melalui re…

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN MOBIL DINAS UNTUK KEPENTINGA…

Semakin maraknya penggunaan kendaraan dinas diluar kepentingan dinas di Kota Cimahi menandakan lemahnya instrument hukum pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi terhadap penggunaan aset daerah, padahal sebagaimana diketahui bahwa, penggunaan kendaraan dinas bukan pada peruntukannya merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Penggunaan kendaraan dinas diluar jam dinas dianggap hal yang b…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA …

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan �tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara�. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah dijaga dan dipertahankan keamanannya dari Sabang sampai Merauke (Papua), dan ini adalah harga mati. Keutuhan NKRI harus dijaga dan dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang bermaksud untuk memecah belah dan memi…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NO.02/PDT.SUS/2015/PN.SPG TENTA…

Peminjaman nama perusahaan adalah seseorang yang menggunakan nama perusahaan orang lain untuk mengikuti proses lelang dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang namanya dipinjam tersebut, hal ini dilakukan karena si peminjam tidak mempunyai perusahaan yang memenuhi syarat yang di tenderkan. Peminjaman nama perusahaan tersebut menimbulkan masalah dalam pelaksanaanya seperti dalam kasus an…

TANGGUNG JAWAB HUKUM KLIEN TERHADAP PEMBAYARAN TARIF ADVOKAT ATAS PERIKATAN J…

Hubungan hukum antara advokat dengan klien pada dasarnya tidak seimbang, dimana pada umumnya klien lemah dalam posisi pemahaman hukum. Tetapi, melalui perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak akan ditentukan, sehingga kepentingan klien dan advokat menjadi terlindungi. Perjanjian diawali dengan adanya proses tawar menawar, termasuk dalam hal pembayaran honorarium jasa advokat. Penentu…

KONSEPSI NEGARA HUKUM

Edisi

2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 YUN k

KANDASNYA PERPPU DAN MASA DEPAN MK

Edisi

CET. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 SAL k

EXPLANATION IN SOCIAL SCIENCE A CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF EXPLANATIONS AND THE…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

300 BRO e

HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA | ESENSI DAN TEORI

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-231-789-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.06 HAR h

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO “OMESH dan FRODO” DI ACARA HITAM PUTIH T…

Fotografi merupakan salah satu dari bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya di lapangan sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta yang merupakan hak milik seorang pencipta, yang dalam hal ini disebut fotografer. Penayangan potret Omesh dan anjing peliharaannya Frodo oleh Trans…

IMPLEMENTASI MENGENAI PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK BERDA…

Partai politik merupakan bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Maka dari itu, kebebasan berserikat merupakan hak yang sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Semua itu merupakan jaminan dari aturan hukum yang ada di Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Meskipun demikian, seiring berjalannya kebebasan bers…

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RI…

Kekayaan alam negara Indonesia berupa bumi dan air dan kekayaan dalam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan kekayaan alam tersebut tidak dilakukan secara berlebihan melainkan dalam batasan yang telah ditentukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan s…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA SUAMI MENINGGALKAN ISTRI …

Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat putusnya perkawinan dapat dikarenakan suami meninggalkan istrinya. Sehingga mengakibatkan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut…

PENERAPAN PASAL 1 AYAT 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UND…

Asas legalitas berkaitan dengan asas Lex Temporis Delicti yaitu suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan, tetapi di dalam praktek terdapat kasus PT. Kahatex dimana putusan hakim tidak menerapkan asas lex temporis delicti, sedangkan asas tersebut merupakan asas dasar (legalitas) dalam Hukum Pidana Indonesia. Permasalahan yang …

KETIDAKPASTIAN WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati sangat berkaitan sekali dengan hak asasi manusia. Dimana proses menunggu untuk dieksekusi pidana mati sendiri sangat menyakitkan bagi terpidana dan menimbulkan fenomena masa tunggu eksekusi pidana mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan diperlukannya kepastian waktu eksekusi pidana mati, ketidakpastian waktu eksekusi pidana mati dalam …

HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT | PEWARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3465-88-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 SUR h

HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 HUK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 - TENTANG SISTEM PERADIL…

Edisi

.

ISBN/ISSN

.

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 KOM u

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-91481-6-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 ILH p

BUNGA RAMPAI KOMISI YUDISIAL DAN REFORMASI PERADILAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.115 YUD b

JURNAL YUDISIAL VOL.07 NO.03 DESEMBER 2014 | LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS

Edisi

-

ISBN/ISSN

1978-6506

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 YUD

MODEL III PENGANTAR HUKUM DAN KEPENDUDUKAN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

304.6 RAH m

PENERAPAN KODE ETIK POLRI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN T…

Polri sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalaninya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan pe…