ZAKAT ATAS HADIAH UNDIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRAK Memperoleh harta bukan hanya melalui jual beli, menerima warisan, wasiat, bekerja untuk mendapatkan upah, akan tetapi bisa diperoleh melalui undian berhadiah, mengingat akhir-akhir ini cukup marak penyelenggaraan undian berhadiah, baik melalui media cetak maupun elektronik. Undian berhadiah dilakukan melalui beberapa cara, antara lain undian berhadiah dengan cara pembelian barang at…

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Edisi

CET. 4,5,6,8

ISBN/ISSN

979-96055-9-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SOE h

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2021/PN.BDG TENTANG VONIS RINGAN TER…

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakteristik sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Modus operandi korupsi yang berkembang dalam sistem hukum pidana saat ini adalah gratifikasi. Gratifikasi dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila pemberian ditujukan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat yang diberi hadiah, dilakukan sehubungan dengan…

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PEMENJARAAN TANPA REHABILITASI MEDIS MAUPUN REHABIL…

Dalam proses peradilan anak, terdapat prinsip yang menyatakan jika kepentingan terbaik bagi anak haruslah dipandang sebagai of paramount importence (memperoleh tingkat prioritas yang paling tinggi) di dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan anak agar keselamatan dan kesehatan anak dapat diwujudkan. Anak yang menyalahgunakan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa korban…

WANPRESTASI PELAKU USAHA BISNIS EATSAMBEL TERHADAP TIKTOKERS DALAM PERJANJIAN…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/65177/

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MEG w

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE KOSMETIK IMPOR ILEGAL…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/65176/

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SYI p

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS DIH…

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu penetapan ahli waris yang sudah berkekuatan hukum tetapi diajukan gugatan oleh pihak yakni pemohon yang merasa keberatan terhadap penetapan tersebut karena ada pihak pemohon yang berhak dapat harta warisan namun, tidak tercantum di dalam penetapan. Oleh karena itu, pemohon mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris dan Majelis Hakim menerima serta…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARK…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/65167/

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MEG a

ANALISIS TERHADAP DOKTER SPESIALIS YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK BER…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 VIR a

AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LIMBAH KAYU JATI ANTARA …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/65157/

Judul Seri

-

No. Panggil

346 DEN a

HUKUM PENITENSIER

Edisi

CET.1

ISBN/ISSN

978-602-3650-47-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 MAR h

PERBANDINGAN HIR DAN RBG SEBAGAI HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-602-14978-8-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 EFA p

MAHIR MENULIS LEGAL MEMORANDUM EDISI PERTAMA

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-979-3925-99-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.072 SYA m

TINJAUAN TEORI RETRIBUTIF PENERAPAN PEMIDANAAN PADA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP…

Kasus kejahatan Tindak Pidana korupsi merupakan ancaman yang nyata di Indonesia kian meningkat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus walaupun di masa Pandemi Covid-19, Sistem Pemidanaan yahng diterapkan di Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi masih terkesan lambat,Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1).Bagaimana Implementasi konsep teori pemidanaan pada…

KEDUDUKAN FISKUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK DI KEJAK…

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri. Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang tunduk pada undang-undang perpajakan dan tidak menerima kompensasi. Pejabat pajak yang memiliki hak untuk memungut pajak dari wajib pajak adalah Fiksus. Seorang fiksus melakukan perekayasaan …

PENEGAKAN HUKUM PADA PELANGGARAN KODE ETIK KEJAKSAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/65136/

Judul Seri

-

No. Panggil

345 DEM p

PENCANTUMAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG…

Keberadaan Asas Legalitas Formil di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini kurang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia juga menganut keberasaan hukum tidak tertulis sebagai pedoman baik dan buruk pada kehidupan mereka sehingga bagi seseorang yang melanggar hukum tidak tertulis tersebut dapat dikenakan sanksi ses…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT. LAZADA INDONESIA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI O…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/63308/

Judul Seri

-

No. Panggil

346 RAJ p

KEPASTIAN HUKUM PEMENANG LELANG ATAS OBJEK LELANG BERDASARKAN PASAL 6 JO PASA…

Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang paling fundamental adalah mudah dan pasti dalam eksekusinya, karena eksekusi objek Hak Tanggungan berada di tangan kreditor. Eksekusi sertipikat Hak Tanggungan mudah karena adanya kekuasaan kreditor untuk menjual objek Hak Tanggungan jika debitor wanprestasi tanpa persetujuan debitor serta perintah dari Pengadilan Negeri…

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-979-007-931-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 IBN h

PERADILAN AGAMA INDONESIA | SEJARAH, KONSEP DAN PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1642-21-4

Deskripsi Fisik

UKURAN : 15,5 X 23 CM

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 ERF p

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1 | PENGETAHUAN DASAR HUKUM DAGANG

Edisi

13

ISBN/ISSN

979-428-232-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 PUR p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM …

Transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 adalah upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebagaimana program baru lainnya, BPJS Kesehatan belum dapat memberikan hasil yang optimal khususnya bagi Peserta BPJS Kesehatan, bahkan telah terjadi penolakan pelayanan Kese…

HUKUM WARIS INDONESIA | DALAM PERSPEKTIF ISLAM, ADAT, DAN BW

Edisi

KEEMPAT

ISBN/ISSN

978-979-3304-36-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 SUP h

HUKUM AGRARIA

Edisi

3

ISBN/ISSN

978-602-1311-78-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 OKA h

KEDUDUKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG MUSNAH AKIBAT TERKENA BENCANA …

Dalam Penelitian ini terjadi peristiwa pihak A meminjam sejumlah uang kepada Pihak B yaitu Bank BRI KC Kabanjahe Sumatera Utara dengan jaminan tanah yang dibebani Hak Tanggungan namun seiring berjalannya waktu area tanah yang dijaminkan tersebut terkena bencana alam (overmacht) sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan karena objek hak tanggungan tersebut rusak. Jaminan diperlukan dalam pe…

STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN SANKSI SOSIAL BERUPA HINAAN MASYARAKAT SEBAGAI…

Indonesia merupakan Negara Hukum. Konstitusi di pimpin oleh para pejabat negara sebagaimana yang tercantum dalam UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Para pejabat atau seseorang ditunjuk dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk dapat bisa menduduki posisi pada jabatan tertentu dalam badan publik. Namun, semakin tinggi posisi yang disandang besar peluangnya untuk menyalahgu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PEMBAYARAN UPAH YANG MENGALAMI PENUNDAAN TERHADAP …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/65080/

Judul Seri

-

No. Panggil

346 FEB p

ASAS ITIKAD BAIK PELAKU USAHA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN SIS…

Itikad baik merupakan kepatutan dan kelayakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itikad baik menjadi dasar dalam setiap perjanjian baik dalam pra perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan pasca perjanjian. Khususnya perjanjian jual beli online dengan sistem pembayaran cash on delivery yang dalam pelaksanaan perjanjiannya, itikad baik antar pelaku usaha dan konsumen menjadi hal yang sangat kr…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ND SEBAGAI KORBAN TABRAK LARI DALAM KECEL…

Tabrakan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang mana seharusnya kendaraan yang melaju kencang yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian akibatnya harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik itu menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat ataupun meninggal dunia. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti me…

ILMU HUKUM

Edisi

CET. 5, 8

ISBN/ISSN

979-414-600-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 RAH i

PENDAPAT HUKUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN KECELAKAN LALU LINTA…

Fakta menunjukan bahwa banyak terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban dan rusaknya kendaraan, disebabkan oleh rusaknya jalan akibat kurangnya pemeliharaan jalan. Salah satu contoh peristiwa kecelakaan terjadi di Kabupaten Subang tepatnya di jalan Ciasem Hilir yang menimbulkan tewas dan korban luka. Permasalahan dalam memorandum hukum ini adalah bagaimana kecelakaan yang terjadi akibat kerusa…

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN BANGSA

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-044-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

323.6 MAR p

PEMBERANTASAN KORUPSI | FUNGSI DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO…

Edisi

CET. 1

ISBN/ISSN

978-602-1311-57-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

353.4 MUI p

PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN EKSEKUSITANAH DI LUWUK KABUPATEN BANG…

Kebutuhan terhadap tanah telah memunculkan berbagai konflik'sengketa. baik antar perorangan maupun suatu kelompok terkait. Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui eksekusi tanah yang berlandaskan kepada amar (dictum) putusan pengadilan. Hal ini merupakan asas yang harus ditaati semua pihak. Eksekusi yang hendak dijalankan pengadilan tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Namun pelaksa…

HAK REPARASI SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DARI P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6215-71-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 KET h

AKIBAT HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEM…

Sertipikat merupakan alat bukti terhadap hak atas tanah yang kuat dan mengikat. Dalam praktiknya seringkali terjadi adanya sertipikat ganda yang disebabkan adanya cacat hukum ketidakcermatan dan ketidaktelitian dalam pemeriksaan permohonnan pendaftaran sertipikat tanah. Maka dari itu ada pihak yang dirugikan atas pemegang asli hak tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor…

LOGIKA

Edisi

15

ISBN/ISSN

979-421-398-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

160 MUN l

LOGIKA

Edisi

3

ISBN/ISSN

979-414-456-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

160 SOM l

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KHUSUSNYA PEREMPU…

Perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan, itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengk…

MASALAH PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA DLM PERSPEKTIF HUKUM

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MEL m

RELEVANSI KEPASTIAN HUKUM DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

979-3451-21-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MUD r

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-372-893-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 TOP a

SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA | TINJAUAN TEORITIS, PRAKTIS, PERBANDIN…

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-602-6322-53-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.014.309.598 DIN s

KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA | PENGERTIAN ALIRAN TEORI DAN PERKEMBANGANNYA

Edisi

II

ISBN/ISSN

978-602-60257-1-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ABI k

PEMBAHARUAN HUKUM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-32-8

Deskripsi Fisik

15,5 x 23 cm; hal: xiv + 186 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 PRA p

PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PIDANA TERHADAP INDIKASI PENELAN…

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya normanorma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak ditegakkan, untuk mengurangi maraknya kasus penelantaran anak. Penegakan hukum tentang penelantaran anak dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan terhadap Lembaga-lembaga perlindungan anak, memperk…

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

979-3576-36-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 MUB p

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-7060-56-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 NAS p

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DUNAMIKA PEMBENTUKAN HUKUM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-7973-21-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 ROS P