PERILAKU SOPAN SEBAGAI PERTIMBAGAN KEADAAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERK…

Permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan, pada hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan dampak dari perbuatan Rachel Vennya sebagai public figure yang memberikan dampak buruk atau contoh yang tidak baik bagi masyarakat, karena Rachel Vennya …

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Edisi

CET. 1

ISBN/ISSN

978-979-518-551-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KEN s

ETIKA POLITIK

Edisi

CET. 1

ISBN/ISSN

978-602-19824-2-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320 SYA e

SERI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA | MENGENAL NARKOBA, JENIS, DAN PENCEGAHAN PENYAL…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1348-86-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 PAR m

CYBERLAW DAN HAKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Edisi

3

ISBN/ISSN

979-3304-19-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.604 82 RAM c

PELIMPAHAN WEWENANG & PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN KEDOKTERAN KEPADA TENAGA KE…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7060-71-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

174.2 YAH p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA COFFEE SHOP DI KOTA BEKASI YANG BELUM…

Perkembangannya terdapat beberapa pemilik Coffee Shop di Kota Bekasi yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, seharusnya pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adapun pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggar…

KETERLIBATAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN WARGA NEGA…

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjungjung tinggi kepastian hukum, salah satunya kepastian hukum dalam hal ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia mengikat warga negara Indonesia dimanapun warga negara Indonesia berada. Hukum pidana berlaku di luar yurisdiksi Indonesia melalui asas nasional aktif yang diatur dalam Pasal 5 KUHP. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ARISAN ONLINE D…

Pada era digitalisasi ini semakin meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya kejahatan arisan online yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Kegiatan arisan ini lazim dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan ekonomi maupun silatuhrahmi yaitu dengan cara mengumpulkan uang melalui peserta atau anggota yang didasarkan kesepakatan bersama.…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL …

Perkembangan perekonomian yang pesat dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik sehingga banyak berdiri industri-industri kosmetik ilegal, kosmetik yang merupakan kebutuhan harian khususnya bagi kaum perempuan untuk mempercantik dan mengubah penampilan, tapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha sehingga masih b…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI LANGIT BIRU SEBAGAI INVESTOR DALAM P…

Banyak penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada koperasi simpan pinjam dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Dalam kenyataannya banyak sekali penawaran produk investasi berupa simpanan pada koperasi simpan pinjam tersebut yang berakhir menjadi kasus penyelewengan bahkan penggelapan dan penipuan, yang seringkali melibatkan pengurus koperasi itu sendiri. Contoh ter…

PENJUALAN PRODUK BERMEREK PALSU YANG DILAKUKAN PEMILIK FACTORY OUTLET DIHUBUN…

Dewasa ini, penjualan barang-barang bermerek palsu di berbagai Factory Outlet di Bandung menimbulkan fenomena tersendiri. Berkembangnya Factory Outlet yang awalnya menjual produk-produk dengan menggunakan merek terkenal yang mengesankan produk tersebut merupakan produk asli, padahal sesungguhnya palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG PATEN PRODUK FARMASI DALAM KA…

Produk farmasi berupa obat-obatan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Untuk mengatasi gangguan pada kesehatan, manusia mempercayakan pada dunia kedokteran dan farmasi. Jika hal ini dihubungkan dengan kebutuhan akan kesehatan, maka hasilnya adalah semakin bergantungnya manusia kepada metode pencegahan maupun penyembuhan suatu penyakit, yang salah satunya adalah metode obat-obatan. Tapi…

TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN AS…

Konsep strict liability merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum Common Law. Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembangannya, konsep strict liability juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang dianggap membahayakan sosial. Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN GAGAL BAYAR…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 WUL p

KAJIAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PEMBUATAN DAN PEN…

Interaksi merupakan hal mendasar dalam kehidupan sebagai pengaruh yang positif dan negatif, salah satu pengaruh negatif dalam berinteraksi tidak jarang menimbulkan kejahatan. Dalam hal ini, kejahatan tidak mungkin timbul jika tidak adanya pihak pelaku dan korban kejahatan. Beriringan waktu kejahatan dan kemajuan teknologi tidak bisa dihindari oleh masyarakat luas, karena dengan hal ini kejahata…

PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN TIMAH DIKAWASAN T…

Potensi bijih Timah tersebar hampir diseluruh Provinsi Bangka Belitung mulai dari darat sampai laut. Masyarakat Bangka Belitung memanfaatkan potensi tersebut untuk menggerakkan perekonomian daerahnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.Permintaan terhadap Bijih timah semakin meningkat untuk kebutuhan industri baik ekspor maupun impor sehingga penambangan bijih timah tidak hanya dilakuka…

TANGGUNG JAWAB KOPERASI HARAPAN MAKMUR TERHADAP BANK HIMPUNAN SAUDARA SEBAGAI…

Pada pertengahan tahun 2005 Koperasi Harapan Makmur melakukan perjanjian penyertaan modal dengan Bank Himpunan Saudara dengan tujuan untuk menambah modal simpan pinjam terhadap anggota, dengan harapan dapat mempunyai kemampuan yang lebih dalam memberikan pinjaman terhadap anggota. Pada tahun 2007 Koperasi Harapan Makmur mengalami gejolak karena adanya pergantian stuktur kepemimpinan hal ini men…

KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR…

Kebebasan beragama adalah suatu bagian dari hak asasi manusia, dimana kebebasan beragama dapat diartikan setiap manusia dapat bebas memilih suatu agama yang sesuai dengan keyakinan hati nuraninya. Di Indonesia sendiri kebebasan tentang memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya telah diatur dalam Pasal 18 E Undang-Undang Dasar 1945 amandenen ke-IV dan Pasal 22 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 ten…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DALAM PEREDARA…

Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas. Salah satu cara adalah dengan melibatkan perempuan untuk menjadi kurirnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap kasus – kasus perempuan sebagai kurir dalam peredaran narkotika. Penelitia…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TIPIKOR DIHUBU…

Dalam upaya memberantas kejahatan terorganisir tidaklah mudah jika justice collaborator tidak mendapat adanya perlindungan yang memadai dalam menyampaikan informasi yang mereka miliki. Perlinduingan bagi justice collaborator sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat dalam kejahatan tersebut, serta jaringan yan…

PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI PIDANA SUBSIDER DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHAD…

Seringkali denda dan subsider yang diberikan tidak sesuai, prakteknya mereka yang telah dijatuhi pidana badan dan pidana denda lebih memilih untuk tidak membayar denda dan lebih memilih pidana kurungan, dibandingkan dengan harus memiliki beban dalam membayar denda, untuk itu sangat sulit dalam penerapan pidana denda sebagai pidana subsider dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN 61 SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG …

Ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan-putusan hakim, dapat disebabkan antara lain karena tidak sesuainya keadilan yang tumbuh dalam perasaan hukum masyarakat dengan keadilan yang diberikan oleh hakim sebagai aktor pengadilan berdasarkan skenario yang ada didalam di undangundang. Hal ini dialami oleh salah satu pihak dalam perkara nomor 37/G/2013/PTUN-MDN, dimana pihak tergu…

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. OLYMPINDO MULTI FI…

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan bentuk fasilitas pembiayaan kebutuhan masyarakat, merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian. Salah satu lembaga pembiayaan tersebut adalah pembiayaan konsumen. lembaga ini merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan dibidang pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. D…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK SEORANG ANAK DALAM MEMILIH AGAMA YANG DIYAKININYA…

Kebebasan beragama adalah suatu bagian dari hak asasi manusia, dimana kebebasan beragama dapat diartikan setiap manusia dapat bebas memilih suatu agama yang sesuai dengan keyakinan hati nuraninya. Di Indonesia sendiri kebebasan tentang memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya telah diatur dalam Pasal 18 E Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV dan terdapat juga pada Pasal 4 serta Pasal 22 U…

IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BE…

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, diantaranya didalam pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan masing-mas…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA MILITER YANG BERSAMA SAMA (DEELNEMIN…

Setiap anggota militer harus member contoh yang baik kepada masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan tercela namun kenyataan nya ditemukan anggota militer yang memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan pemyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang dilakukan bersama-sama, Hal yang paling mengkhawatirkan iala…

PENGAWASAN TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TA…

Lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembagan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembagan juml…

IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN 1974 ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA ATAS KEPEMI…

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) dan sekaligus negara pantai yang memiliki banyak pulau – pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah sekitar pulau–pulau terluar tersebut dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia mencari nafkah bagi kehidupan keluarga mereka. Salah satu negara tetangga yang berbatasan dekat d…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG DI…

Anak merupakan suatu anugrah yang tak ternilai harganya yang diberikan oleh Tuhan dan memiliki hak yang sama sebagai manusia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak ini merupakan upa…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PERBANDINGAN KONSEP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANT…

Tindak pidana perkosaan atau saat ini sering disebut kejahatan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yakni pada tataran perampasan kehormatan seseorang, baik terhadap pria, wanita maupun anak-anak. Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 dan unsur yang terkandung di dalam nya tidak luas serta sanksi pidana nya pun selama ini tidak efektif dalam pelaksanaan…

PENERAPAN SANKSI BAGI PENGGUNA LSD (LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE) MENURUT UNDAN…

Jumlah penyalahgunaan narkotika khususnya LSD (Lysergic Acid Diethylamide) di Indonesia terus menunjukan grafik peningkatan dari tahun ke tahun. Badan Narkotika Nasional memaparkan bahwa dari kasus narkotika yang masuk sedikitnya adalah kasus penyalah guna LSD. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah gu…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.570 K/PDT/1999 JO NO.2863 K/PDT/1999 TENTA…

Kasus ini mencuat saat warga Meruya memprotes keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan PT. Portanigra atas tanah seluas 44 Ha. Kepemilikan berganda atas tanah tersebut berawal dari penyelewengan Djuhri, mandor tanah, atas kepercayaan yang diberikan Benny melalui Toegono dalam pembebasan di Meruya Selatan pada tahun 1972. Djuhri menjual tanah itu kembali kepada pihak lain karena tahu pe…

KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMESANAN F…

indak pidana yang terjadi pada saat ini sudah beraneka ragam, dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oknum driver ojek online. Karena banyaknya orang-orang yang melakukan ojek online banyak pula dari driver-driver ojek online tersebut yang sering melakukan penipuan agar mereka mendapatkan benefit atau keuntungan yang lebih dengan…

URGENSI PELAKSANAAN SANKSI PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENG…

Kenakalan anak yang semakin meningkat menggambarkan potret buram dari Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pidana penjara bukan lagi menjadi solusi untuk dapat mengurangi jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga harus adanya perubahan paradigma bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap anak bukan sanksi yang bersifat retributif melainkan sanksi yang sifatnya rehabilitatif, sep…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN …

Kata Deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan deelneming diartikan menjadi penyertaan. Sedangkan pengertian dari deelneming itu sendiri adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.Deelneming dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang man…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJA…

Anak perlu mendapatkan jaminan perlindungan yang tidak terbatas dan tanpa perbedaan status sosial , politik , dan agama. Perlindungan yang diberikan berlaku juga terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Beda Kewarganegaraan. Karena perbedaan Kewarganegaraan dari kedua orang tuanya menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan anak mengigat perbedaan hukum dari orang tua. hukum Indonesia seb…

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KREDIT FIKTIF OLEH PT. SIMPANG JAYA …

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN…

Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia dan di Indonesia menurut masyarakat adat batak toba, perkawinan merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk meneruskan generasi masyarakat batak toba. Namun, masyarakat batak toba menganut dan memegang teguh mengenai larangan perkawinan semarga karena perkawinan semarga adalah bentuk pelanggaran terhadap n…

KAJIAN YURIDIS PERDAGANGAN NARKOTIKA YANG MELIBATKAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYAR…

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungn. Kasus perdagangan narkotika dan penyalahgunaan narkotika saat ini semakin marak terjadi di Indonesia. Indonesia saat ini sudah men…

VIKTIMOLOGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7111-39-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.03 YUS v

DELIK-DELIK KHUSUS

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7111-38-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 YUS d

WAJAH PERADILAN INDONESIA PASCA REFORMASI

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7111-40-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 YUS w

IMPLIKASI DESA PANGANDARAN SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN BERDA…

Pemekaran dalam prosesnya atas dasar demokrasi yang didalamnya syarat kepentingan-kepentingan politik. Kecenderungan elit politik yang syarat “kepentingan” menjadi dorongan mempeijuangkan pemekaran suatu wiayah hal ini mungkin pengaruh dari wilayah-wilayah yang sudah mendapat restu mekar, demikian halnya dalam pemekaran kabupaten Ciamis. Geliat demokrasi muncul dari wilayah pengandaran, yan…

TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN TUAN X TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURU…

Korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan o…

IMPLEMENTASI ATAS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI …

Partai politik merupakan bentuk dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir serta kebebasan berekspresi. Maka dari itu, kebebasan berserikat merupakan hak yang sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, se…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR-MENUKAR TANAH ANTARA AHMAD SELAKU PEMBERI …

This is about the exchange agreement made between Ahmad conferred by OHIM as the receiver in agreement with the land exchange agreement as the objects. This agreement between Ahmad as the giver found a polemic against OHIM as the receiver was not running smoothly, because Ahmad did not meet the performance in accordance with the agreements that have been agreed by both parties. From this, …

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSID…

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional demi terwujudnya kesejahteraan. Dalam proses bertani, tujuan diberikannya pupuk untuk memberikan tambahan unsur hara pada tanah dan memperbaiki kondisi tanah. Pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk mewujudkan ketahanan pangan serta membantu petani mendapatkan Pupuk dengan harga yang terja…

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TASIKMALAYA ATAS TINDAKAN PELAYANAN ME…

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab hukum keperdataan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah yang telah lalai dalam menyediakan fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa obat yang diperuntukan bagi pasien, serta para pihak yang ikut bertanggungjawab dan proses pertanggungjawabannya , atas dasar tersebut muncul beberapa pertanyaan antara lain : Bagaimana perat…

PERBANDINGAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DAN NARAPIDANA SIPIL DIHUBUN…

Sistem pembinaan pemasyarakatan narapidana militer dan narapidana sipil tunduk terhadap Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pola pembinaan narapidana militer tercantum dalam Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyakatan Militer. sama halnya pola pembinaan narapidana sipil yang tercantum dalam …