EKONOMI KOPERASI (IDEOLOGI TEORI DAN PRAKTIK BERKOPERASI)

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8973-25-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334 IND e

MENDAKI PUNCAK KEILMUAN MENJADI MENARA AIR KEHIDUPAN (BUNGA RAMPAI ORASI GURU…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-71889-0-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.005 LEM m

PRESENTASI HASIL PENELITIAN HIBAH PROGRAM DESENTRALISASI, SENTRALISASI DAN HI…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8793-80-6

Deskripsi Fisik

iv + 213 hlm ; 20,4 x 28,5 cm

Judul Seri

3400.72 LEM p

No. Panggil

3400.72 LEM p

PAGUYUBAN PASUNDAN DARI MASA KE MASA DALAM TUJUH BAHASA

Edisi

.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

950 PAS p

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG WARGA BINAAN YANG MELARIKAN DIRI DARI L…

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan…

UNPAS DALAM DINAMIKA SEJARAH 1960 - 2019

Edisi

KEENAM

ISBN/ISSN

978-979-8973-90-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

100 YAY u

BAHASA INDONESIA UNTUK MAHASISWA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-70287-7-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

499 WID b

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM S…

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum dan Keadilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan kedudukannya secara ideal dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pasal 19 Ayat (20) jo Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak I…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. …

Penyalahgunan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun Untuk mengelabuhi pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi…

PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURA…

Banyaknya asset daerah yang tidak jelas keberadaannya serta peruntukannya dan pertanggungjawabannya secara penuh terhadap barang tersebut. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Daerah dan menimbulkan ketidakberaturan dalam Pemerintahan Daerah akibat ketidak-taatan terhadap peraturan-peraturan oleh aparatur Negara. Permasalahan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah …

PEMBUKTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MEN…

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern, kekurangpahaman aparat penyidik dalam bidang tindak pidana media sosial (cybercrime) membuat proses penyidikan menjadi lama dan sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar asusila, porno…

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 SYU s

ILMU BUDAYA DASAR KUMPULAN ESSAY MANUSIA DAN BUDAYA

Edisi

6

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

301 HAB i

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH MILIK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUP…

Tanpa adanya peraturan yang tegas maka tanah sering menjadi malapetaka bagi manusia, baik disebabkan perbuatan hak, yang menimbulkan perselisihan ataupun penggunaan yang salah, dan juga sering kali terjadi perselisihan yang berkenan dengan hubungan hukum antara orang dengan tanah, misalnya tentang keabsahan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Potret konflik agaria dinegeri ini da…

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH ANTARA BIBI DAN KEPONAKAN DITINJAU DARI U…

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi. Didalam agama Islam syaratsyarat perkawinan akan menimbulkan la…

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA AN…

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil …

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

30.590.8 BUN p

TINDAK PIDANA KORPORASI CORPORATE CRIME

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SAI t

BUKU PEDOMAN KULIAH KERJA (MAGANG)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

378.19 BUK

FENOMENA PERKAWINAN SEJENIS DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pernikahan sejenis merupakan sesuatu perkawinan yang melanggar hukum. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria da…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN DENGAN CARA KPR (KREDI…

Pembelian Apartemen dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli membawa akibat tidak baik bagi pembeli, penjualan dilakukan ketika bangunan belum selesai. Pembangunan terhenti karena Developer tidak dapat menyelesaikan kewajiban, sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini mempertanyakan status hukum pemilikan satuan rumah susun (Apartement) dengan perjanjian pengikatan jual bel…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA SAKRAL …

Masyarakat adat Bali mengenal berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana diantaranya tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian menurut adat di Bali yang dimaksudkan disini adalah pencurian terhadap bendabenda yang berwujud dan diberi makna tertentu, sehingga menurut kepercayaan masyarakat, benda tersebut mempunyai nilai materiil maupun imateriil, antara lain pencurian benda-b…

KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DAN PERUSAKAN BAGASI…

Kasus pembobolan bagasi penumpang dilakukan bervariasi antara lain diduga adanya kerjasama oknum petugas di area X-ray dan Porter di ground handling bandara melalui pembongkaran barang secara paksa, pencurian barang melalui jasa pengiriman kargo, keterlibatan petugas keamanan dan loading master (orang yang mengatur di bagasi agar sesuai dengan beban pesawat) dan lain sebagainya. Dalam Undang-Un…

PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN ME…

Pelaksanaan pembebasan tanah, baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, maupun pembebasan tanah untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan masalah, khususnya hal ganti rugi, karena ketidaksiapan aparat. Penelitian ini mempertanyakan bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Peraturan Presiden Repub…

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM I…

Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan. Di dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama untuk membentuk sebuah keluarga dan melahirkan keturunan. Praktek perkawinan yang paling sering diemui di Indonesia adalah perkawinan poligami karena poligami dibolehkan baik dalam undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenta…

IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHA…

Dalam praktik penegakan hukum saat ini, banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Masyarakat kerap merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural atau kepastian hukum semata. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana …

TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PANGANDARAN …

Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) merupakan suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Dalam praktek terjadi pembalakan liar di kawasan hutan …

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN BATAM DIHUB…

Data yang dilansir oleh berbagai media dan institusi pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa sekitar 20-30 persen dana APBN yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administratif maupun aspek substansinya, hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana prosedur pengadaan barang da…

TINJAUAN JENJANG KARIR DAN PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN U…

Aparatur Sipil Negara atau disingkat menjadi ASN adalah istilah baru dalam dunia pemerintahan yang sudah cukup lama diperkenalkan di Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemerintah yang baik (Good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudk…

HASIL TEMUAN BPK RI PADA DINAS BINA MARGA BERKAITAN DENGAN BUKTI AWAL TINDAK …

Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan yang salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada skripsi ini, yang menjadi identifikas…

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDA…

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan dan narapidana, anak negara dan warga binaan pemasyarakatan lainnya sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi d…

ASURANSI KECELAKAAN DIRI TERHADAP WISATAWAN DI DAERAH OBJEK WISATA DI HUBUNGK…

Pada hakikatnya kehidupan dan kegiatan manusia mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat ”tidak kekal”. Sifat yang tidak kekal merupakan sifat alami yang tidak dapat dipastikan. Kepastian tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman dalam diri manusia. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi selalu berupaya untuk menghinda…

PERUBAHAN SUKU BUNGA PINJAMAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK PANIN BANDUNG DALAM PE…

Cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kredit dianggap sebagai suatu pendorong untuk kelancaran perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia. Salah satu kegiatan kredit yang saat ini diminati masyarakat ialah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Perjanjian KPR yang dibuat antara piha…

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIHU…

Setiap manusia dimanapun mengalami tiga siklus kehidupan yaitu lahir, hidup dan berkembang seperti dewasa, sakit, kemudian pada akhirnya meninggal dunia. Sejak kelahirannya, manusia telah menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum baginya sendiri dan bagi orang lain, timbul hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, dengan kerabatnya, dan dengan masyarakat yang berada dilingkung…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAK…

Angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun jenis kejahatan tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kejahatan berat dan kejahatan ringan. Kejahatan ringan atau tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus…

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI BADAN LAYA…

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DE…

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap obat tradisional yang diperdagangkan di Indonesia harus…

IMPLEMENTASI RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 20…

Restitusi merupakan suatu hal yang penting dalam rangka perlindungan korban di suatu negara. Di Indonesia sudah diatur mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan, salah satunya ialah hak korban untuk mengajukan ganti rugi melalui restitusi. Hal ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Jo PP No. 44 Tahun 2008. Namun pada tahap implementasinya, pemberian restitusi belum optimal. Berdasarkan u…

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN HAKIM ADHOC DALAM PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI…

Seiring dengan amat pentingnya keberadaan Hakim Adhoc, terkait dengan kedudukan dan fungsinya dalam kekuasaan kehakiman, menimbulkan berbagai pandangan tentang keberadaan jabatan Hakim Adhoc, apakah merupakan Pejabat Negara atau bukan. Kedudukan Hakim Ad Hoc menjadi tidak adanya kepastian hukum dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dala…

IMPLIKASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PASAL 80 A…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi di bentuknya hak imunitas yang dimiliki anggota DPR RI berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang mana seharus setiap manusia berkedudukan sama di mata hukum, tanpa membedakan kedudukan keturunan, maupun golongan dalam jabatannya. Akan terasa tidak adil apabila jabat…

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA M.RASYID AMRULLAHRAJASA DAN MUHMMAD DWIGU…

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku Muhammad Rasyid Amrullahrajasa (22 tahun ) dan kasus lainnya Muhammad Dwigusta Cahya (19 tahun), Kedua kasus tersebut memiliki banyak kesamaan, mulai dari proses perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, ganti kerugian yang diberikan oleh keluarga terdakwa, serta termasuk pasal yang didakwakan, meskipun dalam putusan yang diberikan ha…

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER ATAS PERMI…

Aborsi atas permintaan pasien tidak dapat dibenarkan, kecuali jika dilakukan dengan semata-mata berdasarkan pertimbangan medis. Norma-norma hukum, agama, dan masyarakat untuk Hippocrates sumpah dan etika medis secara eksplisit menentang aborsi. Meningkatnya jumlah aborsi telah mengancam generasi masa depan; janin tidak bersalah harus mati untuk dosa dua kekasih. Aborsi sangat berbahaya dan bany…

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS KERUSAKAN LINGKUNGA…

Kegiatan pertambangan, di satu sisi merupakan salah satu sektor penggerak pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian nasional, namun apabila dilihat dari sisi lain, banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan hidup, termasuk lingkungan cagar budaya di dalamnya. Kondisi yang telah berlangsung tersebut, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemer…

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LOGO BLUE BIRD SECARA MELAWAN HUKUM OLEH PT.…

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara menjadi sesuatu yang penting keberadaan HKI senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, pada sisi lain terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Hak Merek berarti memi…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSES PEMBUATAN BUKU PELAJARAN DAN BU…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam mengatur dan mengatasi adanya buku pelajaran dan buku cerita anak sekolah dasar berkontenkan pornografi , faktor-faktor yang menyebabkan termuatnya pornografi dalam buku pelajaran dan buku cerita anak, dan upaya-upaya penan…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) BERD…

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan nikah, dengan mengajarkan pernikahan yang sah berdasarkan Alqur’an dan As- Sunnah. Sebagaimana pengertian perkawinan itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi pada kenyataanya tidak semua pasangan mampu untuk menciptakan kondisi tersebut, sehinggak akhirnya mereka m…

DINAMIKA HUKUM ADAT

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-74419-2-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.598 046 BAM h

HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-6308-79-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.598 046 BAM h

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NO.37/PID.SUS-TPK/…

Terdakwa Samin Tan dijatuhkan vonis dengan putusan bebas karena menurut Majelis Hakim “pemberi gratifikasi” belum diatur secara khusus terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan Nomor37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst terdapat kekeliruan substansial dikarenakan bukan kali pertama seorang pemberi grat…

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 987K/PID.SUS/2011/MA TENTANG PENERAPAN PRIN…

Penjatuhan hukuman mati tidak dapat mengecilkan bahkan menihilkan prinsipprinsip fair trial, mengingat hukuman mati merupakan hukuman yang tidak dapat diperbaiki jika terpidana dieksekusi. Pengadilan dalam kasus kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus secara cermat memperhatikan semua aturan yang relevan untuk melindungi hak atas fair trial. Prinsip-prinsip fair trial ini telah tertuan…