STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.SUS/2021/PN.CBI TENTANG KEKELIRUAN HAKIM DA…

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan suatu hal yang baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi kemudian dibentuk agar menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam mengadili tindak pidana oleh korporasi. Namun pada putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, hakim tidak menerapkan…

ASPEK HUKUM PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENAN…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAN a

PENYALAHGUNAAN HAK TERHADAP OBJEK SITA MARITAL BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DIHU…

Perbutan perdata pernikahan yang kemudian diakhiri dengan perceraian memiliki akibat hukum perdata salah satunya pembagian harta bersama untuk dapat menentukan harta bersama ini, perlu diajukan gugatan harta bersama oleh suami atau istri yang telah bercerai, kepengadilan. Untuk melindung haknya akan benda objek sita maka para pihak berhak mengajukan sita marital yang ditetapkan oleh hakim. Sita…

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGIRIMAN BARANG …

Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi yaitu melalui chat, komputer, telepon, sms dan sebagainya, Didalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakuka…

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS PEKERJA ANAK DI HOME INDUSTRY DI HUBUNGKAN DEN…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HER t

HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PASIEN HIV/AIDS UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHA…

Hak asasi adalah hak yang dimiliki semua orang. Salah satunya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan yang layak adalah mendapatkan pelayanan yang baik dan sehat tanpa tindakan diskriminatif pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan. Semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak tanpa memandang status sosial, ek…

PENYELESAIAN UTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNA…

Pembangunan Infrastruktur daerah tidak pernah terlepas dari pajak, karena merupakan sumber pembiayaan yang dapat diandalkan oleh Pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peran yang sangat besar dalam menopang kas Negara dan kas daerah. Seluruh daratan yang ada di Indonesia dapat dijadikan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran untuk melakukan pembayaran P…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR : 52/PID/2009/PTY TENT…

Pengangkutan udara adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan dibidang pengangkutan udara berdampak positif didalam pembangunan di berbagai sektor. Dalam hal kewajiban maksapai penerbangan yaitu mengantarkan penumpang yang diangkut dari bandara awal sampai dengan bandara tujuan dengan baik dan selamat. Namun tidak sama dengan halnya yang terjadi seperti …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN PRODUK CINA DI MEKKAH YANG DIJADIKAN OLEH…

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Sebagai negara hukum Indonesia wajib melindungi masyarakatnya dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku…

PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ISTRI YANG BERBEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSIT…

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan barat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Wasiat hanya diatur Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Kasus-kasus yang terjadi dalam hukum…

KAJIAN YURIDIS PENCANTUMAN NAMA PENCIPTA LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO…

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang saat ini memiliki masalah yang perlu diperhatikan seiring dengan berkembangnya cara berpikir manusia dan juga perkembangan teknologi adalah Hak Cipta di bidang karya cipta musik. Seseorang yang memiliki Hak Cipta berarti memiliki hak eksklusif yang berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi atas sebuah ciptaan yang diciptakan dan mendapatkan perlindungan hukum…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN …

Rokok mengandung zat adiktif yang membahayakan penggunanya termasuk anak-anak. Larangan rokok terhadap anak-anak tidak diindahkan baik oleh anakanak maupun oleh penjual rokok, khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu membahayakan anak-anak. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi penjualan rokok pada anak dan implementasi kebijakan hukum pidana t…

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK YANG BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DA…

Dunia industri dan perdagangan Nasional terutama di Kota Bandung saat ini menunjukan berbagai gejala persaingan perbuatan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik serta mengindahkan nilai-nilai etis. Dalam perdagangan. Hal tersebut tidak hanya merugikan produsen, akan tetapi juga merugikan masyarakat luas, khususnya konsumen. Disinilah merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memegang per…

HAK CIPTA & KARYA CIPTA MUSIK

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8100-44-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

100 HUS h

DIFERENSIASI PEMILIHAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SETIAP KASUS PELANGGARAN A…

Dalam mengatasi terjadinya laju penyebaran Covid-19 di Indonesia pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah seperti dengan membentuk aturan-aturan yang dapat membatasi kegiatan masyarakat. Namun, banyak kasus pelanggaran dalam pelaksanaan aturan pembatasan tersebut yang mengakibatkan para pelaku diharuskan untuk menerima hukuman atas perbuatannya itu, tetapi yang menjadi pembahasan yai…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN DAN PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL CU…

Pencurian kendaraan bermotor pada umumnya marak sekali terjadi, hal ini terjadi karena semakin meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan terbatasnya lahan parkir sehingga masyarakat tidak mengindahkan faktor keselamatan dalam memarkir kendaraannya hal ini yang memancing pelaku curanmor melakukan aksinya. Setelah pelaku curanmor mendapatkan kendaraan hasil cura…

KEDUDUKAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRES…

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bilamana terjadi kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena berhalangan tetap secara bersamaan maka Tugas Kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama (Menteri Triumvirat). Mekanisme pelaksanaan Tugas Kepresidenan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur denga…

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA…

Anak pelaku tindak pidana kesusilaan wajib mendapat perlindungan hukum terhadap disparitas penjatuhan sanksi pidana, mengingat anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa dan harus diperlakukan secara …

TINJAUAN YURIDIS UTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI TENAGA KERJA ASING DIHUBUNGKAN …

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang domman, sebab pajak datang sendiri sebagai pendapatan negara karena merupakan kewajiban Wajib Pajak kepada pemerintah. Salah satu jenis pajak yang telah diundang-undangkan untuk berlaku di Indonesia adalah Pajak Penghasilan dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan kemudian diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 36 Tahun …

KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)

Edisi

30

ISBN/ISSN

979-526-020-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 KUH

KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA FRAUD EMPLOYMENT KARYAWAN BANK DALAM PERSIDANGA…

Fraud empolyment menurut Tuanakotta adalah perbuatan ilegal berupa penipuan, penggelapan, atau ancaman kepercayaan. Perbuatan fraud ini dilakukan subjek hukum bertujuan untuk mendapatkan dan/atau mengamankan keuntungan pribadi/perusahaan. Tindak pidana fraud employment ini sering terjadi kepada perusahan yang bergerak dibidang keuangan seperti Bank. Proses pembuktian dalam acara pidana mempunya…

PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA TANPA HAK OLEH PT GEGER HALANG DIHUBUNG…

Kewenangan negara dalam melakukan pengaturan tekait aspek pertanahan salah satunya negara dapat memberikan hak guna usaha dalam jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu telah berakhir maka hak guna usahanya telah hapus dan tanah kembali pada tanah negara. Di Kabupaten Kuningan terdapat tanah bekas hak guna usaha atas nama PT Geger Halang yang jangka waktunya telah habis sejak tahun 2019 dan …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG OBJEK WARISNYA BERUPA SERTIFIKAT …

Banyak sekali terjadi sengketa tanah, salah satunya adalah sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dengan badan hukum di Kota Bandung, ahli waris dari Engkos Kosasih mengajukan gugatan terhadap Yayasan PGRI Kota Bandung pada pertengahan tahun 2021, dimana sengketa tersebut bermula pada saat Engkos Kosasih yang saat masih hidup pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP 2 PGRI Kota Bandung…

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Edisi

CET. 1, 5,6

ISBN/ISSN

979-99956-4-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.754 ADO h

FILSAFAT HUKUM INTERNASIONAL | PERSPEKTIF NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-92381-2-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 HUA f

INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM TENTANG KONTRAK INTERNASIONAL

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-98456-2-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 HUA i

PENGANTAR HUKUM AGRARIA | TEORI DAN PRAKTEK

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-7060-81-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 RUD p

STATUS HUKUM TANAH WAKAF YANG DIPERJUAL-BELIKAN OLEH NAZHIR BERDASARKAN HUKUM…

Perwakafan tanah sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia. Tetapi sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan tanah, masalahnya menjadi semakin komplek dan rumit. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli atas tanah wakaf di kota Bogor yang sempat menjadi sengketa. Objek yang disengketakan adalah tanah wakaf dari sisa penj…

IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UND…

Penelitian ini berjudul Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Serentak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 , Adapun yang menjadi permasalahan adalah masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai, atau tim sukses dari calon kepala daerah demi kepentingan pemenangan kepala daerah yang bersangkutan, menghalalkan segala cara…

PENERAPAN KONSEP THE VICTIM OF PRONE OCCUPATION DALAM KASUS PEMERKOSAAN TERHA…

Kaum perempuan sebagai penjaja seks komersial selalu menjadi objek dan tudingan sumber permasalahan prostitusi juga muncul karena ada definisi sosial di masyarakat bahwa wanita sebagai objek seks. Pekerja seks komersial pada umumnya adalah pekerjaan yang paling rentan dengan kekerasan dan suatu pekerjaan yang rentan menjadi korban akibat profesinya. profesi ini menjadi alat penekan yang mampu u…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA ANYER DALAM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK A…

Konflik pertanahan harus diperhatikan terkait pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah karena kebutuhan manusia akan tanah tidak ada habisnya. Sehingga, jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sangat penting untuk menata kehidupan masyarakat yang adil. Dibutuhkan peraturan yang digunakan negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam Pasal 19 Undang-Unda…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU SADOMASOKISME SEBAGAI PERIILAKU PEN…

Sadomasokisme merupakan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan dengan melakukan penderitaan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Adanya kehendak untuk melakukan perbuatan ini menimbulkan persoalan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sadomasokisme. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan…

LESBI, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI…

Manusia merupakan mahluk yang tidak pernah berhenti berubah. Mulai dari lahir hingga akhir kehidupan selalu terjadi perubahan, baik dalam kemampuan fisik maupun psikologis. Dalam masyarakat dikenal istilah-istilah Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender, istilah- istilah ini merupakan pemyimpangan orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan istilah yang mengarah kepada jenis kelamin, yaitu ses…

PERJANJIAN EKSPOR VAKSIN POLIO ORAL ANTARA PT BIO FARMA (PERSERO) DENGAN UNIC…

Globalisasi perdagangan mengakibatkan jual beli sebagai kegiatan utama penyokong ekonomi bangsa dapat dilakukan melewati batas wilayah negara, yang dikenal dengan istilah ekspor. Kegiatan ekspor dilakukan berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh pihak eksportir dan importir. Perbedaan negara para pihak menyebabkan perbedaan pada bahasa, mata uang, kebiasaan berdagang, dan perbedaan sistem huku…

PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DALAM KASUS TAJU…

Kekerasan atas nama ternodaanya agama yang secara khusus terjadi pada masyarakat Islam Syiah Imamah di Sampang, Madura dan masyarakat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Membuat kegelisahan begitu mendalam di dalam diri penulis, karena kekerasan tersebut akan memunculkan perpecahan di dalam tubuh masyarakat Indonesia, sebuah akibat yang membahayakan kondisi bangsa ini, mengingat saat ini…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KOMUNITAS LESBI GAY BISEKSUAL DAN TRAN…

Homoseksual merupakan perilaku penyimpangan sosial yang dianggap melanggar kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melanggar norma-norma yang ada di Indonesia sebagai negara yang beradab yang menjunjung tinggi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusian yang tercantum dalam Sila Pertama dan Sila Kedua. Ironisnya, belum terdapat payung hukum yang dapat menjerat kaum homoseksual…

IMPLEMENTASI PERUBAHAN STATSUS RSUD SWADANA MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH…

Rumah sakit pemerintah merupakan salah satu unit yang mempunyai keharusan mengembangkan unit kerjanya semaksimal dan seoptimal mungkin, banyak cercaan dan makian yang diterima oleh rumah sakit pemerintah karena kelambatan penanganan dan jeleknya pelayanan, hal ini terjadi dikarenakan adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah sakit pemerintah khususnya yang berada di daerah, Rumah sakit …

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIPUAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BE…

Permasalahan penipuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah, apartemen, kondotel dan hotel sudah sangat marak terjadi. Seperti pembangunan yang belum selesai dibangun, tidak sesuai dengan perjanjian yang di sepakati, ketidak sesuaian antara kesepakatan yang dibuat, bahkan tidak jarang jual beli dilakukan pada saat berada dalam perencanaan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ap…

PROBLEMATIKA TERHADAP PENGGUNAAN LIE DETECTOR PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PE…

Pembunuhan merupakan suatu tindakan kriminal yang muncul dari pergeseran dan penyimpangan moral yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat seperti di Indonesia. Untuk mencari kebenaran dari suatu kasus pembunuhan, lie detector dijadikan salah satu alat bagi penyidik. Pada skripsi ini, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah; bagaimana kedudukan lie detector dalam hukum pidana saat ini, …

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU TERHADAP PENYEDIAAN KONTEN LAGU GRATIS DALAM SI…

Lagu menjadi salah satu media ekspresi, lagu bukan hanya menjadi hiburan namun menjadi salah satu mata pencaharian. Di sisi lain seiring dengan terjadinya perkembangan zaman perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat. Situs-situs yang termuat di dalam jaringan internet digunakan untuk menyediakan konten lagu gratis tanpa perjanjian lisensi atau mendapat izin dari Penc…

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN JOKO WIDODO DIHUBU…

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dunia maya merupakan hasil dari adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Kehadiran dunia maya tersebut berdampak pada semakin kompleksnya tindak pidana sepe…

KEABSAHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG TIDAK MEMPERHATIKAN KETENTUAN HARTA BAWA…

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Seperti halnya yang terjadi pada lingkungan masyarakat, dimana pembagian harta waris yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dikaji Bagaimana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tent…

TRADING DAN INVESTASI SAHAM BERKEDOK JUDI: ARAH PUTUSAN HAKIM TERHADAP AFILIATOR

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum yang berlaku sehingga para penegak hukum khususnya hakim dapat lebih terarah dalam mempertimbangkan serta memutus perkara para afiliator yang masih atau akan menipu masyarakat dengan cara mempromosikan situs judi daring berkedok trading dan investasi saham. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan kajian kep…

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BATIK KHAS DAERAH CIREBON DALAM UPAYA MENJADIKAN…

Indonesia kaya dengan aneka ragam budaya yang merupakan identitas dari suatu bangsa yang sangat berharga, kekayaan budaya tradisional menjadi sangat istimewa dan secara ekonomi sangat menjanjikan. Contohnya seni batik Cirebon, perkembangan batik Cirebon sangat pesat serta dilindungi guna mencegah adanya klaim baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Batik Cirebon itu sendiri dapat menjadi pr…

EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU BERDASARKA…

Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah atu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca perubahan UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum amandemen UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian…

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERPARKIRAN MENURUT PERATURAN WALIKOTA …

Kota Bandung sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, saat ini menurut data Dinas Perhubungan jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 1,2 juta kendaraan yang terbagi 400 ribu kendaraan mobil dan 800 ribu kendaraan sepeda motor dan jumlah ini belum termasuk kendaraan dari beberapa kota disekitar Kota Bandung yang beraktivitas di siang hari, sekedar transit dengan jumlah kendaraan seb…

EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU BERDASARKA…

Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah atu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca perubahan UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum amandemen UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian…

AKIBAT HUKUM TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR ATAS TIDAK DIDAFTARKANNYA SITA JAMI…

Pelaksanaan eksekusi sita jaminan didalam praktek peradilan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan atau eksekusi yang sangat penting dilaksanakan guna merealisasikan isi putusan. Pelaksanaan eksekusi sita jaminan ini dibagi menjadi beberapa tahap seperti adanya permohonan sita jaminan terlebih dahulu kepada hakim majelis dan diakhiri dengan penjualan lelang (lelang eksekusi) atau melalui lem…

KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DIHUBUNGKAN DENGAN U…

Dalam setiap kehidupan seseorang pasti selalu mengharapkan pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah, tetapi tidak selamanya pernikahan seperti itu yang terjadi. Perceraian dapat terjadi dengan salah satunya, yaitu dengan cerai talak. Cerai talak merupakan ucapan yang diucapkan suami kepada istrinya yang bertujuan untuk menceraikan istrinya. Cerai talak dapat dilakukan dengan ucapan maupun t…

PERIMBANGAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAN RETRIBUSI BERDASARK…

Bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota telah diatur secara yuridis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebaga…