PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE TERHADAP ANCAMAN DEBT COLLEC…

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam meminjam uang secara online, ternyata belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko. Permasalahan yang kerap muncul adalah cara penagihan utang oleh debt collector yang dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidas hingga kebocoran data pribadi nasabah. Penulisan ini menggunakan metode pendek…

ANALISIS MENGENAI MEKANISME PENANGANAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KAN…

Masalah pertanahan di negeri kita telah muncul dalam banyak aspek dengan beragam wujud. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan Instansi Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian cara mediasi tidak selamanya memberikan penyelesaian yang memuaskan dan memberi penyelesaian yang tunt…

WANPRESTASI PEKERJA PT MARGA JAYA CIMAHI DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUS…

Dewasa ini, perkembangan arus globalisasi, dan kerjasama dalam bidang perdagangan dan jasa, berkembang sangat pesat. Salah satunya di bidang tenaga kerja dan perusahaan. Seiring berjalannya pembangunan, banyak yang mendirikan perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di I…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA HOTEL TERHADAP KEHILANGAN BARANG KONSUMEN DIKAITK…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 RAS t

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LAU…

Perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan laut di Indonesia menimbulkan persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan urusan laut itu sendiri. Beberapa persoalan yang timbul, yaitu kerusakan dan pencemaran ekosistem perairan, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat perairan, tidak optimalnya pengawasan dan pengendalian sumber daya laut dan perikanan, dan implikasi terhadap Pendapatan Asli Daer…

DUALISME HUKUM PERTANAHAN PADA ASAS PENGUASAAN TANAH OLEH NEGARA DI WILAYAH K…

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari wilayah yang meliputi daerah bekas swapraja Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Yogyakarta hingga sekarang masih mempunyai tanah bekas swapraja yang tersebar diberbagai wilayah di Yogyakarta. Tanah-tanah tersebut dibawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta, yang disebut dengan Sultan Ground. Dalam perkembanganya Sultan Ground membawa dampak dalam i…

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BMW PADA MINIATUR MOTOR KLASIK YANG DIKOMERSIALKAN K…

Nilai ekonomi yang didapatkan dari komersialisasi karya cipta, mendorong para pelaku usaha mengalihwujudkan berbagai karya cipta kedalam bentuk guna mencari keuntungan. Salah satunya yaitu bisnis pembuatan barang dagangan(merchandise) atau merchandising. Merchandise awalnya digunakan sebagai alat untuk mempromosikan suatu merek barang agar menghasilkan keuntungan yang lebih pada penjualan baran…

TANGGUNG JAWAB ORGAN YAYASAN YANG TIDAK MENYESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOM…

Penyesuaian dan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan syarat mutlak bagi Yayasan untuk memperoleh status badan hukum. Dengan adanya Penyesuaian dan Pengesahan Akta Pendidiran, maka Yayasan mempunyai kedudukan yang jelas sebagai subyek hukum. Namun dalam praktek masih…

TINJAUAN YURIDIS PEMBAJAKAN KAPAL SINAR KUDUS OLEH PEMBAJAK SOMALIA DIHUBUNGK…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SUR t

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PT PUPUK KUJANG CI…

Perkembangan industri selain memberi efek positif ternyata membawa efek negatif seperti timbulnya pencemaran lingkungan, penggunaan bahan bahan kimia berbahaya oleh pihak industri yang sering kali menimbulkan permasalahan di dalam pengolahan pembuangan limbah cair pupuk. Seperti yang terjadi di kawasan industri di Desa Dawuan Tengah wilayah Pajaten Cikampek antara PT. Pupuk Kujang Cikampek deng…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDAN…

Lingkungan hidup adalah suatu tempat dimana manusia tinggal. .Agar lingkungan hidup tetap baik dan tetap terjaga keasriannya, ada sekelompok orang yang mencurahkan hidupnya untuk membela suatu lingkungan hidup agar terjaga keasrianya yang biasa disebut lingkungan hidup. Tapi aktivis lingkungan hidup tidakmendapatkan perlindungan hukum yang cukup baik, meskipun didalam Undang- undang diatur meng…

TANGGUNG JAWAB DOKTER ASING TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KELUMPUHAN …

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum keperdataan Tenaga Kesehata nterhadap malpraktek dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien selama proses pengobatan, serta para pihak yang ikut bertanggung jawab dan proses pertanggungjawabnya, atas dasar tersebut muncul beberapa pertanyaan antara lain : Bagaimana landasan Hukum Bagi Dokter…

IMPLEMENTASI UPAYA GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN P…

Penelitian ini berjudul: IMPLEMENTASI UPAYA GANTI RUGI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, yang menjadi permasalahan hukum adalah Bagaimana implementasi upaya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi Dan …

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENATAAN RUANG DI KAWASAN BANDUN…

Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan wilayah yang berada pada elevasi 750 m di atas permukaan laut.KBU merupakan kawasan lindung bagi daerah dibawahnya karena mempunyai kemampuan tinggi untuk resapan air hujan. Selain itu KBU, sudah di tetapkan dengan fungsi utama antara lain melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta bud…

STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DI LAKSANAKAN DI LUAR NEGERI MENURUT …

Perkawinan beda agama adalah suatu hubungan yang mengikat antara pria dan wanita yang memiliki perbedaan keyakinan atau kepercayaan yang diikat dalam satu perkawinan . Secara konstitusional berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNSUR YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT PADA TUBUH ORANG LA…

Perkelahian sebagai wujud konkrit kekerasan, bisa saja dialami oleh setiap orang dengan jenjang usia yang berbeda-beda dan pada jenjang pendidikan manapun termasuk pada jenjang pendidikan mahasiswa, seperti perkelahian yang terjadi antara mahasiswa Papua yang berujung pada hilangnya nyawa salah satu mahasiswa dan luka-luka pada korban lainnya sehingga korban terhalang untuk melakukan pekerjaan …

PENGAMBILAN FILM DAN IKLAN TAYANGAN PT. SURYA CITRA MEDIA Tbk (SCTV) OLEH PT.…

Stasiun televisi hanya meminjam pada Negara dan tidak boleh memindahtangankan begitu saja karena akan memberikan masalah kepada stasiun televisi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tenrtang Penyiaran Pasal 18 ayat (1) menyatakan Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaraan Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah maupun di beberapa wilayah …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI PENDERITA HIV/AIDS YANG DITULARKAN DARI SUAMINY…

Dampak dari penyebaran HIV/AIDS yang meluas dan cenderung tidak terkendali di Jawa Barat, membuat lebih banyak ibu-ibu rumah tangga yang terinfeksi virus HIV daripada para pekerja seks atau pengguna narkoba. Hal ini terjadi karena kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS yang lebih banyak disebabkan oleh ketimpangan gender sehingga berakibat pada ketidakmampuan perempuan mengontrol perilaku seksu…

PEMBENTUKAN & PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UUD 1945 | SEBAGAI BAHAN AJ…

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-1311-24-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 MAR p

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN TERHADAP HILANGNYA DANA SIMPANA…

Proses globalisasi dan perkembangan kerja sama yang dijalin antar negara pada seluruh aspek kehidupan dibidang ekonomi membuat peran korporasi semakin meningkat. Salah satunya operasional korporasi perbankan yang juga sangat dipengaruhi globalisasi yang didalamnya membawa modernisasi sistem yang baik untuk industry perbankan namun juga membawa efek negatif. Korporasi perbankan sebagai badan huk…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.SUS/2021/PN.CBI TENTANG KEKELIRUAN HAKIM DA…

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan suatu hal yang baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi kemudian dibentuk agar menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam mengadili tindak pidana oleh korporasi. Namun pada putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, hakim tidak menerapkan…

ASPEK HUKUM PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENAN…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MAN a

PENYALAHGUNAAN HAK TERHADAP OBJEK SITA MARITAL BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DIHU…

Perbutan perdata pernikahan yang kemudian diakhiri dengan perceraian memiliki akibat hukum perdata salah satunya pembagian harta bersama untuk dapat menentukan harta bersama ini, perlu diajukan gugatan harta bersama oleh suami atau istri yang telah bercerai, kepengadilan. Untuk melindung haknya akan benda objek sita maka para pihak berhak mengajukan sita marital yang ditetapkan oleh hakim. Sita…

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGIRIMAN BARANG …

Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi yaitu melalui chat, komputer, telepon, sms dan sebagainya, Didalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakuka…

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS PEKERJA ANAK DI HOME INDUSTRY DI HUBUNGKAN DEN…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HER t

HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PASIEN HIV/AIDS UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHA…

Hak asasi adalah hak yang dimiliki semua orang. Salah satunya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan yang layak adalah mendapatkan pelayanan yang baik dan sehat tanpa tindakan diskriminatif pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan. Semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak tanpa memandang status sosial, ek…

PENYELESAIAN UTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNA…

Pembangunan Infrastruktur daerah tidak pernah terlepas dari pajak, karena merupakan sumber pembiayaan yang dapat diandalkan oleh Pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peran yang sangat besar dalam menopang kas Negara dan kas daerah. Seluruh daratan yang ada di Indonesia dapat dijadikan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran untuk melakukan pembayaran P…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR : 52/PID/2009/PTY TENT…

Pengangkutan udara adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan dibidang pengangkutan udara berdampak positif didalam pembangunan di berbagai sektor. Dalam hal kewajiban maksapai penerbangan yaitu mengantarkan penumpang yang diangkut dari bandara awal sampai dengan bandara tujuan dengan baik dan selamat. Namun tidak sama dengan halnya yang terjadi seperti …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEREDARAN PRODUK CINA DI MEKKAH YANG DIJADIKAN OLEH…

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Sebagai negara hukum Indonesia wajib melindungi masyarakatnya dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku…

PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ISTRI YANG BERBEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSIT…

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur secara material dalam suatu undang-undang seperti kewarisan barat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Wasiat hanya diatur Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Kasus-kasus yang terjadi dalam hukum…

KAJIAN YURIDIS PENCANTUMAN NAMA PENCIPTA LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO…

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang saat ini memiliki masalah yang perlu diperhatikan seiring dengan berkembangnya cara berpikir manusia dan juga perkembangan teknologi adalah Hak Cipta di bidang karya cipta musik. Seseorang yang memiliki Hak Cipta berarti memiliki hak eksklusif yang berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi atas sebuah ciptaan yang diciptakan dan mendapatkan perlindungan hukum…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN …

Rokok mengandung zat adiktif yang membahayakan penggunanya termasuk anak-anak. Larangan rokok terhadap anak-anak tidak diindahkan baik oleh anakanak maupun oleh penjual rokok, khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu membahayakan anak-anak. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi penjualan rokok pada anak dan implementasi kebijakan hukum pidana t…

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK YANG BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DA…

Dunia industri dan perdagangan Nasional terutama di Kota Bandung saat ini menunjukan berbagai gejala persaingan perbuatan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik serta mengindahkan nilai-nilai etis. Dalam perdagangan. Hal tersebut tidak hanya merugikan produsen, akan tetapi juga merugikan masyarakat luas, khususnya konsumen. Disinilah merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memegang per…

HAK CIPTA & KARYA CIPTA MUSIK

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8100-44-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

100 HUS h

DIFERENSIASI PEMILIHAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP SETIAP KASUS PELANGGARAN A…

Dalam mengatasi terjadinya laju penyebaran Covid-19 di Indonesia pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah seperti dengan membentuk aturan-aturan yang dapat membatasi kegiatan masyarakat. Namun, banyak kasus pelanggaran dalam pelaksanaan aturan pembatasan tersebut yang mengakibatkan para pelaku diharuskan untuk menerima hukuman atas perbuatannya itu, tetapi yang menjadi pembahasan yai…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN DAN PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL CU…

Pencurian kendaraan bermotor pada umumnya marak sekali terjadi, hal ini terjadi karena semakin meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan terbatasnya lahan parkir sehingga masyarakat tidak mengindahkan faktor keselamatan dalam memarkir kendaraannya hal ini yang memancing pelaku curanmor melakukan aksinya. Setelah pelaku curanmor mendapatkan kendaraan hasil cura…

KEDUDUKAN MENTERI TRIUMVIRAT DALAM KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRES…

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bilamana terjadi kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena berhalangan tetap secara bersamaan maka Tugas Kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama (Menteri Triumvirat). Mekanisme pelaksanaan Tugas Kepresidenan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur denga…

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA…

Anak pelaku tindak pidana kesusilaan wajib mendapat perlindungan hukum terhadap disparitas penjatuhan sanksi pidana, mengingat anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa dan harus diperlakukan secara …

TINJAUAN YURIDIS UTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI TENAGA KERJA ASING DIHUBUNGKAN …

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang domman, sebab pajak datang sendiri sebagai pendapatan negara karena merupakan kewajiban Wajib Pajak kepada pemerintah. Salah satu jenis pajak yang telah diundang-undangkan untuk berlaku di Indonesia adalah Pajak Penghasilan dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan kemudian diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 36 Tahun …

KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)

Edisi

30

ISBN/ISSN

979-526-020-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.598 KUH

KEDUDUKAN KETERANGAN TERDAKWA FRAUD EMPLOYMENT KARYAWAN BANK DALAM PERSIDANGA…

Fraud empolyment menurut Tuanakotta adalah perbuatan ilegal berupa penipuan, penggelapan, atau ancaman kepercayaan. Perbuatan fraud ini dilakukan subjek hukum bertujuan untuk mendapatkan dan/atau mengamankan keuntungan pribadi/perusahaan. Tindak pidana fraud employment ini sering terjadi kepada perusahan yang bergerak dibidang keuangan seperti Bank. Proses pembuktian dalam acara pidana mempunya…

PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA TANPA HAK OLEH PT GEGER HALANG DIHUBUNG…

Kewenangan negara dalam melakukan pengaturan tekait aspek pertanahan salah satunya negara dapat memberikan hak guna usaha dalam jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu telah berakhir maka hak guna usahanya telah hapus dan tanah kembali pada tanah negara. Di Kabupaten Kuningan terdapat tanah bekas hak guna usaha atas nama PT Geger Halang yang jangka waktunya telah habis sejak tahun 2019 dan …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG OBJEK WARISNYA BERUPA SERTIFIKAT …

Banyak sekali terjadi sengketa tanah, salah satunya adalah sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dengan badan hukum di Kota Bandung, ahli waris dari Engkos Kosasih mengajukan gugatan terhadap Yayasan PGRI Kota Bandung pada pertengahan tahun 2021, dimana sengketa tersebut bermula pada saat Engkos Kosasih yang saat masih hidup pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP 2 PGRI Kota Bandung…

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Edisi

CET. 1, 5,6

ISBN/ISSN

979-99956-4-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.754 ADO h

FILSAFAT HUKUM INTERNASIONAL | PERSPEKTIF NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-92381-2-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 HUA f

INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM TENTANG KONTRAK INTERNASIONAL

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-98456-2-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 HUA i

PENGANTAR HUKUM AGRARIA | TEORI DAN PRAKTEK

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-7060-81-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 RUD p

STATUS HUKUM TANAH WAKAF YANG DIPERJUAL-BELIKAN OLEH NAZHIR BERDASARKAN HUKUM…

Perwakafan tanah sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia. Tetapi sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan tanah, masalahnya menjadi semakin komplek dan rumit. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli atas tanah wakaf di kota Bogor yang sempat menjadi sengketa. Objek yang disengketakan adalah tanah wakaf dari sisa penj…

IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UND…

Penelitian ini berjudul Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Serentak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 , Adapun yang menjadi permasalahan adalah masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai, atau tim sukses dari calon kepala daerah demi kepentingan pemenangan kepala daerah yang bersangkutan, menghalalkan segala cara…

PENERAPAN KONSEP THE VICTIM OF PRONE OCCUPATION DALAM KASUS PEMERKOSAAN TERHA…

Kaum perempuan sebagai penjaja seks komersial selalu menjadi objek dan tudingan sumber permasalahan prostitusi juga muncul karena ada definisi sosial di masyarakat bahwa wanita sebagai objek seks. Pekerja seks komersial pada umumnya adalah pekerjaan yang paling rentan dengan kekerasan dan suatu pekerjaan yang rentan menjadi korban akibat profesinya. profesi ini menjadi alat penekan yang mampu u…