KAJIAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN T…

Salah satu ciri negara demokrasi adalah memastikan perlindungan bebas berekspresi, memajukan pemerintahan bila perlu, dan menuntut penghormatan terhadap pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah mengagas lahirnya regulasi yaitu Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembatasan kemudahan teknologi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan. Regulasi…

PENGANTAR HUKUM PAJAK

Edisi

12

ISBN/ISSN

978-979-421-348-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 BOH p

WANPRESTASI OLEH IMPORTIR TERHADAP PEMBELI SEPATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJ…

Toko DU 51, sebagai penyedia barang berupa sepatu impor melakukan Peijanjian Keijasama antara Toko DU 51 dan Importir tersebut dalam pengadaan barang berupa sepatu Docmart Dari negara Inggris sejumlah 10 Pair (pasang) Dengan estimasi waktu sekitar 14 Hari. 17 Hari berlalu tetapi sepatu belum sampai ditangan pembeli, saat importir tersebut melakukan cek lokasi keberadaan barang tersebut, ditemuk…

DISPENSASI NIKAH PASCA DIBERLAKUKANYA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERU…

Perkawinan adalah suatu akad yang membenarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan suami istri. Setelah melaksanakan akad nikah, suami istri mempunyai hak dan kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Pernikahan adalah hal yang penting. Tanpa menikah, pria dan wanita tidak dapat membentuk keluarga atau membangun rumah tangga. Identifikasi masalah dalam …

ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM KEPADA LANSIA PE…

Kenyataan yang menggambarkan rakyat miskin yang tidak memperoleh keadilan dan tidak dihargai di mata hukum akan berubah drastis jika kasusnya diketahui oleh media massa seperti internet, televisi, dan dukungan seluruh masyarakat yang sangat antusias dalam persoalan penegakan hukum. Para penegak hukum akan berlagak seperti pahlawan kesiangan, yang secara realita jika kasus tersebut tidak mencuat…

PERAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL) DI K…

memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, salah satu pembangunan di Indonesia adalah pembangunan industri di kawasan industri Leuwi Gajah. Adanya kegiatan produksi industri-industri di Leuwi Gajah se…

ANALISIS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN HASIL INCEST MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 …

semakin maju menimbulkan berkembangnya masalah mengenai hukum keluarga. Antara lain hukum perkawinan, salah satunya mengenai perkawinan sedarah atau sumbang (Incest). Dalam hal ini perlu diperhatikan juga ialah mengenai anak yang lahir akibat perkawinan Incest. Mengenai kedudukan anak, hak-hak anak serta perlindungan hukum bagi anak tersebut, karena anak tidak seharusnya mendapatkan dampaknya d…

TANGGUNG JAWAB KANTOR (BPN) TERHADAP DATA FISIK DAN DATA YURIDIS ATAS SEBIDAN…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SAF t

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN LEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UN…

Pembangunan perumahan dan permukiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut yaitu setiap orang atau badan hukum yang membangun rumah atau perumahan harus mengikuti persyaratan teknis, ekologis dan administratif. Selain itu, pembangunan perumahan dan permukiman juga harus sesuai denga…

ANALISIS HUKUM KEWENANGAN KURATOR DALAM MENGURUS HARTA PAILIT YANG SEDANG MEN…

Kurator memiliki wewenang dan tugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit (boedel pailit). Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, tidak jarang kurator mendapatkan harta pailit sedang dalam sengketa di Pengadilan Negeri, bahkan telah disita. Keadaan yang demikian, dapat menghambat Kurator dalam mengurus harta kekayaan debitor pailit, sekaligus akan mempengaruhi pelaksanaan pem…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 155/PID.SUS/2018/PN.CBN TENTANG ONVOLDOENDE GEMOTIV…

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Crb ini mengandung suatu hal yang keliru, karena hakim tidak mempertimbangkan mengenai fakta yang ada dipersidangan, hal ini disebut dengan onvoldoende gemotiveerd. Hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis studi kasus ini dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana d…

PEMBERIAN HAK INTEGRASI ASIMILASI RUMAH YANG DIBERIKAN KEPADA NARAPIDANA SELA…

Adaptasi cepat dilaksanakan oleh pemerintah dengan menerbitkan berbagai aturan guna mengatur keberlangsungan negara di tengah terpaan bencana non-alam pandemi Covid-19 dengan salah satunya pelepasan narapidana dalam jumlah besar mengingat situasi over crowded yang dialami hampir setiap Lapas di Indonesia. Kementerian hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham program asimilasi rumah. Asimilasi send…

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DI P…

Perkawinan merupakan langkah yang sangat penting dalam membentuk masyarakat kecil dan membangun generasi yang baik. Dalam suatu perkawinan antara peria dan wanita menanggung beban dan tanggung jawab yang berat. Tanggug jawab dan beban ini tidak dapat dengan mudah dipenuhi, sehingga mereka harus mampu memikul dan memenuhinya. Oleh karena itu, terwujudnya keluarga yang sejahtera, bahagia, sehat d…

INTENSIFIKASI PENAGIHAN UTANG PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK PEMILIK KE…

Pajak Kendaraan bermotor merupakan pajak yang paling signifikan atau paling tinggi untuk Pendapatan Daerah di dalam pajak kendaraan bermotor terdapat pajak progresif. Namun dalam prosesnya ternyata tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor masih rendah sehingga diperlukannya intensifikasi pajak kendaraan bermotor dalam proses Pendapatan Daerah. Bagaimana intensifikasi pemungutan pajak progresi…

ANALISIS YURIDIS TENTANG WARIS BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT BATA …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 BHA a

IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS RSUD SUMEDANG DARI SWADANA MENJADI BLUD DALAM MEKA…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAR i

TANGGUNGJAWAB PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM MENYEDIAKAN LABU DARAH YANG…

Konsumen merupakan pihak yang selalu membutuhkan keberadaan pelaku usaha, meskipun keberadaan pelaku usaha tidak seterusnya menguntungkan pihak konsumen tetapi adakalanya pelaku usaha dalam kegiatannya merugikan konsumen seperti terjadinya kesalahan dan kelalaian dalam menyediakan darah yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Karena negara kita mempunyai aturan hukum, maka harus diproses m…

HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA | PENGERTIAN HUKUM WARI…

Edisi

II

ISBN/ISSN

978-979-071-321-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.052 DJA h

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM JASA (PENUMPANG) TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKA…

Setiap kecelakaan transportasi darat selalu menimbulkan kerugian bagi penumpang baik moril maupun materill yang tentu saja melahirkan permasalahan hukum yang berkepanjangan, khususnya berkenaan dengan tanggung jawab hukum perusahaan penyedia jasa transportasi darat online atau pengangkut (carrier) terhadap penumpang dan pemilik barang baik sebagai para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun…

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT ATAS TANAH TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIF…

Blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah diselenggarakan oleh BPN guna sebagai upaya pengamanan sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Selain untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepasttian hukum kepada pihak yang berkepentingan, tetapi disisi lain tujuan dari adanya pemblokiran hak atas tanah dapat merugikan pemegang hak atas tanah yang memiliki bukti haknya, di…

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KORBAN PE…

POLRI sebagai penegak hukum juga masih bisa menjadi korban tindak pidana, menjadi tanda tanya besar mengenai tujuan seseorang yang melakukan peretasan terhadap POLRI, hal ini justru menjadi kecaman bagi masyarakat karena POLRI sebagai penegak hukum juga masih bisa menjadi korban tindak pidana. Sebagaimana hal tersebut, masih terjadi suatu proses viktimisasi, atau suatu proses penimbulan korban …

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PEMILIK OBJEK TANAH ATAS PENSERTIFIKAT…

Sertifikat hak atas tanah merupakan hasil akhir dari proses pendaftaran tanah, termasuk perubahan meliputi subjek, status hak dan tindakan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut merupakan alat bukti yang kuat. Pendaftaran tanah ini tidak selalu berjalan lancar, faktanya masih ditemui sertifikat yang terdapat kekeliruan dalam penerbitannya. Penerbitan sertifikat tanpa sepengetahuan pemiliknya …

PIDANA PENGAWASAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP) DI…

Penelitian ini berjudul “Pidana Pengawasan Dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RKUHP) Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP kurang memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis pidana melainkan cara menjalankan pidana. RKUHP meng…

GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SUKAMAHI KABUPATEN BOG…

Paradigma ganti rugi cenderung bermakna bahwa pemegang hak atas tanah itu sudah mengalami kerugian sebelum pelepasan tanahnya untuk kepentingan umum. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan umum) sebagai suatu landasan hukum bagi pemerintah yang akan melakukan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum da…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN U…

Penelitian ini berfokus pada penggunaan media sosial dalam perkembangannya di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kejahatan media sosial (internet) seperti pencemaran nama baik, fitnah, pornografi, penipuan. Kemudian Pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman pidana, tentunya Pemerintah telah menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Per…

IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS D…

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat tidak mampu dalam segi ekonomi. Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya dirasakan ketika anggota masyarakat menghadapi proses hukum, berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang meyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses…

PENERAPAN BANTUAN HUKUM MENURUT PASAL 54 KUHAP BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG…

Maraknya kejahatan yang terjadi semakin berkembang, maka semakin banyak juga korban yang dirugikan dari perbuatan kejahatan tersebut. Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh pelaku yang tergolong usia muda bahkan seseorang yang sudah lanjut usia terkadang secara tidak sadar mereka melakukan tindak pidana. Para lanjut usia sudah tidak ingin lagi memikirkan persoalan yang dapat membebani pikiran…

TINDAKAN REPRESIF PIHAK KEPOLISIAN DALAM DEMONSTARI DI WILAYAH BANDUNG DIHUBU…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 DIN t

PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG ATAS SUATU PRODUK OLEH MANTAN KARYAWAN YANG BERITIK…

Pada prinsipnya rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam rangka kegiatan perdagangan. Perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan hal baru dalam sistem perlindungan HKI di Indonesia. Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan atau informasi lain dibidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomis yang tid…

DISKRIMINASI BAGI PENGIDAP HIV/AIDS DALAM MEMPEROLEH PENGHIDUPAN DAN PEKERJAA…

HIV/AIDS merupakan penyakit yang mematikan dan telah menjadi masalah besar yang mengancam generasi penerus bangsa Indonesia. Jumlah pengidap HIV/AIDS semakin meningkat. Dalam kehidupan sehari-hari pengidap HIV/AIDS sering menghadapi banyak masalah sosial seperti dikucilkan oleh keluarga sendiri, stigmatisasi serta diskriminasi. Salah satunya tindakan diskriminasi tersebut yaitu dalam mendapatka…

AKIBAT HUKUM BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “SUKAMANAH TANDANG” DAL…

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di suatu Desa diharapkan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi masyarakat dan Desa, tapi pada praktiknya tidaklah mudah membangun BUMDes ideal karena terkendala Sumber Daya Manusia, sistem pengelolaan, pertanggungjawaban dan akibat hukum yang timbul karenanya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab identifikasi masalah BUMDes “Sukamanah Tan…

PEMBERIAN GANTI RUGI KARENA PERUBAHAN STATUS HAK ATAS TANAH BERDASARKAN KEPUT…

Di atas tanah Hak Pengelolaan, dimungkinkan adanya hak atas tanah, yang diberikan atas dasar perjanjian antara pemegang Hak Pengelolaan dengan calon penerima hak. Dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 1989 Nomor 169/HPL/BPN/89 telah diberikan Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia Cq Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan, dimana di atas…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MOBIL ANTARA JAYA RENT CAR DENGAN PENYEWA D…

Dewasa ini, perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia, dan kerjasama dalam bidang perdagangan dan jasa, berkembang sangat pesat. Salah satunya di bidang jasa pengangkutan. Seiring dengan berjalannya pembangunan, banyak masyarakat umum, membuka suatu usaha penyediaan jasa pengangkutan, yang juga sering disebut rental mobil. Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil, dengan cara sewa…

KARYA CIPTA DALAM BENTUK LUKISAN HASIL MASYARAKAT JELEKONG SEBAGAI SALAH SATU…

Lukisan merupakan salah satu karya seni yang dilindungi oleh pemerintah. Dalam lukisan melekat hak cipta sehingga lukisan termasuk karya seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. kelurahan Jelekong, kecamatan Baleendah, kabupaten Bandung merupakan suatu kawasan yang terkenal sebagai sentra lukisan yang dihasilkan oleh para pelukis di kawasan ini telah terjua…

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT JENDERAL SEBAGAI INSTANSI BANTU DEWAN PE…

Sekretariat Jenderal sebagai instansi yang ditugaskan Pemerintah untuk mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rayat (DPR) bertugas untuk menjamin kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas di bidang administratif, persidangan, dan keahlian. Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fungsional kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sekretariat Jenderal jug…

MEUWISSEN TENTANG PENGEMBANAN HUKUM ILMU HUKUM TEORI HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM

Edisi

CET. 2,3 4

ISBN/ISSN

979-1073-33-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 SID m

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN HAMIL YANG BEKERJA DI MALAM HARI DIHUBU…

Indonesia adalah negara hukum, negara wajib memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif begitu juga dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sektor ketenagakerjaan. Beberapa perusahaan yang seringkali mengabaikan peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan yang bekerja pada malam hari sebagaimana tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja…

KEDUDUKAN KEANGGOTAAN DPR YANG DI RECALL OLEH PARTAI POLITIK NYA BERDASARKAN …

Recall merupakan sebuah kewenangan suatu Partai Politik terhadap anggota nya yang duduk di kursi DPR. Penelitian ini dilatar belakangi karena hingga saat ini, praktek recall di Indonesia masih menjadi perdebatan Pro-Kontra bagi masyarakat dengan terdapat kasus recall besar di Indonesia seperti Kasus Fahri hamzah yang gagal di recall. Seseorang anggota DPR dapat diberhentikan dari kedudukan nya …

PEMBERIAN (HIBAH) KEPADA ANAK KANDUNG ATAS SELURUH HARTA KEKAYAAN TANPA ADANY…

Hibah tidak dapat diberikan jika aset yang disumbangkan mencakup lebih dari sepertiga properti, meskipun ini bukanlah cara kerja komunitas yang sebenarnya. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pedoman pemberian tidak lebih dari sepertiga dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai harta yang dihibahkan. Berdasarkan hal te…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/PID.SUS/2018 TENTANG TIDAK DIG…

Fenomena kasus Baiq Nuril merupakan salah satu wujud fenomena hukum yang perlu ditelisik secara lebih komperhensif. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan putusan di tingkat Mahkamah Agung yang berbanding terbalik dengan Putusan di tingkat pengadilan negeri. Sehingga pada penelitian ini focus untuk menguraikan terkait dengan pertama, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Mem…

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE TERHADAP ANCAMAN DEBT COLLEC…

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam meminjam uang secara online, ternyata belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko. Permasalahan yang kerap muncul adalah cara penagihan utang oleh debt collector yang dilakukan dengan cara mengancam, mengintimidas hingga kebocoran data pribadi nasabah. Penulisan ini menggunakan metode pendek…

ANALISIS MENGENAI MEKANISME PENANGANAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KAN…

Masalah pertanahan di negeri kita telah muncul dalam banyak aspek dengan beragam wujud. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan Instansi Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian cara mediasi tidak selamanya memberikan penyelesaian yang memuaskan dan memberi penyelesaian yang tunt…

WANPRESTASI PEKERJA PT MARGA JAYA CIMAHI DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUS…

Dewasa ini, perkembangan arus globalisasi, dan kerjasama dalam bidang perdagangan dan jasa, berkembang sangat pesat. Salah satunya di bidang tenaga kerja dan perusahaan. Seiring berjalannya pembangunan, banyak yang mendirikan perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di I…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA HOTEL TERHADAP KEHILANGAN BARANG KONSUMEN DIKAITK…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 RAS t

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN LAU…

Perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan laut di Indonesia menimbulkan persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan urusan laut itu sendiri. Beberapa persoalan yang timbul, yaitu kerusakan dan pencemaran ekosistem perairan, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat perairan, tidak optimalnya pengawasan dan pengendalian sumber daya laut dan perikanan, dan implikasi terhadap Pendapatan Asli Daer…

DUALISME HUKUM PERTANAHAN PADA ASAS PENGUASAAN TANAH OLEH NEGARA DI WILAYAH K…

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari wilayah yang meliputi daerah bekas swapraja Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Yogyakarta hingga sekarang masih mempunyai tanah bekas swapraja yang tersebar diberbagai wilayah di Yogyakarta. Tanah-tanah tersebut dibawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta, yang disebut dengan Sultan Ground. Dalam perkembanganya Sultan Ground membawa dampak dalam i…

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BMW PADA MINIATUR MOTOR KLASIK YANG DIKOMERSIALKAN K…

Nilai ekonomi yang didapatkan dari komersialisasi karya cipta, mendorong para pelaku usaha mengalihwujudkan berbagai karya cipta kedalam bentuk guna mencari keuntungan. Salah satunya yaitu bisnis pembuatan barang dagangan(merchandise) atau merchandising. Merchandise awalnya digunakan sebagai alat untuk mempromosikan suatu merek barang agar menghasilkan keuntungan yang lebih pada penjualan baran…

TANGGUNG JAWAB ORGAN YAYASAN YANG TIDAK MENYESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOM…

Penyesuaian dan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan syarat mutlak bagi Yayasan untuk memperoleh status badan hukum. Dengan adanya Penyesuaian dan Pengesahan Akta Pendidiran, maka Yayasan mempunyai kedudukan yang jelas sebagai subyek hukum. Namun dalam praktek masih…

TINJAUAN YURIDIS PEMBAJAKAN KAPAL SINAR KUDUS OLEH PEMBAJAK SOMALIA DIHUBUNGK…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SUR t

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PT PUPUK KUJANG CI…

Perkembangan industri selain memberi efek positif ternyata membawa efek negatif seperti timbulnya pencemaran lingkungan, penggunaan bahan bahan kimia berbahaya oleh pihak industri yang sering kali menimbulkan permasalahan di dalam pengolahan pembuangan limbah cair pupuk. Seperti yang terjadi di kawasan industri di Desa Dawuan Tengah wilayah Pajaten Cikampek antara PT. Pupuk Kujang Cikampek deng…