TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TUNTUTAN AGEN TERHADAP UTAN…

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Sebuah perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila mencakup 2 unsur yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan terdapat dua orang kreditur ataupun lebih. Sejak putusan pailit diucapkan maka, kewenangan debitur untuk mengurus harta kekayaan beralih…

PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Asas merupakan hal yang sangat esensi dalam penegakan hukum.Tujuannya agar penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan sesuai karakteristik dan berdaya guna bagi masyarakat.Salah satu asas yang memberikan ketegasan kepastian hukum,keadilan menjamin perikemanusiaan dan wibawa putusan hakim yaitu asas ne bis in idem. Asas ini memberikan ketegasan bahwa seseorang tidak boleh diadili dan dihukum l…

KEDUDUKAN WAKAPOLSEK BUAH BATU BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23…

Dalam merealisasikan apa yang menjadi tugas Polri, kepemimpinan adalah salah satu penentu kinerja organisasi Polri. Kepemimpinan yang efektif bisa mengelola segenap potensi dan sumber daya yang ada dan mengarahkannya untuk mewujudkan visi organisasi Polri. Maka diperlukan kewenangan dari para pimpinan yang didukung oleh segenap anggotanya untuk menggerakkan organisasi. Pada skripsi ini, yang me…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN PRODUK ASURANSI MELALUI TELEMARKETING DALAM…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 INK k

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI EKS DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DI PT.KAI DIHUBUNGANKAN…

Pensiun adalah pemberhentian pegawai atas keinginan perusahaan, berdasarkan undang-undang, ataupun keinginan pegawai itu sendiri. Batas usia pensiun menurut Undang-undang aparatur sipil negara adalah 58 tahun. Tapi dalam prakteknya masih ada batas usia pensiun yang dilanggar oleh perusahaan terutama oleh PT.KAI yang mana pegawai eks departemen perhubungan dipensiunkan pada usia 56 tahun. Tujuan…

IMPLIKASI ANGGARAN DANA BANTUAN DESA BERDASARKAN PP No. 43 TAHUN 2014 DI KAIT…

Bantuan Langsung Anggaran dana desa adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa, Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut…

ANALISIS HOME INDUSTRY SEPATU CIBADUYUT KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDA…

Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Asean China Free Trade Agrement (ACFTA) berawal 1 Januari Tahun 2010 mengancam keberadaan industri Indonesia terutama para pengusaha home industry skala kecil, Persiapan Indonesia menghadapi persaingan global masih kurang sebagai contoh adalah home industry skala kecil Sentra Industri Sepatu Cibaduyut Kota Bandung. Pemerintah tetap merencanakan pemberla…

PENCEMARAN LAUT PALABUHANRATU AKIBAT LIMBAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DIH…

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, pol…

KETERBATASAN SDM BAPAS KLAS I BANDUNG DALAM MENDAMPINGI ANAK DI PENGADILAN DI…

Adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak salah satunya mengenai fungsi dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kurang baik, yaitu kurang nya jumlah pegawai yang terdapat di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Bandung yang hanya memiliki 39 orang dari jumlah yang ideal adalah sebanyak 131 orang. Cakupan BAPAS Klas 1 Bandung yang meliputi sebagian besar wilayah Jawa Barat terdiri dari…

PERLINDUNGAN HUKUM IKLAN KARTU PROVIDER AS VS XL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UN…

Iklan-iklan antar produk kartu seluler di Indonesia selama ini kerap saling sindir dan merendahkan produk kompetitornya untuk menjadi provider yang terbaik di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan antara XL dan Kartu As akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi, bukan hanya pada ekonomi tetapi juga bagaimana pendapat masyarakat yang melihat dan menilai kedua provider ini secara m…

PEMBLOKIRAN SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL PT.INDOSAT OLEH PT.TELKOM DIHUBU…

Alat komunikasi pada saat ini terdiri dari telepon, surat kabar, radio, televisi. Telepon merupakan alat komunikasi yang paling banyak dipakai dibandingkan jenis komunikasi melalui telepon dengan jumlah penduduk misalnya terasa belum memadai. Pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka seperti jasa lainnya. Jasa telekomunikasi diatur dalam traktat internasional Gener…

KEDUDUKAN DEWAN PERS DALAM RANGKA MENEGAKAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MEDIA…

Kedudukan Dewan Pers Dalam Rangka Mengegakan Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online Bedasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,dalam hal penyelesaian sengketa pemberitaan pers dapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers, sanksi dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang dijatuhkan dewan pers adalah pemuatan hak jawa…

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR : 1239/PID.B/2012/PN.BDG TENTANG KE…

Studi Kasus ini memaparkan mengenai status kepemilikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan dalam kasus penipuan. Dalam melakukan tindak pidana, Terdakwa berusaha meyakinkan para calon korbannya dengan cara menjanjikan keuntungan yang besar apabila calon korbannya tersebut menanamkan modal usaha pada Koperasi. Namun pada akhirnya semua keuntungan yang dijanjikan berhenti di tengah jal…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KODE POS ALAMAT INDONESIA YANG DIKELUA…

Dalam kehidupan perdagangan selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih walaupun tindakan tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan bahkan melanggar hukum. Begitupun yang terjadi dalam perkembangan Kode Pos Alamat Indonesia yang tidak hanya dipergunakan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) saja sebagai penciptanya, tetapi telah diperg…

JUAL BELI SEX TOYS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 282 KUHP Jo. UNDANG - UNDANG NO.…

Pada saat ini khususnya dikota - kota besar seperti Bandung banyak bertebaran toko-toko yang menjual alat - alat bantu sex ( sex toys . Bagi masyarakat hal ini dirasakan sangat meresahkan karena secara tidak langsung membangkitkan minat dan ga irah masyarakat yang melihatnya . S elain itu dengan banyaknya penjualan alat bantu sex secara terang - terangan dikhawat irkan dapat merusak menta…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PPTKIS YANG MELANGGAR PASAL 103 AYAT (1) UU …

Penempatan dan perlindungan Calon Tenaga Kerja Indoneisa (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar sanksi pidana pada saat di penampungannya o…

PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 J…

Kejahatan korupsi ini bukan lagi dikatakan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (exstra ordinary crime), karena dilihat dari dampak negatif korupsi bukan hanya berdampak kepada individu atau satu kelompok saja melainkan efek dari korupsi ini sangat besar dan meluas, mulai dari kerugian negara bahkan sampai dengan kemiskinan yang semakin meluas bagi ma…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH KAWASAN OBSERVATORIUM BOSS…

Observatorium Bosscha merupakan salah satu tempat peneropongan bintang tertua di Indonesia. Observatorium Bosscha berlokasi di Lembang, Jawa Barat, sekitar 15 km di bagian utara Kota Bandung dengan koordinat geografis 107° 36' Bujur Timur dan 6° 49' Lintang Selatan. Tempat ini berdiri di atas tanah seluas 6 hektar, dan berada pada ketinggian 1310 meter di atas permukaan laut atau pada ketinggia…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA TAMANSARI KOTA BANDUNG DALAM PENGGU…

Penggusuran adalah pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Penggusuran pada umunya ditunjukan pada orang miskin atau pemukiman liar. Pemerintah didalam penggusuran seharusnya tidak boleh berlaku sewenang-wenang tetapi harus memperhatikan hak-hak yang berbasis Hak Asasi Manusia. Adapun persoalan yang dikemukakan dalam penulisan ini yang pertama bagaimana perlindungan hukum terha…

PERSAINGAN MONOPOLISTIS MELALUI PENGGUNAAN SIMBOL ATAU KATA YANG MIRIP PADA B…

Hak Kekayaan Intelektual menjadi masalah yang semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang merek. Hak kekayaan intelektual haruslah dihargai dan diberi nilai yang tinggi karena dilahirkan dari akal pikiran manusia. Dalam hal ini dapat dilihat Apakah Undang – undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur penggunaan simbol atau …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DA…

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan investasi terbesar di pulau Jawa, yang menetapkan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal. Pemberian Insentif dan kemudahan tersebut diberikan untuk mendorong daya saing dan mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis da…

GANTI RUGI ASURANSI DISEBABKAN GEMPA BUMI TERHADAP GEDUNG SARANA SUMATERA BAR…

Ganti rugi asuransi disebabkan gempa bumi terhadap gedung sarana sumatera barat ventura oleh pt berdikari insurance di hubungkan dengan kitab undang – undang hukum dagang.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses ganti rugi perjanjian asuransi akibat gempa bumi, serta dihubungkan dengan kitab undang undang hukum dagangdan apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi …

TINDAK PIDANA PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN BANDUNG DIHUBUNGKA…

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan undang-undang yang melindungi anak-anak dari tindak pidana penculikan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka permasalahan ini di batasi sebagai berikut: 1) Apakah tin…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PROS…

Adanya teknologi informasi dan transformasi yang semakin pesat dengan menggunakan dunia sebagai pusat dan lahan perkembangannya yang menimbulkan suatu teknologi digital dibidang fotografi yag telah menyeret dunia fotografi untuk masuk kedalamnya, karena kebutuhan, kemudian fasilitas dan ketidakmampuan manusia untuk menolak perkembangan teknologi tersebut. Proses digital image yang dipergunakan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LANGSUNG (STRICT LIABILITY) KORPORASI DALAM PERKARA…

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dengan tujuan tertentu. Peranan korporasi cenderung ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat korporasi dalam kegiatan bisnisnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik y…

PENGENAAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER ATAS ADSENSE BERDASARKAN …

Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Termasuk penghasilan yang diterima oleh youtuber, selama ini para youtuber menganggap tidak akan dikenakan pajak padahal semestinya dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai. Penelitian i…

MENYEMBUNYIKAN PERKAWINAN UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN KEDUANYA YANG MENGAKIBAT…

Tentara Nasional Indonesia yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama. Didalam KUHP seorang anggota TNI tidak dapat memiliki isteri lebih dari satu kecuali ada izin dari isteri sah dan komandan satuannya, serta tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pada faktanya terdapat oknum anggota militer yang menyembunyikan perkawina…

ASPEK HUKUM SURAT SANGGUP BAYAR SEBAGAI JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKSPOR IMPOR …

Upaya peningkatan pembangunan bidang hukum dan ekonomi nasional, Pemerintah melalui kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberlakukan kebijakan dan peraturan dibidang kepabeanan sesuai dengan perkembangan perdagangan global, sehingga dapat memberikan motivasi kepada pelaku usaha di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan aspek hukum surat sanggup bayar sebagai jaminan dalam tran…

PENGANTAR STUDI HUKUM PERDATA JILID 2

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-421-441-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 VOL p

PENGANTAR STUDI HUKUM PERDATA JILID 1

Edisi

3

ISBN/ISSN

979-421-218-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 VOL p

BANK SEBAGAI KORBAN PEMBOBOLAN UANG MELALUI MODUS OPERANDI GAME ONLINE MENURU…

Kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir sebagai akibat dari dampak negatifnya perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dalam berbagai bentuk dan jenis telah konsekuensi bagi perlindungan hukum pengguna. Ini penting mengingat itu setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan martabatnya sebagai manusia makhluk. Salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi di dunia maya adalah kejahata…

PERILAKU SOPAN SEBAGAI PERTIMBAGAN KEADAAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN PADA PERK…

Permasalahan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Rachel Vennya, dimana Rachel Vennya hanya mendapatkan 8 bulan masa percobaan dengan salah satu alasan yang meringankan yakni bersikap sopan, pada hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan dampak dari perbuatan Rachel Vennya sebagai public figure yang memberikan dampak buruk atau contoh yang tidak baik bagi masyarakat, karena Rachel Vennya …

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Edisi

CET. 1

ISBN/ISSN

978-979-518-551-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320 KEN s

ETIKA POLITIK

Edisi

CET. 1

ISBN/ISSN

978-602-19824-2-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320 SYA e

SERI PENDIDIKAN ANTI NARKOBA | MENGENAL NARKOBA, JENIS, DAN PENCEGAHAN PENYAL…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1348-86-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 PAR m

CYBERLAW DAN HAKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Edisi

3

ISBN/ISSN

979-3304-19-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.604 82 RAM c

PELIMPAHAN WEWENANG & PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN KEDOKTERAN KEPADA TENAGA KE…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-7060-71-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

174.2 YAH p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA COFFEE SHOP DI KOTA BEKASI YANG BELUM…

Perkembangannya terdapat beberapa pemilik Coffee Shop di Kota Bekasi yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, seharusnya pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adapun pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggar…

KETERLIBATAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN WARGA NEGA…

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjungjung tinggi kepastian hukum, salah satunya kepastian hukum dalam hal ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia mengikat warga negara Indonesia dimanapun warga negara Indonesia berada. Hukum pidana berlaku di luar yurisdiksi Indonesia melalui asas nasional aktif yang diatur dalam Pasal 5 KUHP. Hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ARISAN ONLINE D…

Pada era digitalisasi ini semakin meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya kejahatan arisan online yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Kegiatan arisan ini lazim dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan ekonomi maupun silatuhrahmi yaitu dengan cara mengumpulkan uang melalui peserta atau anggota yang didasarkan kesepakatan bersama.…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL …

Perkembangan perekonomian yang pesat dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik sehingga banyak berdiri industri-industri kosmetik ilegal, kosmetik yang merupakan kebutuhan harian khususnya bagi kaum perempuan untuk mempercantik dan mengubah penampilan, tapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha sehingga masih b…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI LANGIT BIRU SEBAGAI INVESTOR DALAM P…

Banyak penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada koperasi simpan pinjam dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Dalam kenyataannya banyak sekali penawaran produk investasi berupa simpanan pada koperasi simpan pinjam tersebut yang berakhir menjadi kasus penyelewengan bahkan penggelapan dan penipuan, yang seringkali melibatkan pengurus koperasi itu sendiri. Contoh ter…

PENJUALAN PRODUK BERMEREK PALSU YANG DILAKUKAN PEMILIK FACTORY OUTLET DIHUBUN…

Dewasa ini, penjualan barang-barang bermerek palsu di berbagai Factory Outlet di Bandung menimbulkan fenomena tersendiri. Berkembangnya Factory Outlet yang awalnya menjual produk-produk dengan menggunakan merek terkenal yang mengesankan produk tersebut merupakan produk asli, padahal sesungguhnya palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG PATEN PRODUK FARMASI DALAM KA…

Produk farmasi berupa obat-obatan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Untuk mengatasi gangguan pada kesehatan, manusia mempercayakan pada dunia kedokteran dan farmasi. Jika hal ini dihubungkan dengan kebutuhan akan kesehatan, maka hasilnya adalah semakin bergantungnya manusia kepada metode pencegahan maupun penyembuhan suatu penyakit, yang salah satunya adalah metode obat-obatan. Tapi…

TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN AS…

Konsep strict liability merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum Common Law. Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembangannya, konsep strict liability juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang dianggap membahayakan sosial. Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN GAGAL BAYAR…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 WUL p

KAJIAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PEMBUATAN DAN PEN…

Interaksi merupakan hal mendasar dalam kehidupan sebagai pengaruh yang positif dan negatif, salah satu pengaruh negatif dalam berinteraksi tidak jarang menimbulkan kejahatan. Dalam hal ini, kejahatan tidak mungkin timbul jika tidak adanya pihak pelaku dan korban kejahatan. Beriringan waktu kejahatan dan kemajuan teknologi tidak bisa dihindari oleh masyarakat luas, karena dengan hal ini kejahata…

PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN TIMAH DIKAWASAN T…

Potensi bijih Timah tersebar hampir diseluruh Provinsi Bangka Belitung mulai dari darat sampai laut. Masyarakat Bangka Belitung memanfaatkan potensi tersebut untuk menggerakkan perekonomian daerahnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.Permintaan terhadap Bijih timah semakin meningkat untuk kebutuhan industri baik ekspor maupun impor sehingga penambangan bijih timah tidak hanya dilakuka…

TANGGUNG JAWAB KOPERASI HARAPAN MAKMUR TERHADAP BANK HIMPUNAN SAUDARA SEBAGAI…

Pada pertengahan tahun 2005 Koperasi Harapan Makmur melakukan perjanjian penyertaan modal dengan Bank Himpunan Saudara dengan tujuan untuk menambah modal simpan pinjam terhadap anggota, dengan harapan dapat mempunyai kemampuan yang lebih dalam memberikan pinjaman terhadap anggota. Pada tahun 2007 Koperasi Harapan Makmur mengalami gejolak karena adanya pergantian stuktur kepemimpinan hal ini men…

KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR…

Kebebasan beragama adalah suatu bagian dari hak asasi manusia, dimana kebebasan beragama dapat diartikan setiap manusia dapat bebas memilih suatu agama yang sesuai dengan keyakinan hati nuraninya. Di Indonesia sendiri kebebasan tentang memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya telah diatur dalam Pasal 18 E Undang-Undang Dasar 1945 amandenen ke-IV dan Pasal 22 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 ten…