HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (EDISI REVISI)

Edisi

REVISI

ISBN/ISSN

978-979-769-939-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.23.23 CHA h

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA DIKAITKAN D…

Marijuana atau daun ganja adalah tanaman yang bernama latin Cannabis Sativa.Tanaman ini mengandung 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid. Setiap bahan memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Namun ganja menimbulkan kontroversi di sebuah Negara serta kalangan masyarakat. Ganja atau mariyuana (Cannabis Sativa) di Indonesia masih menjadi kebijakan hukum yang termasuk dalam krimina…

KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA BARANG BERGERAK DARI LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG DIAMBI…

Pemberian pembiayaan konsumen dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan yang tergolong kedalam perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur dengan disertakan jaminan fidusia. Adanya Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan kredit. Namun dalam praktiknya timbul berbagai persoalan. Di antaranya dalam hal eksekusi jaminan fidusia, maraknya fenomena…

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA DIKAITKAN D…

Marijuana atau daun ganja adalah tanaman yang bernama latin Cannabis Sativa.Tanaman ini mengandung 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid. Setiap bahan memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Namun ganja menimbulkan kontroversi di sebuah Negara serta kalangan masyarakat. Ganja atau mariyuana (Cannabis Sativa) di Indonesia masih menjadi kebijakan hukum yang termasuk dalam krimina…

HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PEKERJA DAN PENGUSAHA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-979-341-143-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 DAN h

STATUS HUKUM ANAK SETELAH PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH ISTRI PERTAMA TERHADAP P…

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa berhubungan satu sama lain untuk menciptakan keluarga dan melanjutkan keturunan salah satunya melalui pernikahan yang sah. Asas pernikahan menganut tentang monogami. Monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relative/terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syara…

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-7583-81-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAR p

PENETAPAN TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTA…

Pasal 6 UUPA telah menjelaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, artinya setiap hak atas tanah harus diusahakan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal yang menjadi masalah hak atas tanah tersebut tidak dilaksanakan bahkan sampai menelantarkan tanahnya selama bertahun-tahun. Berdasar pada permasalahan tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait pengaturan tanah terlant…

ANALYSIS OF PHENOMENA OF MASS JUDGMENT FROM A LEGAL SOCIOLOGICAL POINT OF VIEW

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan berlandaskan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dasar negara yang berdasarkan pada Pancasila, diharapkan mampu menjadi sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib. Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tindakan tercela dan juga melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Main …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS HILANGNYA BARANG PRIBADI DI KABIN …

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi udara selaku pihak pelaku perjanjian pengangkutan udara sangat diperlukan, termasuk apabila terjadi kasus kehilangan barang pribadi di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan yang dialami oleh penumpang, maka perlu dikaji mengenai: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang atas hilangnya barang pribadi di kabin pesawat pada suatu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMUT…

Pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang terjadi di PT. Daido Metal Indonesia terhadap salah satu karyawannya dilakukan tanpa adanya kesepatakan antara pekerja dan pihak perusahaan, sedangkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut masih dalam waktu kontrak dan belum berakhir. Adapun permsalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, bagaimana p…

TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PEMBERLAKUAN E-MONEY TERHADAP EKSISTENSI MATA UANG RU…

E-money (uang elektronik) atau Digital Money (uang digital) merupakan uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Dalam, transaksi e money melibatkan penggunaan jaringan. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang alat pembayaran yang sah tediri dari uang kartal dan uang giral, pemberlakuan e-money sendiri di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No 16/8/PBI/20…

GUGATAN PIHAK KE TIGA TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN BO…

Pentingnya mengembangkan sarana, prasarana fasilitas daerah seperti pasar, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan kerjasama Build, Operate and Transfer (BOT) dengan PT. Bangunbina Persada untuk membangun Pasar Panorama Lembang. Perjanjian BOT merupakan perjanjian antara pemerintah sebagai penyedia lahan dengan pihak swasta, sebagai pihak yang melakukan pembangunan dan pengelolaan sampai w…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENJUAL TI…

Peralihan hak atas tanah menjadi suatu objek jual beli dan Peralihan hak atas tanah. Dan ada syarat untuk memenuhi proses transaksi tersebut yaitu seperti terang, tunai, riil. Namun hal ini banyak menimbulkan masalah terutama terkait perlindungan hukum salah satu pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli tanah. Sehingga penelitian ini berusaha untuk menguraikan permasalahan secara komprehe…

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBA…

Kepastian hukum dalam konteks hak atas tanah sangat penting untuk melindungi hak-hak pembeli tanah dari kerugian yang timbul akibat tindakan pihak ketiga yang menghambat perolehan hak atas tanah. Dalam perspektif hukum agraria, terdapat beberapa isu penting yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi pembeli hak atas tanah yang mengalami kerugian akibat pihak ketiga yang menghalangi perolehan ha…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TERKAIT DENGAN PEMBAYARAN BONUS/JASA PROD…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang melindungi hak-hak pekerja terkait dengan pembayaran bonus atau jasa produksi sesuai perjanjian kerja bersama yang berlaku di PT Pos Indonesia. Adapun permasalahan yang menjadi pembahasan di skripsi ini, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja terkait dengan bonus/jasa produksi yang tertuang dalam perjanjian kerja bersama di …

TUNTUTAN HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING DI DAGO DIKAITKAN DEN…

Sengketa tanah Dago Elos melawan Keluarga Muller yang bermula pada tahun 2016 sudah melalui Peninjauan Kembali pada tahun 2022. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/109 PDT/2022. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana proses terjadinya sengketa lahan bekas eigendom verponding di dago dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tenta…

HUKUM KONSTITUSI | PROBLEMATIKA KONSTITUSI INDONESIA SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

Edisi

REVISI

ISBN/ISSN

978-602-95804-7-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 ATM h

HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-602-8650-33-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

287.577 MAR h

PENGATURAN HAK PENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA…

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-1073-40-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.362 88 SOE p

TINDAK-TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA

Edisi

KETIGA

ISBN/ISSN

979-96055-1-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 WIR t

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI OVER KREDIT DENGAN MENGG…

Jual beli adalah proses peralihan hak antara dua pihak yang dilaksanakan didepan pejabat yang sudah ditunjuk dan berhak untuk mengurus jual beli tersebut, pejabat tersebut dapat juga disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini mempertanyaka Bagaimana akibat hukum Terhadap Keabsahan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Over Kredit Dengan Menggunakan Perjanjian Di Bawah…

TEORI KONSTITUSI & KONSEP NEGARA HUKUM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-1642-37-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 ATM t

KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-6344-75-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 EDY k

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENINGKATNYA KEJAHATAN SIBER DI SAAT PANDEMI CO…

Teknologi komputer sebagai salah satu media informasi dan komunikasi yang saat ini menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan lagi, apalagi pada saat seperti ini sedang terjadi wabah pandemi covid-19 yang dimana masyarakat lebih banyak menghabiskan kegiatannya dirumah karena adanya himbauan dari pemerintah guna mencegah atau memutus tali penyebaran virus covid-19. Aksi Cyber Crime atau …

PENERAPAN PRINSIP INTEGRATED GOOD CORPORATE GOVERNANCE-RISK MANAGEMENT - COMP…

Trend investasi akhir-akhir ini semakin diminati oleh masyarakat yang mana masyarakat dapat membeli efek di pasar modal seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya dengan harga terjangkau. PT. Jouska adalah perusahaan yang memanfaatkan momen mudahnya masyarakat membeli efek di pasar modal yang mana mereka berperan sebagai penasihat keuangan yang independent. Namun, ditengah jalan banya…

INDIKASI KEHARAMAN TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI APLIKASI T…

Zaman yang serba cepat dan praktis ini memudahkan aktivitas masyarakat. Contohnya dalam sektor bermuamalah yaitu pemasaran barang atau jasa melalui internet pada elektronik seperti aplikasi Traveloka untuk memesan tiket akomodasi, transportasi, dll. Traveloka pun menyediakan Metode Pembayaran Traveloka Paylater adalah layanan jasa dengan menggunakan dana pinjaman dari perusahaan aplikasi yang t…

UPAYA KEBIJAKAN PENCEGAHAN BANK GAGAL SISTEMIK MELALUI MEKANISME BAIL-IN DIKA…

Sebagai negara yang mengedepankan supremasi hukum, menjunjung asas equality before the law, serta menjamin hak-hak asasi manusia dengan mengaturnya ke dalam konstitusi, Indonesia menjamin salah satunya adalah menjamin hidup masyarakat karena “Salus populi suprema lex esto”, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara baik itu narasinya jiwa dan ekonomi Indonesia merupakan…

PENERAPAN DURASI WAKTU PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK…

Pembakaran lahan yang terjadi di Perumahan Villa Indah, Kelurahan Sei Lekop, Kabupaten bulan Juli Tahun 2022, telah menimbulkan dampak yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Tindak pidana pembakaran lahan yang beroperasi tersebut, bahwa telah dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Bintan. Namun dalam penanganan dan penyelesaianya masih terdapat adanya kendala,…

WANPRESTASI PT MARGA JAYA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (SOLA…

Suatu perbuatan yang memperdagangkan pengaruh adalah perbuatan koruptif yang keluar batas dari etika maupun moralitas, karena meperdagangkan pengaruh ini bertujuan demi meraup keuntungan yang tidak patut dan tidak sah dengan menyalahgunakan atau memanfaatkan pengaruh dari jabatannya maupun pengaruh di keluarkan dari orang lain dengah dalih hubungan politik, persahabatan, kekerabatan atau hubung…

MEMPERDAGANGKAN PENGARUH PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIA…

Suatu perbuatan yang memperdagangkan pengaruh adalah perbuatan koruptif yang keluar batas dari etika maupun moralitas, karena meperdagangkan pengaruh ini bertujuan demi meraup keuntungan yang tidak patut dan tidak sah dengan menyalahgunakan atau memanfaatkan pengaruh dari jabatannya maupun pengaruh di keluarkan dari orang lain dengah dalih hubungan politik, persahabatan, kekerabatan atau hubung…

MASA TUNGGU DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASA…

Terdapat macam-macam sanksi pidana di dunia termasuk di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan sanksi yang jera untuk pelaku yang melakukan tindak pidana dalam ketentuan pidana materiil (KUHP) pidana mati menjadi sanksi yang paling berat diantara sanksi yang lain sehingga menuai banyaknya pro dan kontra diantara masyarakat. Bagaimana pengaturan masa tunggu eksekusi pidana mati bagi terpidana…

PROBLEMATIKA ASAS PRADUGA TAK BERSALAH BAGI PELANGGAR LALU LINTAS OLEH APARAT…

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas, maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, untuk menertib…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH B SEBAGAI KORBAN PENGEROYOKAN DALAM …

Kekerasan yang dilakukan bersama-sama (pengeroyokan) sendiri memiliki arti proses, cara, perbuatan mengeroyok, sedangkan arti kata mengeroyok sendiri memiliki arti menyerang beramai-ramai (orang banyak) atau berkelahi beramai-ramai. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang lain seringkali mengakibatka…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS GAGAL BAYAR (DEFAULT) DALAM PERJANJ…

Dalam fasilitas pembiayaan pinjaman kredit dalam praktik perbankan guna menunjang pembangunan ekonomi tidaklah terlepas dari adanya risiko. Risiko yang timbul adalah adanya wanprestasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan termuat ketentuan mengenai hukum jaminan yang dapat dijadikan sebagai pelunasan utang. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini yaitu, ga…

STUDI KASUS TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN 48/PID.SUS/2021/P…

Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum oleh hakim harus menghasilkan putusan yang secara kualitatif benar, bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Namun pada kenyataan masih ditemukan putusan hakim yang mengandung kekeliruan, contohnya dalam Putusan Nomor 48/PID.…

SANKSI HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP …

Rumah tangga adalah unit terkecil dari kelompok masyarakat, dan rumah tangga juga merupakan mata rantai yang mendasar dalam pembangunan dan perwujudan suatu negara. Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali dialami oleh perempuan atau istrinya, namun laki-laki atau suami juga bisa terkena dampaknya. kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kejahatan (hukum pidana), yang secara k…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA ATAS ST…

Yogyakarta merupakan daerah swapraja yang setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya ikut bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan di undangkanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, setelah Indonesia mepunyai sisitem hukum pertanahan yaitu UUPA yang berlaku secara unifikasi, tetapi di Yogyakarta tidak berlaku sepenuhnya dengan ha…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.640/PID.B/LH/2021/PT PBR TENTANG TID…

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Korporasi yang melakukan kejahatan kebakaran hutan dapat dimintakan pertanggungjawaban, salah satu pertanggung jawabannya ialah penerapan asas strict liability. Identifikasi Mas…

HUKUM MARITIM | SISTEM PENGAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-6232-93-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341.4 NUR h

PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN PENIPUAN GAS…

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga menjadikan media sosial sebagai akses atau alat komunikasi utama oleh khalayak masyarakat. Kegiatan dengan cara positif dapat dilakukan melalui media sosial, tetapi tak jarang media sosial pun dijadikan sebagai alat kegiatan negatif oleh para oknum yang tidak bertanggun…

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARTU BPJS TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OL…

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia telah memasuki era dimana setiap orang memiliki smartphone. Internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan sangat sulit untuk dipisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Seiring dengan perkembangan smartphone yang melekat, masyarakat juga dibekali dengan berbagai peralatan modern yang memudahkan penggunaannya untuk melakukan berbagai macam kegiat…

DISKRESI POLITIK HUKUM & KONSTRUKSINYA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-623-6716-43-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351.598 END d

PEMBEKUAN AKUN SHOPEE SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA YANG…

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah merubah kegiatan pinjam meminjam uang yang sebelumnya dilakukan secara langsung, saat ini mulai banyak dilakukan secara online. Pada saat ini banyak aplikasi belanja online yang menyediakan layanan pinjaman, seperti Shopee yang menyediakan layanan pinjaman SPayLater. Sama seperti pinjaman pada umumnya, dalam penyelenggaran SPayLater juga ditua…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMP…

Dalam perkembangannya perkembangan sosial mempengaruhi pola-pola tindakan manusia salah satunya adalah perbuatan yang dianggap merendahka dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan terhadap lembaga peradilan. Perbuatan tersebut disebut sebagai tindak pidana Contempt of Court. Pengunjung persidangan biasanya pihak yang langsung terlibat dalam suatu perkara tertentu, namun tidak menutup …

KAJIAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN T…

Salah satu ciri negara demokrasi adalah memastikan perlindungan bebas berekspresi, memajukan pemerintahan bila perlu, dan menuntut penghormatan terhadap pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah mengagas lahirnya regulasi yaitu Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembatasan kemudahan teknologi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan. Regulasi…

PENGANTAR HUKUM PAJAK

Edisi

12

ISBN/ISSN

978-979-421-348-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 BOH p

WANPRESTASI OLEH IMPORTIR TERHADAP PEMBELI SEPATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJ…

Toko DU 51, sebagai penyedia barang berupa sepatu impor melakukan Peijanjian Keijasama antara Toko DU 51 dan Importir tersebut dalam pengadaan barang berupa sepatu Docmart Dari negara Inggris sejumlah 10 Pair (pasang) Dengan estimasi waktu sekitar 14 Hari. 17 Hari berlalu tetapi sepatu belum sampai ditangan pembeli, saat importir tersebut melakukan cek lokasi keberadaan barang tersebut, ditemuk…

DISPENSASI NIKAH PASCA DIBERLAKUKANYA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERU…

Perkawinan adalah suatu akad yang membenarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan suami istri. Setelah melaksanakan akad nikah, suami istri mempunyai hak dan kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Pernikahan adalah hal yang penting. Tanpa menikah, pria dan wanita tidak dapat membentuk keluarga atau membangun rumah tangga. Identifikasi masalah dalam …

ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM KEPADA LANSIA PE…

Kenyataan yang menggambarkan rakyat miskin yang tidak memperoleh keadilan dan tidak dihargai di mata hukum akan berubah drastis jika kasusnya diketahui oleh media massa seperti internet, televisi, dan dukungan seluruh masyarakat yang sangat antusias dalam persoalan penegakan hukum. Para penegak hukum akan berlagak seperti pahlawan kesiangan, yang secara realita jika kasus tersebut tidak mencuat…