HUKUM PENITENSIER

Edisi

CET.1

ISBN/ISSN

978-602-3650-47-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 MAR h

PERBANDINGAN HIR DAN RBG SEBAGAI HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DI INDONESIA

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-602-14978-8-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 EFA p

MAHIR MENULIS LEGAL MEMORANDUM EDISI PERTAMA

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-979-3925-99-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.072 SYA m

TINJAUAN TEORI RETRIBUTIF PENERAPAN PEMIDANAAN PADA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP…

Kasus kejahatan Tindak Pidana korupsi merupakan ancaman yang nyata di Indonesia kian meningkat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus walaupun di masa Pandemi Covid-19, Sistem Pemidanaan yahng diterapkan di Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi masih terkesan lambat,Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1).Bagaimana Implementasi konsep teori pemidanaan pada…

KEDUDUKAN FISKUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PAJAK DI KEJAK…

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri. Pajak adalah pembayaran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang tunduk pada undang-undang perpajakan dan tidak menerima kompensasi. Pejabat pajak yang memiliki hak untuk memungut pajak dari wajib pajak adalah Fiksus. Seorang fiksus melakukan perekayasaan …

PENEGAKAN HUKUM PADA PELANGGARAN KODE ETIK KEJAKSAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/65136/

Judul Seri

-

No. Panggil

345 DEM p

PENCANTUMAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG…

Keberadaan Asas Legalitas Formil di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini kurang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia juga menganut keberasaan hukum tidak tertulis sebagai pedoman baik dan buruk pada kehidupan mereka sehingga bagi seseorang yang melanggar hukum tidak tertulis tersebut dapat dikenakan sanksi ses…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PT. LAZADA INDONESIA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI O…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/63308/

Judul Seri

-

No. Panggil

346 RAJ p

KEPASTIAN HUKUM PEMENANG LELANG ATAS OBJEK LELANG BERDASARKAN PASAL 6 JO PASA…

Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang paling fundamental adalah mudah dan pasti dalam eksekusinya, karena eksekusi objek Hak Tanggungan berada di tangan kreditor. Eksekusi sertipikat Hak Tanggungan mudah karena adanya kekuasaan kreditor untuk menjual objek Hak Tanggungan jika debitor wanprestasi tanpa persetujuan debitor serta perintah dari Pengadilan Negeri…

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-979-007-931-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347.05 IBN h

PERADILAN AGAMA INDONESIA | SEJARAH, KONSEP DAN PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1642-21-4

Deskripsi Fisik

UKURAN : 15,5 X 23 CM

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 ERF p

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1 | PENGETAHUAN DASAR HUKUM DAGANG

Edisi

13

ISBN/ISSN

979-428-232-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 PUR p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM …

Transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 adalah upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebagaimana program baru lainnya, BPJS Kesehatan belum dapat memberikan hasil yang optimal khususnya bagi Peserta BPJS Kesehatan, bahkan telah terjadi penolakan pelayanan Kese…

HUKUM WARIS INDONESIA | DALAM PERSPEKTIF ISLAM, ADAT, DAN BW

Edisi

KEEMPAT

ISBN/ISSN

978-979-3304-36-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 SUP h

HUKUM AGRARIA

Edisi

3

ISBN/ISSN

978-602-1311-78-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 OKA h

KEDUDUKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG MUSNAH AKIBAT TERKENA BENCANA …

Dalam Penelitian ini terjadi peristiwa pihak A meminjam sejumlah uang kepada Pihak B yaitu Bank BRI KC Kabanjahe Sumatera Utara dengan jaminan tanah yang dibebani Hak Tanggungan namun seiring berjalannya waktu area tanah yang dijaminkan tersebut terkena bencana alam (overmacht) sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan karena objek hak tanggungan tersebut rusak. Jaminan diperlukan dalam pe…

STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN SANKSI SOSIAL BERUPA HINAAN MASYARAKAT SEBAGAI…

Indonesia merupakan Negara Hukum. Konstitusi di pimpin oleh para pejabat negara sebagaimana yang tercantum dalam UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Para pejabat atau seseorang ditunjuk dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk dapat bisa menduduki posisi pada jabatan tertentu dalam badan publik. Namun, semakin tinggi posisi yang disandang besar peluangnya untuk menyalahgu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PEMBAYARAN UPAH YANG MENGALAMI PENUNDAAN TERHADAP …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

http://repository.unpas.ac.id/65080/

Judul Seri

-

No. Panggil

346 FEB p

ASAS ITIKAD BAIK PELAKU USAHA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN SIS…

Itikad baik merupakan kepatutan dan kelayakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itikad baik menjadi dasar dalam setiap perjanjian baik dalam pra perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan pasca perjanjian. Khususnya perjanjian jual beli online dengan sistem pembayaran cash on delivery yang dalam pelaksanaan perjanjiannya, itikad baik antar pelaku usaha dan konsumen menjadi hal yang sangat kr…

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ND SEBAGAI KORBAN TABRAK LARI DALAM KECEL…

Tabrakan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang mana seharusnya kendaraan yang melaju kencang yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian akibatnya harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik itu menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat ataupun meninggal dunia. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti me…

ILMU HUKUM

Edisi

CET. 5, 8

ISBN/ISSN

979-414-600-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340 RAH i

PENDAPAT HUKUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN KECELAKAN LALU LINTA…

Fakta menunjukan bahwa banyak terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban dan rusaknya kendaraan, disebabkan oleh rusaknya jalan akibat kurangnya pemeliharaan jalan. Salah satu contoh peristiwa kecelakaan terjadi di Kabupaten Subang tepatnya di jalan Ciasem Hilir yang menimbulkan tewas dan korban luka. Permasalahan dalam memorandum hukum ini adalah bagaimana kecelakaan yang terjadi akibat kerusa…

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN BANGSA

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-425-044-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

323.6 MAR p

PEMBERANTASAN KORUPSI | FUNGSI DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDO…

Edisi

CET. 1

ISBN/ISSN

978-602-1311-57-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

353.4 MUI p

PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN EKSEKUSITANAH DI LUWUK KABUPATEN BANG…

Kebutuhan terhadap tanah telah memunculkan berbagai konflik'sengketa. baik antar perorangan maupun suatu kelompok terkait. Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui eksekusi tanah yang berlandaskan kepada amar (dictum) putusan pengadilan. Hal ini merupakan asas yang harus ditaati semua pihak. Eksekusi yang hendak dijalankan pengadilan tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Namun pelaksa…

HAK REPARASI SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DARI P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6215-71-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 KET h

AKIBAT HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEM…

Sertipikat merupakan alat bukti terhadap hak atas tanah yang kuat dan mengikat. Dalam praktiknya seringkali terjadi adanya sertipikat ganda yang disebabkan adanya cacat hukum ketidakcermatan dan ketidaktelitian dalam pemeriksaan permohonnan pendaftaran sertipikat tanah. Maka dari itu ada pihak yang dirugikan atas pemegang asli hak tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor…

LOGIKA

Edisi

15

ISBN/ISSN

979-421-398-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

160 MUN l

LOGIKA

Edisi

3

ISBN/ISSN

979-414-456-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

160 SOM l

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KHUSUSNYA PEREMPU…

Perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan, itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengk…

MASALAH PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA DLM PERSPEKTIF HUKUM

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MEL m

RELEVANSI KEPASTIAN HUKUM DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

979-3451-21-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MUD r

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-372-893-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 TOP a

SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA | TINJAUAN TEORITIS, PRAKTIS, PERBANDIN…

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-602-6322-53-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

343.014.309.598 DIN s

KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA | PENGERTIAN ALIRAN TEORI DAN PERKEMBANGANNYA

Edisi

II

ISBN/ISSN

978-602-60257-1-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 ABI k

PEMBAHARUAN HUKUM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-32-8

Deskripsi Fisik

15,5 x 23 cm; hal: xiv + 186 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 PRA p

PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PIDANA TERHADAP INDIKASI PENELAN…

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya normanorma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak ditegakkan, untuk mengurangi maraknya kasus penelantaran anak. Penegakan hukum tentang penelantaran anak dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan terhadap Lembaga-lembaga perlindungan anak, memperk…

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

979-3576-36-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 MUB p

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Edisi

KESATU

ISBN/ISSN

978-623-7060-56-7

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.59 NAS p

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DUNAMIKA PEMBENTUKAN HUKUM

Edisi

PERTAMA

ISBN/ISSN

978-602-7973-21-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 ROS P

ORGANISASI DAN JURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.109.598 SUS o

PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.

Edisi

1

ISBN/ISSN

976-602-229-109-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

334.01 ART p

MAHKAMAH SYAR'IYAH & PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Edisi

CET, 1

ISBN/ISSN

978-602-794-862-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

125.01 SUF m

KRIMINALISASI JURNALIS TERHADAP PUBLIKASI PRODUK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF…

Kebijakan kriminal (khususnya pemidanaan) terhadap publikasi produk jurnalistik dalam bentuk pemberitaan di media cetak maupun media elektronik merupakan kemunduran kemerdekaan pers di Indonesia. Sejak Januari sampai Desember 2021, Dewan Pers telah melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 34 provinsi. Hasilnya, nilai IKP nasional mengalami kenaikan dibanding survei yang dilakukan tahun…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA …

Terdapat ketentuan terbaru mengenai standar pelayanan informasi publik di Pengadilan yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, KMA ini salah satunya mengatur mengenai pengaburan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Putusan yang dipublikasikan ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agu…

PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP…

Negara Indonesia merupakan negara yang kekurangan perumahan masih cukup besar, terutama di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Kementerian Perumahan mendorong pengembang properti membangun perumahan dan apartemen di lokasi padat penduduk, untuk itu Belakangan ini salah satu cara untuk mengatasi kekurangan perumahan itu dengan cara Pembangunan Apartemen, karena sampai saat ini Apartemen sanga…

TANGGUNG JAWAB KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) ATAS PELAK…

Lelang eksekusi Hak Tanggungan merupakan penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan atas dasar adanya permohonan dari pihak kreditor kepada KPKNL karena debitor tidak memenuhi somasi yang diberikan oleh kreditor sehingga berdasarkan pasal 14 undang-undanng hak tanggungan undang- undang no 4 tahun 1996 kreditor berhak untuk melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan pada perjanjian antara pi…

HAK PRIVASI DALAM PERBUATAN YANG MERUPAKAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KESUSILA…

Globalisasi telah membawa budaya barat ke Indonesia, salah satu pengaruh globalisasi yaitu adanya fenomena menginap dengan pasangan yang belum menikah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan hak privasi dan dilindungi didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBATALKAN OLEH PU…

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat di batalkan. Adapun pembatalan akta yang melalui putusan pengadilan, bukan karena adanya kelalaian atau kesalahan oleh Notaris sebagai pembuat akta melainkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para pihak terkait isi akta yang dapat mengakibatkan bat…

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR TERHADAP KOPERASI PERIKANAN LAUT (KPL…

Koperasi Perikanan Laut dibuat untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dengan cara memberikan pinjaman dana untuk membantu para nelayan maupun para pengusaha guna untuk melakukan usaha yang sedang dijalankannya. Kegiatan pinjam meminjam ini disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus ini, para pihak melakukan perjanjian pinjam meminjam, namun seiring berjalannya …